Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Muktamar Hamdan Daulay  ;  Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KOMPAS, 07 November 2014

                                                                                                                       

MUKTAMAR PKB yang diselenggarakan di Surabaya akhir Agustus lalu tampaknya belum memberi suasana politik yang sehat dan menyejukkan. Setelah muktamar, PKB belum mampu melahirkan kader-kader politik andal karena tersumbatnya iklim demokrasi. Kuatnya dominasi Muhaimin Iskandar dalam memimpin PKB selama ini membuat kader-kader PKB tidak ada yang berani tampil menjadi kandidat ketua umum. Maka, terjadilah ”sandiwara politik” yang dengan aklamasi memilih Muhaimin Iskandar menjadi Ketua PKB. Catatan politik Muhaimin dalam pertarungan politik di PKB, yang berani melawan Gus Dur dan tokoh-tokoh PKB yang lain, membuat iklim demokrasi kurang berkembang di partai ini. Namun, seiring dengan dinamika politik di Tanah Air, sinar politik Muhaimin mulai redup. Kuatnya ambisi Muhaimin untuk rangkap jabatan Ketua Umum PKB dan masuk kabinet JKW-JK ternyata tidak bisa direalisasikan. Berbagai analisis pun muncul. Ada yang menilai karena ia terbentur kebijakan Jokowi yang tegas tidak membolehkan menteri rangkap jabatan, hingga dikait-kaitkan dengan KPK yang memberi warna kuning dan merah. Secara diplomatis dan apologis, Muhaimin mengatakan bahwa ia ingin lebih fokus mengurus PKB. Gus Dur sesungguhnya sudah lama memprediksikan perkembangan PKB ke depan setelah konflik internal. Bahkan, waktu itu Gus Dur menyebut beberapa nama yang dianggap ”merusak” PKB. Menurut Gus Dur, dalam buku Muslim di Tengah Pergumulan (1994: 86), syahwat politik yang berlebihan menjadi ancaman utama yang merusak partai. Berkembang atau terpuruknya PKB ke depan tentu tidak lepas dari dukungan warga NU dan kiai-kiai karismatik. Ketika elite PKB bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kiai dan komponen NU dari berbagai lapisan, PKB akan eksis. Sebaliknya, manakala elite PKB salah dalam menjalin komunikasi dengan kiai dan komponen NU, PKB semakin terpuruk dan ditinggal massa pendukung. Keberhasilan PKB meraih suara signifikan pada pemilu 9 April yang lalu, salah satunya adalah karena semakin baiknya komunikasi elite PKB dengan kiai dan komponen NU di berbagai lapisan. Kiai jadi kunci Martin van Bruinessen dalam buku Nahdlatul Ulama menilai bahwa karisma kiai sebagai perekat ukhuwah di NU yang dilambangkan dengan sembilan bintang dan seutas tali kini mulai pudar. Lunturnya karisma kiai antara lain dipengaruhi oleh keberpihakan kiai pada politik praktis, bahkan tidak jarang mereka menjadi juru kampanye partai politik sehingga terjadi pertentangan tajam kiai satu dengan kiai lainnya. Akibatnya, tugas utama kiai sebagai pengemban dakwah dan pendidikan Islam semakin terbengkalai. Menurut Martin, kiai yang dianggap sebagai perekat keutuhan ukhuwah di tubuh NU telah mengalami pergeseran nilai. Ormas Islam seperti NU, tempat berkumpulnya kiai, ulama, dan santri, seharusnya bisa fokus pada bidang dakwah dan pendidikan Islam. Namun, dalam realitas banyak tugas utama NU yang terbengkalai karena kesibukan para kiai berpolitik praktis. Ikrar yang sudah diucapkan NU di Situbondo pada 1984 untuk kembali ke khitah 1926 juga tak kunjung teraktualisasikan. Fenomena relasi politik NU dengan PKB ke depan tampaknya cukup menarik untuk dikaji. Sebagai ormas Islam yang mempunyai puluhan juta warga, dengan basis pesantren dan kiai-kiai karismatik, NU adalah kekuatan besar yang patut diperhitungkan. Menurut Deliar Noer dalam buku Partai Islam di Pentas Nasional, NU adalah aset besar bangsa yang telah berperan penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, NU tidak boleh terjebak pada politik praktis, tetapi harus konsisten pada perjuangan dakwah dan pendidikan untuk rakyat. Patut kiranya menjadi catatan bagi kiai-kiai NU tentang risiko jika mereka terlalu intens dalam dunia politik. Sebagai panutan umat hendaknya mereka men¬jadi teladan (uswatun hasanah) termasuk dalam bidang politik. Sikap istiqomah ini harus dipegang teguh agar umat tidak menjadi bingung melihat tindakan kiai mereka. Kiai yang memiliki wawasan luas dan pengaruh besar di masyarakat akan memilih yang terbaik untuk umat. PKB ke depan dengan nakhoda Muhaimin tentu akan menghadapi banyak tantangan seiring dengan dinamika politik yang begitu cepat berubah. Muhaimin tentu mampu membaca dinamika politik yang ada agar PKB bisa tetap eksis. Iklim demokrasi yang sehat harus diupayakan dalam memimpin NU sehingga bisa lahir kader-kader andal. Kalau iklim demokrasi disumbat, cepat atau lambat PKB akan terpuruk di tengah semakin cerdas dan kritisnya masyarakat pemilih. Iklim demokrasi yang tak sehat akan berkembang menjadi penyakit kanker ganas, yang cepat atau lambat akan membuat kekuatan partai itu semakin rapuh dari waktu ke waktu. Seyogianya ke depan PKB menjadi partai yang benar-benar demokratis, bukan partai yang seolah-olah demokratis, tetapi realitasnya menjalankan sistem yang otoriter. Jangan menyepelekan kritik yang masuk, apalagi menganggap pihak yang mengkritik sebagai musuh. Justru kritik itu adalah obat untuk menyehatkan PKB ke depan. ●