Cerdas Membaca Angka dan Segera Antisipasi

Cerdas Membaca Angka dan Segera Antisipasi Pieter P Giero  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  17 Desember 2013

  

BAGI para ahli ekonomi, di dunia ini hanya ada dua ilmu, yakni ilmu ekonomi dan ilmu nonekonomi. Pesan yang tersirat bahwa setiap perkembangan ekonomi harus juga ditanggapi secara ekonomi. Seminimal mungkin ditanggapi secara nonekonomi jika tak ingin mengundang krisis ekonomi yang berdampak memprihatinkan dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Dalam kaitan ini, para pemimpin di mana saja, termasuk di negeri ini, harus cerdas membaca angka-angka yang ada dan kemudian segera mengambil kebijakan tepat untuk mengantisipasinya. Rumitnya, para pemimpin Indonesia ternyata lebih banyak dibuai pertimbangan nonekonomi demi popularitas. Alhasil, mereka hanya berhenti pada angka yang disajikan. Tak pernah atau terlambat melakukan antisipasi. Jangan menoleransi pemimpin seperti ini. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini tak bisa ditampik, lagi terancam krisis apabila defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan tidak segera diatasi. Sudah selama sembilan triwulan terakhir Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan. Rekor defisit mencapai 9,8 miliar dollar AS pada triwulan II-2013. Antisipasi yang terlambat ini membuat nilai rupiah kini terus melemah, sudah menyentuh Rp 12.000 per dollar AS. Sebenarnya, nilai rupiah yang lemah baik untuk ekspor produk yang berbasis bahan baku lokal. Namun, pasar global yang melemah membuat manfaat dari pelemahan rupiah lagi tak banyak berarti. Lagi pula infrastruktur jelek, korupsi, dan ekonomi biaya tinggi tetap merajalela. Daya saing ekspor rendah. Celakanya, sebagian besar defisit transaksi berjalan ini karena sumbangsih defisit perdagangan yang terjadi sejak tahun 2012. Defisit perdagangan yang pertama kali terjadi sejak tahun 1962. Impor produk nonminyak dan gas (migas) dan produk migas melonjak. Sekali lagi bukti bahwa pemerintah tidak cerdik membaca angka-angka dan mengantisipasinya. Mengapa? Sudah sangat jelas bahwa negeri ini mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, bahkan nomor dua di dunia setelah China, berkonsekuensi menumbuhkan kebutuhan yang tinggi di dalam negeri. Apalagi dengan kehadiran 240 juta penduduk. Yang ada, pemerintah lebih banyak menggadang-gadang hasil studi McKinsey Global Institute. Menurut McKinsey, kekuatan ekonomi Indonesia kini 16 besar dunia dengan 45 juta konsumen potensial. Kekuatan ini akan menjadi nomor tujuh dunia pada tahun 2030 dengan 135 juta konsumen potensial. Bukan soal dengan laporan McKinsey? Gugatan yang ada, apa yang dilakukan pemerintah dan semua pihak di negeri ini menanggapi laporan McKinsey ini? Bagaimana menyikapi angka-angka ini demi sebuah kepentingan ekonomi yang memberikan manfaat besar bagi negeri ini sendiri. Kebutuhan besar Kekuatan konsumen yang besar berarti ada kebutuhan yang besar. Dengan daya beli yang memadai, tak ada persoalan dengan harga. Berapa pun yang ditawarkan, bisa diserap. Yang terjadi adalah semua kebutuhan tadi dipasok dari impor. Bahkan juga produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Impor pun melonjak jauh di atas ekspor sehingga terjadi defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Misalnya impor bahan bakar minyak (BBM). Pertumbuhan ekonomi membuat produksi otomotif melonjak tinggi. Itu berarti ada kebutuhan BBM yang besar. Harga minyak mentah yang melonjak karena situasi geopolitik membuat beban impor minyak meningkat. Beban subsidi pun pada APBN-P 2013 sebesar Rp 299,8 triliun. Subsidi BBM mencapai Rp 199,9 triliun dan subsidi listrik Rp 99,9 triliun. Anehnya, subsidi yang memberatkan anggaran ini terus dibiarkan dan harga BBM baru dinaikkan bulan Juni lalu. Semuanya karena lebih banyak pertimbangan nonekonomi, tetapi juga karena kurang cerdas membaca angka. Seharusnya, beban subsidi listrik itu memunculkan upaya mengalihkan kebijakan energi dari energi fosil yang bakal habis ke energi baru dan terbarukan. Semisal, panas bumi lebih diberikan insentif untuk menghasilkan listrik. Negeri di cincin api ini punya potensi panas bumi hingga 28.000 megawatt (MW) atau 40 persen potensi dunia. Yang ada baru 1.341 MW atau 4,6 persen. Demikian pula menambah biodiesel dalam BBM solar. Mandatori pencampuran baru dinaikkan menjadi 10 persen. Padahal, produksi biodiesel berupa minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Indonesia begitu besar. Dana subsidi listrik bisa dialihkan ke industri kelapa sawit nasional. Penghematan devisa pun terjadi. Kenyataannya, pemerintah lebih senang mengimpor BBM. Bahkan kilang di dalam negeri untuk mengolah minyak mentah saja tak pernah dibangun sejak tahun 1970-an. Hal itu mengakibatkan defisit transaksi berjalan terus membengkak. Impor terus tak terkendali dan cadangan devisa terus susut. Kurang cerdasnya pemerintah membaca angka-angka kebutuhan ini juga terlihat pada pengembangan produk manufaktur dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tekstil dan produk tekstil impor kini mendominasi pasar lokal. Tengok ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, produk lokal tersingkir. Produk pertanian yang bisa dipasok dari dalam juga tidak diperhatikan dari sisi produksinya. Beberapa produk hortikultura, daging sapi, jagung, dan kedelai praktis diimpor. Pada era Orde Baru, produksi beberapa produk, seperti jagung, kedelai, dan beras, bisa sangat tinggi. Semisal, produksi kedelai tahun 2013 hanya 800.000 ton, padahal tahun 1992 mencapai 1,9 juta ton. Terpaksa impor 2 juta ton kedelai per tahun. Bawang putih juga diimpor 410.000 ton dan bawang merah perlu impor 100.000 ton per tahun. Total impor pangan Indonesia tahun 2012 sebesar Rp 81,5 triliun. Nilai yang cukup besar untuk menguras devisa. Apa yang terjadi jika tidak cerdas membaca angka-angka dan juga tidak segera mengambil kebijakan antisipasi? Jangan pernah berharap nilai rupiah stabil menguat. Karena impor tetap tinggi, jatuhnya rupiah akan membuat inflasi karena selisih kurs juga akan merambat. Bank Indonesia pun menaikkan kebijakan bunga acuan (BI Rate) untuk mengatasi inflasi. Hal itu mengakibatkan, pertumbuhan ekonomi terkoreksi. Padahal, pertumbuhan dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Cadangan devisa Indonesia pernah 124 miliar dollar AS pada Agustus 2011. Kini tinggal 96 miliar dollar AS. Kalau impor, khususnya BBM, terus dibiarkan, tak heran cadangan devisa akan anjlok. Membuat kepercayaan terhadap perekonomian negeri ini juga rendah. Memasuki tahun 2014, saat akan diselenggarakan pemilihan presiden baru. Tak bisa lain pemimpin yang menjadi favorit adalah yang cerdas membaca angka-angka ekonomi dan antisipatif. ●