PROSPEK EKONOMI 2014

BUMN Lumayan, tetapi Tak Semua M Clara Wresti  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  25 Oktober 2013

PENYELENGGARAAN Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013 di Nusa Dua, Bali, baru saja selesai. Semuanya berjalan dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan ini tidak lepas dari peran badan usaha milik negara yang sangat aktif mengambil bagian dari perhelatan akbar itu. Kehadiran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kelas dunia yang digelar oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menuai pujian dari delegasi dan peserta yang hadir. Kapasitas jaringan yang disediakan BUMN bidang telekomunikasi dan informatika ini empat kali lebih besar daripada kapasitas jaringan dalam penyelenggaraan KTT APEC di Vladivostok, Rusia, tahun lalu. Di samping itu, PT Jasa Marga Tbk, juga BUMN, telah berhasil membangun jalan dan jembatan tol di atas Teluk Benoa sehingga perjalanan kendaraan dari Benoa-Ngurah Rai-Nusa Dua bisa lancar. Pembangunan Tol Benoa merupakan pekerjaan ”keroyokan” BUMN karena dilakukan dan didanai oleh BUMN. Sementara itu, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sedang melakukan perluasan Bandara Ngurah Rai Denpasar dan Bandara Soekarno-Hatta. Sementara PT Pelabuhan Indonesia II sedang membangun Pelabuhan Kalibaru yang menjadi perluasan Pelabuhan Tanjung Priok. Semua pembangunan bandara dan pelabuhan ini tidak menggunakan APBN, melainkan menggunakan belanja modal BUMN masing-masing. Pengamat BUMN yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, belanja modal semua BUMN mencapai Rp 2.000 triliun. ”Bandingkan dengan pendapatan domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp 8.000 triliun. Jadi belanja BUMN itu mencakup 25-30 persen PDB kita,” kata Said. Dengan kekuatan investasi yang dilakukan BUMN, bisa dipastikan BUMN menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia. Apa yang dilakukan BUMN ini menjawab tantangan yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa infrastruktur publik yang bersifat komersial, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, dilakukan dengan anggaran BUMN. Dengan demikian, dana APBN bisa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara perintis. Namun, kibaran harum ternyata tidak terjadi di semua BUMN. Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam sebuah kesempatan mengatakan, pada semester I-2013 ada 30 BUMN yang kinerjanya tidak sebaik semester I-2012. Namun, dari ke-30 BUMN ini ada enam yang kinerjanya merosot cukup nyata. ”Saya tidak akan menyebutkan keenam BUMN itu. Tetapi, saya berharap, kinerja semua BUMN ditingkatkan sehingga bisa membaik di akhir tahun. Sekarang masih ada waktu untuk bekerja keras,” kata Dahlan. Sektor pertanian melorot Said Didu mengatakan, kinerja BUMN yang paling melorot berada di sektor pertanian. ”Saat ini BUMN sektor pertanian lebih memilih untuk mengimpor hasil pertanian ketimbang mengembangkan riset. Akibatnya, ketergantungan kita akan impor menjadi tinggi,” kata Said. Dia menjelaskan, sebenarnya balai besar pertanian dan perguruan tinggi sudah banyak melakukan riset dan menghasilkan produk-produk baru pertanian. Namun, hasil riset itu tidak digunakan. ”Selain sektor pertanian, yang juga anjlok adalah sektor farmasi. BUMN farmasi yang kinerjanya bagus hanya Biofarma karena dia masih terus mengekspor vaksin ke seluruh dunia. Sedangkan kinerja yang BUMN lainnya belum sebagus Biofarma,” tambah Said. Catatan yang digarisbawahi Said adalah kinerja BUMN di sektor jasa konstruksi. Menurut dia, kemampuan BUMN sudah sangat bagus dan tidak ada yang menandingi. Namun, BUMN sektor jasa konstruksi harus semakin berhati-hati karena jika lengah bisa dijadikan kendaraan untuk melakukan korupsi. ”Ada beberapa BUMN yang dikait-kaitkan dengan korupsi yang sedang diusut. Misalnya saja, di proyek Hambalang yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi ada nama Adhi Karya di sana,” kata Said. Sementara mengenai kendala yang dihadapi BUMN, Dahlan menjelaskan, walaupun sudah menjadi motor penggerak perekonomian, BUMN masih membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan terkait, khususnya untuk mewujudkan equal level of playing field. Dengan demikian, BUMN bisa mengoptimalkan kontribusinya dalam rangka mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional. ”Saat ini memang terjadi kesenjangan peraturan BUMN-swasta. BUMN diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang jumlah dan lingkupnya lebih banyak daripada swasta,” kata Dahlan. Ketentuan yang harus dipatuhi BUMN tersebut adalah UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Sektoral, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tipikor, UU Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sementara swasta hanya harus mengikuti UU PT, UU Pasar Modal, dan UU Sektoral. Hal tersebut terutama karena adanya beberapa kesalahpahaman umum tentang BUMN, antara lain adanya anggapan bahwa kekayaan BUMN dianggap kekayaan negara, padahal kekayaan langsung negara pada BUMN hanya sebatas saham. Kerugian BUMN sering kali juga dianggap kerugian negara dan karena itu masuk dalam ranah hukum tipikor. Padahal, kerugian BUMN adalah kerugian perusahaan, bukan kerugian negara. Dengan segala kemajuan yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi, BUMN akan menjadi tulang punggung bagi percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan semakin tinggi, dan keinginan Indonesia menjadi negara nomor tujuh yang terkuat ekonominya di tahun 2030 akan terwujud.  ●