Rabu, 04 Juli 2012

Kepemimpinan sebagai Aset

Kepemimpinan sebagai Aset
Dinna Wisnu ; Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi, Universitas Paramadina
SINDO, 04 Juli 2012


Krisis keuangan dunia tampaknya masih jauh dari jalan keluar. Para pemimpin di Eropa dan Amerika Serikat (AS) masih harus bekerja lebih keras dan melakukan negosiasi untuk menyepakati jalan keluar apa yang harus diambil bersama.

Jalan keluar bersama itu perlu digarisbawahi karena mereka sadar dalam sistem ekonomi pasar yang saling bergantung antara satu negara dengan negara lain, perubahan tidak dapat dilakukan secara sendiri- sendiri. Dalam merumuskan dan menawarkan solusi itu kepada negara lain,seorang pemimpin pemerintahan harus memiliki karakter yang kuat. Ia tidak hanya fasih bicara soal politik, tetapi juga isu ekonomi.

Jalan keluar yang mereka tawarkan tidak boleh membuat kepentingan politik dalam negeri dikorbankan. Dalam konteks itu, kita bisa memasukkan karakter dan ideologi seorang pemimpin negara sebagai sebuah variabel dalam memprediksi perkembangan ekonomi-politik dunia ke depan. Bagi para pelaku pasar modal, variabel ini adalah informasi penting untuk melakukan analisis teknis. Salah satu contoh terakhir yang menarik adalah dinamika politik di AS dalam satu minggu terakhir.

Elite partai politik di parlemen dan pimpinan eksekutif, Presiden Obama, menunggu-nunggu jawaban dari Mahkamah Agung tentang tunjangan kesehatan bagi orang miskin yang akan memengaruhi pula kebijakan pajak bagi warga kaya di AS.Keputusan itu akan memengaruhi pula kebijakan diplomasi AS kepada mitra-mitranya di luar negeri. Bagi Indonesia dan ASEAN, AS adalah mitra penting. AS juga penting bagi China.

Hingga saat ini, ekspor China ke AS sangat besar sehingga AS mengalami defisit USD295 miliar tahun 2011.Hubungan dagang antara AS dan China memengaruhi pula ekonomi ASEAN dan Indonesia karena China adalah tujuan ekspor utama ASEAN. Karena itu,memburuknya ekonomi AS akan memengaruhi China dan selanjutnya juga menekan ekspor Indonesia dan ASEAN.

Kondisi AS

Perekonomian AS memang relatif mengalami perbaikan setelah sejumlah perusahaan besar suprime mortgage mengumumkan kebangkrutan tahun 2007.Program bailout yang menggelontorkan dana pemerintah ratusan miliar dolar ke perusahaan swasta AS mulai menumbuhkan lapangan kerja 2,5% (Department of Labor, April/Mei 2012). Meski demikian, krisis AS masih terus membayangi. Pertumbuhan ekonomi kurang dari 2% yang telah diusahakan Obama belum cukup menurunkan angka pengangguran.

Kuartal saat ini mencatat jumlah pengangguran terbuka di AS mencapai 8,2%,lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Dari angka tersebut, 50%-nya adalah orang yang menganggur lebih dari 6 bulan, terburuk sejak Great Depression 1930 (Associated Press 29/6/12). Tingginya pengangguran menyebabkan tagihan tunjangan pengangguran pun meroket.

Oleh sebab itu tidak mengejutkan bila Organisasi Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD) melaporkan bahwa kemiskinan di AS tergolong kronis. Ada banyak hal menarik dari bagaimana politisi di AS menyelesaikan krisis internalnya. Akan terlihat bagaimana kontrasnya dinamika politik praktis di kalangan elite politisi antara AS dan Indonesia.

Pertama, seluruh lini di AS sudah bergerak dan menempatkan pencarian solusi sebagai prioritas. Pertempuran ide di sana demikian sengit dan saling lontar kritik tidak dibatasi.Artinya, ketegangan politik bukanlah sesuatu yang dihindari oleh orang AS,tetapi justru dipupuk karena dipercaya akan mengarah pada solusi terbaik.

Di Indonesia,kita belum terbiasa dengan sikap seperti itu. Meskipun tanda-tanda resesi global sangatlah jelas, para politikus, anggota parlemen, dan yudisialnya sibuk sendiri dan mudah terseret pada isu fraksi internal partai seperti SBY vs Anas, Ical vs JK, dst. Terlalu banyak energi yang dibuang percuma.

Kedua,dinamika politik di AS menunjukkan sistem ekonomi pasar liberal yang selama ini trademark bagi AS bukanlah suatu sistem yang statis.Sistem itu juga menjadi sasaran kritik sayap-sayap politik di sana. Secara prinsip, baik Partai Republik maupun Demokrat menyetujui keunggulan mekanisme pasar bebas, spesialisasi dan daya saing dalam produksi,serta kemampuan mempertahankan kepercayaan investor.

Namun, prioritas mereka berbeda dalam mencari solusi dari ketidaksempurnaan pasar. Salah satu contoh yang menarik adalah perdebatan mengenai pintu mana yang akan dipilih untuk keluar dari krisis. Partai Republik bersikukuh untuk mengurangi pajak untuk golongan kaya.Pajak yang menurun akan mendorong orang kaya menginvestasikan uangnya untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Sekelompok Republikan malah mengusulkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan upah minimum regional. Di Florida, anggota Kongres dari Partai Republik mengusulkan pemotongan upah minimum hingga 50%, dari USD4,65 per jam menjadi USD2,13 per jam; sementara di Arizona diusulkan turun ke kisaran USD3 per jam.

Wacana Partai Republik itu ditolak mentah-mentah oleh Partai Demokrat karena pajak rendah bagi kalangan kaya terbukti tidak menciptakan lapangan pekerjaan, melainkan mendorong orang kaya untuk kabur ke luar negeri. Mereka percaya perbaikan ekonomi bergantung pada peningkatan daya beli masyarakat. Apalagi generasi muda mencari pekerjaan dengan upah memadai atau memilih menganggur saja.

Ketiga, Obama sebagai presiden memiliki determinasi dan kepercayaan diri yang penuh untuk melakukan perubahan meski harus melawan arus politik yang terus melakukan tekanan dan mengurangi elektabilitasnya. Ia harus berhadapan tidak hanya dengan lawan politik di Partai Republik, tetapi juga anggota partai sendiri.

Di sinilah karakter kuat kepemimpinan seorang Obama. Dalam kondisi terburuk sejak Great Depression ini, Obama berhasil mendorong perubahan yang disetujui Mahkamah Agung. Kita dapat menyimpulkan dari keputusan Mahkamah Agung itu bahwa AS di bawah kepemimpinan Obama masih memercayai belanja publik adalah salah jalan untuk keluar dari krisis. Obama dan publik AS tetap tidak menolak sistem ekonomi pasar, tetapi mereka hanya berbeda di soal prioritas.

Perdebatan soal prioritas ini yang lantas menjadi konsumsi publik dan secara tidak langsung juga menjadi pendidikan politik untuk para pendukungnya. Dari sisi kepemimpinan, Obama memberikan pelajaran seberapa pun buruk tekanan ekonomi dan politik yang dihadapi, seorang presiden tidak boleh galau untuk menentukan prioritas kebijakan dan program yang memiliki dampak untuk orang banyak.

Sementara bagi para pengusaha dan diplomat, karakter pemimpin seperti itu penting agar keputusan yang dipersiapkan bisa berjalan dan mendapat dukungan dari pejabat dan publik. Seseorang yang berada di pucuk pimpinan harus menjadikan kepemimpinannya sebagai sebuah aset atau modal bagi orang lain dan bukan menjadi masalah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar