Minggu, 29 Juli 2012

Kekuatan Figur SBY Masih Menentukan Toto Suryaningtyas ; Litbang Kompas KOMPAS, 23 Juli 2012 Memasuki 33 bulan usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penilaian publik tampak beranjak. Setelah beberapa triwulan paceklik apresiasi, kini apresiasi terhadap Presiden dan pemerintahan menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Meski demikian, secara keseluruhan belum ada lonjakan apresiasi berarti. Kesesuaian antara yang diharapkan publik dan respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa bulan ini membawa pengaruh positif bagi kenaikan apresiasi. Penampilan yang lebih selektif serta kemampuan menjauh diri dari sejumlah dugaan kasus korupsi yang membelit kader Partai Demokrat membuat persepsi publik positif. Sebagaimana terpantau dari jajak pendapat triwulanan kali ini, terjadi peningkatan berarti apresiasi publik dalam menilai citra SBY. Triwulan sebelumnya (April 2012), rapor citra SBY hanya 48,0 persen, tetapi kini naik menjadi 57,8 persen. Proporsi penilaian saat ini sama dengan penilaian jajak pendapat pada Januari 2012 yang sedikit lebih rendah dibanding penilaian jajak pada Juli 2011 lalu. Citra penilaian positif terhadap figur SBY ini merupakan rebound kedua setelah penilaian publik sempat jeblok di triwulan ke-24 (Oktober 2011). Saat itu 48,7 persen responden menilai citra SBY buruk dan hanya 40 persen yang menilai baik. Sudah lama publik menyuarakan kurangnya ketegasan SBY terhadap berbagai isu korupsi dan koalisi parpol. Meski demikian, SBY tampak menjaga stabilitas politik nasional dengan memilih kompromistis terhadap berbagai persoalan tersebut. Di satu sisi, stabilitas memang cenderung terjaga yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi makro dan proses transisi demokrasi yang relatif lancar. Di sisi lain, sikap SBY yang mulai menunjukkan ketegasan memperingatkan sejumlah kader tampaknya direspons positif publik. Sejumlah kader seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng disebut-sebut dalam kasus korupsi pusat pelatihan olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tampaknya, SBY mulai serius menggarap berbagai isu politik yang melemahkan sendi-sendi pemerintahannya. Hal itu tampak antara lain dalam instruksi terhadap sejumlah menteri asal parpol yang dinilai tak memprioritaskan tugas-tugas pemerintahan. ”Yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol mana pun, saya persilakan baik-baik untuk mundur,”(Kompas, 20 Juli 2012). Tidak terhindarkan, jabatan sebagai Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membuat SBY sulit mengelak dari geliat politik menuju Pemilu Presiden 2014. Di satu sisi, semakin diyakini figur SBY jadi kekuatan utama yang menjaga kohesi suara pemilih sekaligus pengurus. Dalam bahasa pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, sosok SBY digambarkan sebagai ”berada di atas Partai Demokrat”. Hal itu bisa bermakna, merosotnya citra Presiden sama dengan merosotnya apresiasi publik terhadap Demokrat. Sementara merosotnya popularitas Demokrat belum tentu berlaku terhadap popularitas SBY. Citra Pemerintahan Hasil jajak pendapat triwulanan kali ini juga memperlihatkan perbedaan penilaian publik atas citra SBY dibandingkan citra pemerintahan yang dipimpinnya. Meski citra SBY beranjak membaik, citra pemerintahan tetap negatif. Citra pemerintahan di mata publik dinilai baik hanya oleh 33,6 persen responden, sedikit naik dari triwulan sebelumnya (31,5 persen). Sementara responden yang menilai buruk 62,6 persen. Di mata publik, salah satu sebab adalah lemahnya koordinasi dan kinerja kabinet. Tak heran, sejak awal penilaian poling (Januari 2010), apresiasi responden hanya berada di kisaran 20 persen, sementara ketidakpuasan terus meningkat, kini menjadi hampir 70 persen responden. Dari jawaban responden tersirat kelemahan kinerja kabinet tak terlepas dari langkah SBY dalam memimpin kabinet serta tudingan maraknya korupsi di tubuh pemerintah. Penilaian minor terhadap citra pemerintahan itu senada dengan penilaian terhadap kinerja bidang politik keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Bidang hukum menjadi yang paling minim apresiasi, disusul bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan politik keamanan. Seperti hasil sebelumnya, jaminan terhadap kebebasan pers adalah yang paling konsisten diapresiasi responden, yang tak hanya triwulan sebelumnya, tetapi juga dari triwulan pertama (Januari 2010). Angka apresiasi ada di kisaran 70 persen. Sementara penilaian yang paling buruk adalah kiprah pemerintah mengatasi perpecahan bangsa, yakni hanya 25 persen. Dalam bidang hukum, sorotan paling negatif dialamatkan pada kemampuan pemerintah menangani korupsi. Lebih dari tiga perempat responden menyatakan tidak puas. Sementara yang puas sedikit beranjak dari triwulan sebelumnya. Bulan Politik SBY memperkirakan, setelah Ramadhan, suasana akan memasuki ”bulan-bulan politik”. Hal ini tak lain dari memanasnya kompetisi memperebutkan pengaruh dan popularitas. Apalagi, pada 20 September dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Hasil Pilkada DKI akan jadi ”lampu kuning” atau ”lampu hijau” bagi Demokrat dalam Pilpres 2014. Sebagaimana terekam dalam jajak pendapat kali ini, tampak popularitas Demokrat turun. Proporsi jawaban responden yang mengaku memilih Demokrat turun drastis dari 44,2 persen (2009) menjadi 12,8 persen jika saat ini dilakukan pemilu legislatif. Sebagai figur sentral Demokrat, menjadi penting bagi SBY untuk menghitung kembali strategi politik yang akan dikembangkan di sisa paruh kedua waktu pemerintahannya. ●


Kekuatan Figur SBY Masih Menentukan
Toto Suryaningtyas ; Litbang Kompas
KOMPAS, 23 Juli 2012

Memasuki 33 bulan usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penilaian publik tampak beranjak. Setelah beberapa triwulan paceklik apresiasi, kini apresiasi terhadap Presiden dan pemerintahan menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Meski demikian, secara keseluruhan belum ada lonjakan apresiasi berarti. 

Kesesuaian antara yang diharapkan publik dan respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa bulan ini membawa pengaruh positif bagi kenaikan apresiasi. Penampilan yang lebih selektif serta kemampuan menjauh diri dari sejumlah dugaan kasus korupsi yang membelit kader Partai Demokrat membuat persepsi publik positif.

Sebagaimana terpantau dari jajak pendapat triwulanan kali ini, terjadi peningkatan berarti apresiasi publik dalam menilai citra SBY. Triwulan sebelumnya (April 2012), rapor citra SBY hanya 48,0 persen, tetapi kini naik menjadi 57,8 persen. Proporsi penilaian saat ini sama dengan penilaian jajak pendapat pada Januari 2012 yang sedikit lebih rendah dibanding penilaian jajak pada Juli 2011 lalu.

Citra penilaian positif terhadap figur SBY ini merupakan rebound kedua setelah penilaian 
publik sempat jeblok di triwulan ke-24 (Oktober 2011). Saat itu 48,7 persen responden menilai citra SBY buruk dan hanya 40 persen yang menilai baik.

Sudah lama publik menyuarakan kurangnya ketegasan SBY terhadap berbagai isu korupsi dan koalisi parpol. Meski demikian, SBY tampak menjaga stabilitas politik nasional dengan memilih kompromistis terhadap berbagai persoalan tersebut. Di satu sisi, stabilitas memang cenderung terjaga yang berimplikasi pada stabilitas ekonomi makro dan proses transisi demokrasi yang relatif lancar.

Di sisi lain, sikap SBY yang mulai menunjukkan ketegasan memperingatkan sejumlah kader tampaknya direspons positif publik. Sejumlah kader seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng disebut-sebut dalam kasus korupsi pusat pelatihan olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Tampaknya, SBY mulai serius menggarap berbagai isu politik yang melemahkan sendi-sendi pemerintahannya. Hal itu tampak antara lain dalam instruksi terhadap sejumlah menteri asal parpol yang dinilai tak memprioritaskan tugas-tugas pemerintahan. ”Yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, parpol mana pun, saya persilakan baik-baik untuk mundur,”(Kompas, 20 Juli 2012).

Tidak terhindarkan, jabatan sebagai Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membuat SBY sulit mengelak dari geliat politik menuju Pemilu Presiden 2014. Di satu sisi, semakin diyakini figur SBY jadi kekuatan utama yang menjaga kohesi suara pemilih sekaligus pengurus.

Dalam bahasa pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, sosok SBY digambarkan sebagai ”berada di atas Partai Demokrat”. Hal itu bisa bermakna, merosotnya citra Presiden sama dengan merosotnya apresiasi publik terhadap Demokrat. Sementara merosotnya popularitas Demokrat belum tentu berlaku terhadap popularitas SBY.

Citra Pemerintahan

Hasil jajak pendapat triwulanan kali ini juga memperlihatkan perbedaan penilaian publik atas citra SBY dibandingkan citra pemerintahan yang dipimpinnya. Meski citra SBY beranjak membaik, citra pemerintahan tetap negatif. Citra pemerintahan di mata publik dinilai baik hanya oleh 33,6 persen responden, sedikit naik dari triwulan sebelumnya (31,5 persen). Sementara responden yang menilai buruk 62,6 persen.

Di mata publik, salah satu sebab adalah lemahnya koordinasi dan kinerja kabinet. Tak heran, sejak awal penilaian poling (Januari 2010), apresiasi responden hanya berada di kisaran 20 persen, sementara ketidakpuasan terus meningkat, kini menjadi hampir 70 persen responden.

Dari jawaban responden tersirat kelemahan kinerja kabinet tak terlepas dari langkah SBY dalam memimpin kabinet serta tudingan maraknya korupsi di tubuh pemerintah. Penilaian minor terhadap citra pemerintahan itu senada dengan penilaian terhadap kinerja bidang politik keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Bidang hukum menjadi yang paling minim apresiasi, disusul bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan politik keamanan.

Seperti hasil sebelumnya, jaminan terhadap kebebasan pers adalah yang paling konsisten diapresiasi responden, yang tak hanya triwulan sebelumnya, tetapi juga dari triwulan pertama (Januari 2010). Angka apresiasi ada di kisaran 70 persen. Sementara penilaian yang paling buruk adalah kiprah pemerintah mengatasi perpecahan bangsa, yakni hanya 25 persen.

Dalam bidang hukum, sorotan paling negatif dialamatkan pada kemampuan pemerintah menangani korupsi. Lebih dari tiga perempat responden menyatakan tidak puas. Sementara yang puas sedikit beranjak dari triwulan sebelumnya.

Bulan Politik

SBY memperkirakan, setelah Ramadhan, suasana akan memasuki ”bulan-bulan politik”. 
Hal ini tak lain dari memanasnya kompetisi memperebutkan pengaruh dan popularitas. Apalagi, pada 20 September dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Hasil Pilkada DKI akan jadi ”lampu kuning” atau ”lampu hijau” bagi Demokrat dalam Pilpres 2014.

Sebagaimana terekam dalam jajak pendapat kali ini, tampak popularitas Demokrat turun. Proporsi jawaban responden yang mengaku memilih Demokrat turun drastis dari 44,2 persen (2009) menjadi 12,8 persen jika saat ini dilakukan pemilu legislatif. Sebagai figur sentral Demokrat, menjadi penting bagi SBY untuk menghitung kembali strategi politik yang akan dikembangkan di sisa paruh kedua waktu pemerintahannya. ●

Tidak ada komentar:

Posting Komentar