Moralitas Ekonomi

Moralitas Ekonomi Ahmad Erani Yustika ;  Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

KOMPAS, 15 Desember 2012

Dua data berikut ini barangkali menarik disandingkan untuk membingkai pola pembangunan ekonomi nasional. Forbes (2012) baru saja melansir kekayaan para taipan Indonesia dan memperkirakan harta 40 orang terkaya mencapai Rp 850 triliun. Jumlah kekayaan itu kira-kira setara dengan 10 persen produk domestik bruto (PDB) dan 60 persen APBN Perubahan 2012. Pada 1993, ekonomi nasional juga pernah heboh karena kekayaan 300 konglomerat paling top di Indonesia setara 75 persen APBN (saat itu). Data berikutnya, presiden mengumumkan pendapatan per kapita juga terus meningkat, di mana pada 2011 mencapai 3.450 dollar AS, meningkat lagi menjadi 5.000 dollar AS pada 2015, dan naik enam kali lipat pada 2030 menjadi 30.000 dollar AS. Kedua data itu mewartakan berita bahagia: pembangunan ekonomi terus melaju sehingga memproduksi orang-orang dengan kekayaan yang luar biasa. Namun, data itu juga menyimpan bara: ketimpangan pendapatan yang tak terperi. Menyusun Anak Tangga Secara teoretis dan empiris telah disampaikan argumen fakta pertumbuhan kesejahteraan ekonomi nasional yang diiringi ketimpangan pendapatan. Pandangan paling terkenal, globalisasi dan liberalisasi ekonomi menghasilkan kesempatan baru dan luas sehingga terbuka lebar bagi pelaku ekonomi untuk mengambil aneka peluang ekonomi tersebut. Liberalisasi dipandang telah menghancurkan tembok pembatas yang menghalangi individu masuk ke pasar sehingga semua potensi ekonomi dapat dioptimalisasikan. Dengan demikian, liberalisasi dianggap sebagai instrumen paling ampuh untuk mewujudkan ekualisasi (persamaan) kesempatan bagi semua warga berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan menjadi sumber penting pertumbuhan ekonomi. Namun, akibat perbedaan yang sangat besar dalam derajat pengetahuan, kepemilikan kapital, dan intensitas prakarsa antarindividu menyebabkan hanya warga paling kompetitif yang dapat meraup berkah liberalisasi ekonomi. Sudut pandang yang lain, pembangunan ekonomi itu dikiaskan seperti orang membangun anak tangga hingga mencapai ketinggian yang diharapkan. Anak tangga itu tak lain adalah level pembangunan yang terdiri dari banyak batu bata (kebijakan ekonomi) yang disusun satu demi satu hingga mencapai puncak tertentu. Namun, umumnya para penyusun anak tangga itu alpa mendesain tata kelola yang lain: siapa yang berhak dan diprioritaskan menaiki anak tangga tersebut? Itulah yang menjadi problem kekinian ekonomi nasional, di mana pembangunan ekonomi telah sampai pada level ketinggian tertentu (misalnya, lewat ukuran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita), tetapi cuma sedikit anak bangsa yang bisa menapakinya. Data yang dilansir Forbes di atas hanyalah sedikit petunjuk saja terhadap penguat argumen ini sebab di luar itu masih banyak data lain yang memiliki karakteristik sama. Sekadar contoh, di sektor keuangan proporsi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap PDB di Indonesia hanya 0,67 persen; bandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang masing-masing 17,43 persen dan 30,67 persen. Demikian pula persentase kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional yang cuma 21,6 persen; jauh di belakang Malaysia dan Thailand yang 39 persen dan 35 persen (Siregar, 2012). Pola sama dapat dilihat dari alokasi fiskal untuk sektor yang terkait nasib petani, nelayan, sektor informal, dan usaha mikro/kecil yang anggarannya amat jauh dari jumlah cicilan utang sekalipun. Kebijakan serupa juga terjadi dalam kepemilikan lahan (perkebunan), penguasaan eksplorasi SDA, regulasi sektor perdagangan, dan lain-lain. Susunan kebijakan seperti inilah yang (tak) disadari mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu untuk turut menaiki anak tangga pembangunan ekonomi. Dunia yang Terpisah Di luar pilihan strategi dan kebijakan pembangunan, kebijakan ekonomi sebetulnya juga diukur dan dihidupi oleh imperatif moral. Moralitas ekonomi mengangkat kepatutan sosial atas pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Di Amerika Serikat hari ini muncul keprihatinan yang luar biasa soal pemusatan aset dan kekayaan ekonomi kepada segelintir orang akibat kebijakan ekonomi sesat ataupun moral hazard yang tak bisa dibendung. Salah satu sumber pemusatan itu berasal dari praktik kebijakan penggajian pada level korporasi. Pada 1970-an, rata-rata pembayaran 100 CEO (chief executive officer) paling top di AS hanya 40 kali dari rata-rata pekerja, tetapi pada tahun 2000 rata-rata pembayaran CEO itu melesat menjadi 1.000 kali lipat! Secara ekonomis kenyataan itu absah, tetapi sesungguhnya secara moral telah bangkrut. Itulah yang kemudian mengilhami Jeffrey Sachs (2012) menggunakan istilah the devided workplace (dunia yang terpisah) untuk menjelaskan keganjilan fenomena ekonomi tersebut. Tidak susah untuk mengatakan bahwa hal serupa juga terjadi di sini, bahkan mungkin dengan intensitas yang lebih tinggi. Upah minimum diregulasi (meskipun menjadi kontroversi tiap waktu) untuk membantu buruh bisa mencukupi kebutuhan laik, tetapi batas atas gaji/bonus/pembayaran tak diatur. Garis kemiskinan dibikin untuk menunjukkan penduduk yang masih berada dalam kondisi kenestapaan ekonomi, tetapi garis atas kekayaan diserahkan berjalan sesuai diktum pasar: dibiarkan sampai menyundul langit. Obama hari ini tengah berjuang mengembalikan moralitas ekonomi AS dengan menaikkan pajak bagi orang kaya, demikian pula yang telah dilakukan oleh Presiden Perancis, Hollande. Mereka adalah pemimpin yang memiliki keyakinan bahwa ekonomi tak boleh menyimpang dari imperatif moral agar tidak menciptakan kerusakan dan kerakusan. Sebaliknya, hari ini pemerintah kita masih saja sibuk membanggakan prestasi penciptaan the devided workplace. ●