Jalan Terjal menuju Keadaban Politik

Jalan Terjal menuju Keadaban Politik Benny Susetyo ;   Pemerhati Sosial

MEDIA INDONESIA, 28 Desember 2012

TERKUAKNYA berbagai kasus korupsi di negeri ini di satu sisi menunjukkan realitas buruk politik kita dan di sisi lain bisa menjadi secercah harapan pemberantasan korupsi. Satu per satu pejabat yang terlibat mulai diusut keterlibatannya. Publik menunggu akankah secercah harapan itu merupakan kesungguhan penegak hukum untuk memberantas korupsi atau sekadar angin lalu. Sepanjang 2012, publik menunggu penuntasan beberapa skandal besar korupsi yang sejauh ini kabur. Skandal-skandal korupsi itu sudah jelas menunjukkan bahwa pemerintahan yang selama ini mencitrakan diri sebagai `bersih' dan `pemberantas koruptor' nyatanya sama sekali tak terbukti. Wajah peradaban politik semakin suram karena korupsi yang tampak dibiarkan dan tidak dianggap sebagai masalah serius. Terutama ketika bagian utama kekuasaan justru berada sangat dekat dengan skandal tersebut. Semua serba-ditutupi, dipolitisasi, direkayasa, dan bahkan masih dicitrakan sedemikian rupa agar tampak baikbaik saja. Seperti yang terjadi di era Orde Baru, korupsi yang berada dekat di areal kekuasaan memang nyaris tak bisa disentuh oleh hukum. Tapi kita semua diingatkan, membiarkan korupsi khususnya yang berada di areal kekuasaan hanya akan membuat keadilan akan mati, cepat atau lambat. Kekuasaan telah melenakan penguasa. Kekuasaan yang semestinya menjadi alat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, nyatanya diselewengkan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kita mendapatkan pelajaran utama, bahwa kekuasaan beserta birokrasi di dalamnya sangat rentan disalahgunakan bila tidak dipegang orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menciptakan kebaikan untuk negeri ini. Kekuasaan hanyalah medium kejahatan bagi para politisi karbitan untuk memperkaya diri sendiri. Terbuai Kekuasaan Kekuasaan yang telah diraih sering menjadi bumerang untuk melupakan rakyatnya. Ritus seperti ini terus berlangsung tanpa ada perubahan untuk memperbaiki apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan sebuah partai politik. Rakyat sudah tahu saat ini tampaknya jurus elite politik kita begitu lihai dalam memainkan kata-kata. Kata-kata mereka sulit diprediksi, karena kata-kata yang keluar dari elite politik kerap membias dan bercabang. Ini membuat komitmen mereka sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Publik kerap dikecoh dengan `akrobat' politisi dan kata-kata manis para elite. Padahal di balik permainan kata-kata tersebut, terdapat intrik yang mengelabui. Ini terjadi karena partai politik, tempat mereka digembleng, sejak awal tidak memiliki kepekaan terhadap mereka yang tertindas. Tema `tertindas' hanya dijadikan sebagai alat politik semata, tetapi mereka tidak memiliki political will untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi mereka. Partai politik di Tanah Air tercinta ini sering menjadikan rakyat miskin sebagai tumbal. Suka tidak suka, inilah wajah kepolitikan kita. Visi mereka tidak digerakkan kesadaran bahwa dalam berpartai berarti membangun sebuah keadaban politik untuk menuju sebuah habitus baru: habitus solidaritas dan kesetiakawanan. Nilai-nilai itu belum menjadi acuan dalam segala kebijakan penguasa. Elite politik pun enggan belajar dari fenomena bahwa rakyat sudah tidak memiliki kepercayaan yang akurat terhadap partai. Bahkan rakyat juga sudah mulai meninggalkan tokoh-tokoh anutannya. Hal itu merupakan manifestasi dari kekecewaan rakyat. Kekecewaan itu lahir dari akumulasi tindakan elite politik yang tidak sering memenuhi harapan akan terciptanya tata keadilan. Akibatnya, keadilan sejauh ini hanya dimiliki mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses kekuasaan. Jumlah mereka sangat sedikit, tapi mereka inilah yang mampu mengendalikan republik ini. Tangan mereka sangat berkuasa untuk mengatur kebijakankebijakan yang kerap merugikan golongan rakyat luas. Golongan kecil ini mengatur dan mengintervensi kebijakan negara, dan tanpa disadarinya terus-menerus memerosokkan rakyat ke dalam sebuah lumpur pekat. Lumpur pekat itu membuat kaum miskin tetap miskin. Kaum miskin terpola sebagai kaum tak berdaya. Akibatnya, adalah bahwa kebijakan negara kerap membuat kaum miskin dalam posisi yang tidak memiliki daya tawar. Sistem dan Budaya Korup Masalah korupsi di negeri ini sudah begitu mendarah daging sehingga orang yang bersih bisa tersangkut melakukan korupsi karena berada dalam sistem dan budaya yang korup. Masalah ini sangat serius karena menyangkut masa depan gelap negeri ini. Namun, para politisi dan penyelenggara negara belum juga menganggap sebagai sesuatu yang serius. Dapat di lihat dari perilaku politisi kita yang tidak bisa keluar dari pola politik pragmatis untuk keuntungan dirinya sendiri. Kepentingan masa depan bangsa sudah tak lagi menjadi bagian dari perilaku kehidupan politik mereka. Yang dipikirkan hanyalah jabatan dan uang. Dalam merancang dan menjalankan beragam kebijakan, yang diutamakan adalah dirinya ‘mendapat apa’, bukan bagaimana rakyat mendapat tempat yang adil di negeri ini. Politik kita benar-benar telah kehilangan keadabannya. Para politisinya cenderung buas, terutama ketika hasrat untuk meraih kedudukan dilakukan tanpa memperhatikan etika dan keutamaan publik. Inilah wajah masa depan politik Ind donesia yang dapat kita lihat h hari ini. Perebutan jabatan dan permainan uang menjadi roh utamanya. Etika dan paham keutamaan publik hanya menjadi pemanis mulut. Uang menjadi faktor paling penting dibandingkan dengan gagasan dan ideologi. Partai politik telah menjadi alat untuk memenuhi hasrat pribadi-pribadi daripada merupakan persemaian gagasan dan perjuangan ideologi. Semua demi uang dan jabatan. Rakyat hanyalah kamuflase dalam pidato-pidato politisinya. Inilah yang membuat negeri kita semakin hari tidak semakin kuat, malah semakin rapuh dan keropos. Bangunan politik hanya dilandasi dengan kepentingan material. Akibatnya, politik menjadi sandera an para pemodal. Ka rena yang dipikirkan adalah kepentingan pribadi, politik sudah tak lagi sanggup me mikirkan kepentingan kemanusiaan. Tidak ada lagi kepedulian yang nyata untuk melindungi rakyat kecil, semua itu hanya sandi wara media. Kekuasaan pun cenderung diguna kan untuk melayani `yang punya uang'. Ia tak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Rakyat adalah konsumen yang bila ia tak memiliki uang, ia tak mendapatkan pelayanan. Kekuasaan cenderung menginjak yang miskin. Politik lalu bukan menjadi tempat yang nyaman untuk memperjuangkan kepentingan publik. Politik adalah untuk memenuhi hasrat material pribadi atau golongan-golongan. Politik kita mengalami disorientasi yang sangat fatal, dan parahnya itu sudah membudaya ke segala aspek kehidupan. Jalan Terjal Jalan terjal menuju keadaban politik kita pun semakin jauh. Samar-samar dapat kita lihat betapa kekuasaan politik digunakan secara sewenangwenang untuk melayani kepentingan pribadi, golongan, dan kroni-kroni. Suka tidak suka itulah yang terjadi di era reformasi ini. Kita membutuhkan perubahan secepat-cepatnya, atau semua ini akan mewarnai wajah gelap masa depan kita. Kita membutuhkan momentum untuk berubah sebelum semuanya terlambat. Indonesia bukanlah milik generasi hari ini saja, melainkan akan diwariskan pada generasi mendatang. Kita harus menegaskan kembali makna berpolitik dan berkekuasaan, mengembalikan makna berpolitik untuk kepentingan perjuangan semesta, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang makmur dan luhur. Berpolitik bukan jurus aji mumpung untuk sekedar meraih kekuasaan. Berpolitik adalah seni untuk membangun kemajuan bangsa. Politik bukan bisnis, di mana segala transaksi bermotifkan nilai ekonomis. Berpolitik adalah untuk membangun bangsa ini dengan penguasa yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada mereka yang memiliki uang semata. Semua komponen bangsa ini bertanggung jawab untuk mengingatkan agar politisi kita berjalan sesuai koridor dan etika. Agar mereka tidak salah arah dalam menuntun bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. ●