Menyampaikan
Kepemimpinan Teistik
Muh Kholid AS ; Pemred
Majalah MATAN PW Muhammadiyah Jatim
SUMBER : SINDO, 2
Juni 2012
Tanggal
1 Juni selalu dikenang bangsa Indonesia sebagai hari lahirnya dasar negara
Indonesia, Pancasila. Jika dicermati dari penempatan urut-urutan ideologi
bangsa itu,terlihat jelas bahwa nilai-nilai teistik (keagamaan) telah
terumuskan secara jelas dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa.
Implementasi
empat sila selanjutnya tentu bukanlah berdiri sendiri, tetapi juga berkait erat
dengan pesan ketuhanan yang termaktub dalam sila pertama. Jika boleh
disimplifikasi, nilai-nilai agama (Islam) sudah terangkum secara tepat di dalam
Pancasila. Secara teoretis filosofis, kelima dasar tersebut telah menjamin tegaknya
sendi-sendi agama (maqashid al-syari’ah)
untuk memelihara kelangsungan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup.
Secara teoretis,kepemimpinan model Pancasila seharusnya mampu memancarkan sinaran etikmoral bagi kerja perubahan di masyarakat dalam mewujudkan kebaikan kualitatif dan kuantitatif. Tidak aneh jika bagi M Natsir, yang kemudian dielaborasi oleh AM Fatwa, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia merupakan penjelmaan nilai-nilai teistik, yaitu sebuah sistem yang mampu mengawinkan dan mengaitkan sistem sekuler dengan nilai-nilai agama.
Tidak ada satu sila pun dari Pancasila yang secara konseptual bertentangan dengan agama,bahkan keduanya memiliki substansi yang sama dalam memandang realitas sosial-kemasyarakatan. Sayangnya, nilai-nilai teistik yang dikandung Pancasila itu masih jauh dari realitas keseharian berbangsa dan bernegara. Alih-alih terjadi ragam perbaikan,justru yang muncul adalah ragam kasus anomali yang bisa dilihat secara kasatmata.
Bukanlah perkara yang sulit untuk menemukan borok peradaban semacam korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai derivasinya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perusakan lingkungan, kekerasan, dan kriminalitas. Tidak sedikit elite negeri ini yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyatnya justru terjangkiti penyakit kemunafikan akut.
Sifat predatorian sebagai makhluk ekonomis lebih mengemuka dibandingkan dengan nuraninya sebagai wali amanat,utusan rakyat maupun pelindung rakyat. Fakta perpolitikan nasional memang “ramah” terhadap sikap mencari kekuasaan sebagai tujuan utama daripada pembelaan rakyat.Pada gilirannya, sikap inilah yang melahirkan perilaku yang senantiasa mengonsentrasikan diri pada upaya memenangkan kepentingan primordialisme dengan segala cara, termasuk memanipulasi rakyat!
Tidak sedikit pemimpin bangsa ini yang dalam ucapannya selalu mengagung-agungkan Pancasila,tetapi pada saat bersamaan justru melecehkannya. Teori Pancasila begitu manis diucapkan, tetapi hampir tidak bersentuhan langsung dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.Tak mengherankan jika Kunto Wibisono (2001) pernah menyindir bahwa Pancasila selama ini hanya dijadikan sebagai “serangkaian terminologi dan fraseologi yang bobot dan tekanannya lebih diarahkan sebagai media politik”.
Bertepatan dengan peringatan lahirnya Pancasila ke-67 tahun, sangat tepat jika bangsa ini kembali menggali nilai-nilai teisme Pancasila untuk diimplementasikan dalam kepemimpinan nasional. Dalam Islam, kepemimpinan adalah entitas profan yang tidak bisa dipisahkan dari unsur sakralitas. Kepemimpinan adalah wadah perjuangan yang harus diisi dengan berbagai amalan bagi tegaknya nilai-nilai Ilahiah, bersanding dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Imam Al-Mawardi mendefinisikan tugas utama kepemimpinan adalah meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama serta memberikan kesejahteraan pada warga. Dalam Islam, prasyarat utama bagi kepemimpinan teistik adalah kepribadian al- Amien, orang yang dipercaya atau tepercaya untuk memecahkan persoalan. Untuk melihat amanah atau tidaknya seorang pemimpin, hal ini bisa dilalui dengan melihat tiga indikator kemunafikan.
Dalam sebuah hadis muttafa ‘alaih, Nabi menjelaskan ketiganya: jika berkata bohong, ketika diberi kepercayaan berkhianat, serta ingkar jika berjanji. Dengan demikian, karakter amanah dapat dibentuk oleh tiga sikap, yaitu berkata jujur dan benar, memenuhi kewajiban, serta menghormati dan memenuhi janji. Sudah tentu untuk menghasilkan kepemimpinan yang melandaskan diri pada teisme bukanlah perkara mudah. Selain karena pembiakannya harus tumbuh dari dalam dengan kesadaran sendiri, kemunculannya juga tidak membutuhkan pengawasan eksternal.
Implementasi nilai teistik bisa dilakukan jika seorang pemimpin benar-benar memfungsikan nuraninya sebagai “pengayom” rakyat sehingga ada dorongan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai teistik yang agung. Bagi pemimpin teistik, agama didayagunakan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan, bukan alat melanggengkan kekuasaan dan legitimasi kepentingaan kelompok.Para pemimpin harus mampu mengembangkan kesadaran Ilahiah yang menembus batas-batas etnik,budaya,agama,serta struktur sosial lainnya.
Etika moral dasar pemimpin adalah mendengar suara rakyat, memegangnya secara teguh, dan kesehariannya tidak boleh lepas dari sinar keadilan, keberadaban, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, praktik politik bukanlah proses sebagaimana yang dimaknai Harold Lasswell: siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.
Sebab, kepemimpinan teistik adalah derivasi tugas-tugas kenabian yang tanggung jawabnya bukan saja memajukan kehidupan rakyat, tetapi juga memberi contoh hidup bersih dan terhormat. Sebuah kepemimpinan yang mampu mentransendenkan diri dari kepentingan- kepentingan formalistik, legalistik, dan eksklusif dengan lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan yang substantif, integratif, dan inklusif. Allah a’lam bi alshawab. ●
Secara teoretis,kepemimpinan model Pancasila seharusnya mampu memancarkan sinaran etikmoral bagi kerja perubahan di masyarakat dalam mewujudkan kebaikan kualitatif dan kuantitatif. Tidak aneh jika bagi M Natsir, yang kemudian dielaborasi oleh AM Fatwa, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia merupakan penjelmaan nilai-nilai teistik, yaitu sebuah sistem yang mampu mengawinkan dan mengaitkan sistem sekuler dengan nilai-nilai agama.
Tidak ada satu sila pun dari Pancasila yang secara konseptual bertentangan dengan agama,bahkan keduanya memiliki substansi yang sama dalam memandang realitas sosial-kemasyarakatan. Sayangnya, nilai-nilai teistik yang dikandung Pancasila itu masih jauh dari realitas keseharian berbangsa dan bernegara. Alih-alih terjadi ragam perbaikan,justru yang muncul adalah ragam kasus anomali yang bisa dilihat secara kasatmata.
Bukanlah perkara yang sulit untuk menemukan borok peradaban semacam korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai derivasinya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perusakan lingkungan, kekerasan, dan kriminalitas. Tidak sedikit elite negeri ini yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyatnya justru terjangkiti penyakit kemunafikan akut.
Sifat predatorian sebagai makhluk ekonomis lebih mengemuka dibandingkan dengan nuraninya sebagai wali amanat,utusan rakyat maupun pelindung rakyat. Fakta perpolitikan nasional memang “ramah” terhadap sikap mencari kekuasaan sebagai tujuan utama daripada pembelaan rakyat.Pada gilirannya, sikap inilah yang melahirkan perilaku yang senantiasa mengonsentrasikan diri pada upaya memenangkan kepentingan primordialisme dengan segala cara, termasuk memanipulasi rakyat!
Tidak sedikit pemimpin bangsa ini yang dalam ucapannya selalu mengagung-agungkan Pancasila,tetapi pada saat bersamaan justru melecehkannya. Teori Pancasila begitu manis diucapkan, tetapi hampir tidak bersentuhan langsung dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.Tak mengherankan jika Kunto Wibisono (2001) pernah menyindir bahwa Pancasila selama ini hanya dijadikan sebagai “serangkaian terminologi dan fraseologi yang bobot dan tekanannya lebih diarahkan sebagai media politik”.
Bertepatan dengan peringatan lahirnya Pancasila ke-67 tahun, sangat tepat jika bangsa ini kembali menggali nilai-nilai teisme Pancasila untuk diimplementasikan dalam kepemimpinan nasional. Dalam Islam, kepemimpinan adalah entitas profan yang tidak bisa dipisahkan dari unsur sakralitas. Kepemimpinan adalah wadah perjuangan yang harus diisi dengan berbagai amalan bagi tegaknya nilai-nilai Ilahiah, bersanding dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Imam Al-Mawardi mendefinisikan tugas utama kepemimpinan adalah meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama serta memberikan kesejahteraan pada warga. Dalam Islam, prasyarat utama bagi kepemimpinan teistik adalah kepribadian al- Amien, orang yang dipercaya atau tepercaya untuk memecahkan persoalan. Untuk melihat amanah atau tidaknya seorang pemimpin, hal ini bisa dilalui dengan melihat tiga indikator kemunafikan.
Dalam sebuah hadis muttafa ‘alaih, Nabi menjelaskan ketiganya: jika berkata bohong, ketika diberi kepercayaan berkhianat, serta ingkar jika berjanji. Dengan demikian, karakter amanah dapat dibentuk oleh tiga sikap, yaitu berkata jujur dan benar, memenuhi kewajiban, serta menghormati dan memenuhi janji. Sudah tentu untuk menghasilkan kepemimpinan yang melandaskan diri pada teisme bukanlah perkara mudah. Selain karena pembiakannya harus tumbuh dari dalam dengan kesadaran sendiri, kemunculannya juga tidak membutuhkan pengawasan eksternal.
Implementasi nilai teistik bisa dilakukan jika seorang pemimpin benar-benar memfungsikan nuraninya sebagai “pengayom” rakyat sehingga ada dorongan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai teistik yang agung. Bagi pemimpin teistik, agama didayagunakan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan, bukan alat melanggengkan kekuasaan dan legitimasi kepentingaan kelompok.Para pemimpin harus mampu mengembangkan kesadaran Ilahiah yang menembus batas-batas etnik,budaya,agama,serta struktur sosial lainnya.
Etika moral dasar pemimpin adalah mendengar suara rakyat, memegangnya secara teguh, dan kesehariannya tidak boleh lepas dari sinar keadilan, keberadaban, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, praktik politik bukanlah proses sebagaimana yang dimaknai Harold Lasswell: siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.
Sebab, kepemimpinan teistik adalah derivasi tugas-tugas kenabian yang tanggung jawabnya bukan saja memajukan kehidupan rakyat, tetapi juga memberi contoh hidup bersih dan terhormat. Sebuah kepemimpinan yang mampu mentransendenkan diri dari kepentingan- kepentingan formalistik, legalistik, dan eksklusif dengan lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan yang substantif, integratif, dan inklusif. Allah a’lam bi alshawab. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar