Senin, 15 Mei 2017

Suara Pendatang atau Suara Orang Papua?

Suara Pendatang atau Suara Orang Papua?
Nino Viartasiwi  ;   Peneliti Masalah Konflik, Keamanan, dan Papua
pada The Institute of International Relations and Area Studies,
Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang
                                                    KORAN SINDO, 13 Mei 2017



                                                           
Bacaan terhadap opini orang Papua sering kali bias pandangan para pendatang. Ketika polarisasi pendatang-penduduk asli adalah khas dalam politik lokal Papua, membaca Papua mestinya berangkat dari kehati-hatian dalam memahami cleavages ini.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia belum lama ini merilis hasil survei berjudul “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik di Papua Menjelang Pilkada”. Di tengah minimnya informasi kuantitatif mengenai politik Provinsi Papua, survei Indikator ditunggu-tunggu para pemerhati Papua. Harapannya, survei ini menawarkan jendela untuk mengintip situasi kebatinan masyarakat secara umum terhadap situasi politik di Papua dan situasi menjelang pemilihan gubernur (pilgub) mendatang.

Pilgub Papuaaknya isu sensitif yang berkelindan di politik lokalnya. Jika di provinsi lain politik identitas bisa menjadi kecenderungan yang menguat, di Provinsi Papua masalah keamanan, pelayanan pemerintah, dan separatisme agaknya menjadi isu sentral, terutama di kalangan masyarakat suku pendatang. Identitas kesukuan seperti pada pilkada Provinsi Papua sebelumnya masih akan relevan sebagai instrumen mobilisasi, namun terbatas pada suku-suku asli Papua.

Pilgub Provinsi Papua akan menarik banyak kepentingan turun gelanggang. Selain merupakan provinsi dengan sumber kekayaan alam terbesar, provinsi ini merupakan potensi pengembangan infrastruktur yang masif. Juga, Papua menjadi simbol keutuhan NKRI, salah satu taruhan terbesar para pemangku kepentingan. Memuluskan jalan bagi calon gubernur yang mampu bekerja sama meredam hasrat sebagian rakyat Papua lepas dari NKRI, atau sebaliknya, menjadi pilihan yang terbuka. Ada tiga isu yang digunakan sebagai jaring pertanyaan dalam survei Indikator.

Pertama, isu PT Freeport Indonesia (FI), terutama terkait sikap Pemerintah RI dalam perselisihan usaha dengan PT FI. Kedua, mengenai program integrasi pembangunan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo yaitu tol laut, tol udara, dan BBM satu harga. Isu ketiga adalah gerakan separatisme, isu paling klasik di Papua. Indikator memberi kesimpulan positif pada kinerja pemerintah pusat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Papua cukup puas dengan kinerja pemerintah pusat, adanya dukungan yang cukup besar terhadap langkah pemerintah pusat dalam menghadapi PT FI, dan keinginan pada umumnya masyarakat Papua tetap bersama NKRI. Survei ini juga menyimpulkan pada umumnya masyarakat cukup puas dengan kinerja petahana saat ini.

Bias Pendatang?

Saya lebih tertarik melihat karakteristik sampel yang digunakan dalam survei ini. Survei Indikator, sebagaimana biasanya, menggunakan data populasi resmi dari pemerintah dengan sebaran proporsional di setiap daerahnya. Profil demografinya adalah gender, desakota, agama, dan daerah pemilihan (dapil). Respondennya WNI yang memiliki hak pilih. Sekilas, semua temuan survei ini tampak normal. Tetapi bagi pemerhati Papua, ada konteks khas Papua yang terabaikan dan karenanya bisa mengganggu sebagian kesimpulan survei ini.

Pertama, mengenai tidak adanya penjelasan mengenai sebaran suku serta proporsi jumlah responden dari suku asli Papua dan suku pendatang di Papua. Persoalan suku sangat relevan di Papua karena sentimen kesukuan yang sangat besar, terutama menyangkut pembedaan suku asli dan suku pendatang. Jika survei ini dimaksudkan untuk mencandra pula pandangan masyarakat Papua mengenai isu-isu khas Papua, semestinya perimbangan jumlah populasi berdasarkan suku juga perlu diperhatikan. Meski pemilihan responden melalui proses acak, agaknya perimbangan proporsi responden asal suku Papua dan suku pendatang kurang tergambar jelas.

Terlihat beberapa daerah yang merupakan kantong-kantong suku asli Papua justru tidak terwakili dalam survei ini seperti daerah Asmat, Intan Jaya, Memberamo Raya, Nduga, dan Supiori. Begitu pula daerahdaerah dengan populasi suku asli Papua seperti Paniai, Pucak Jaya, Tolikara, Puncak, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya dan Lanny Jaya memiliki jumlah sampel sedikit di bawah proporsi populasi. Sebaliknya, daerah-daerah dengan populasi suku pendatang yang lebih besar seperti kota Jayapura dan Mimika jumlah sampelnya sedikit lebih besar dari proporsi populasi. Jika dibandingkan, barangkali secara keseluruhan akan terdapat responden dari suku pendatang yang lebih besar daripada responden dari suku asli Papua.

Secara otomatis, karena jumlah penduduk kota lebih banyak daripada jumlah penduduk di perdesaan, sampel penduduk perkotaan juga lebih besar. Namun, perlu diingat bahwa penduduk perkotaan juga didominasi oleh suku-suku bukan asli Papua, misalnya di Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Mimika. Perimbangan proporsi responden suku asli dan tidak asli ini menurut penulis esensial memengaruhi nada jawaban terkait, kinerja pemerintah pusat, sengketa Freeport Indonesia, dan separatisme.

Dalam situasi politik dan keamanan Papua yang terkait erat dengan isu separatisme, dapat diduga penduduk bukan suku asli akan bersikap lebih positif terhadap pemerintah, kinerja aparat keamanan, dan dukungan terhadap keutuhan NKRI. Data dan temuan survei tersebut memberikan gambaran positif tentang posisi pemerintah di mata penduduk Provinsi Papua. Namun, survei ini tidak cukup untuk memotret citra Pemerintah Indonesia di mata masyarakat suku asli Papua serta pendapat mereka tentang persoalan tanah leluhurnya; isu yang sejatinya sentral dan sangat perlu diketahui.

Dalam sengketa antara pemerintah dan PT FI, terlihat bahwa sebagian besar responden mendukung upaya pemerintah dan percaya bahwa pemerintah akan mengusahakan kepentingan rakyat Papua. Sebuah temuan yang tentu saja penting untuk meningkatkan rasa percaya diri pemerintah menghadapi PT FI. Sayangnya, elaborasi kesukuan tidak dibahas dalam temuan ini, sehingga profil pendukung pemerintah ini tidak dapat terbaca dengan jelas. Sebaliknya, profil responden terbaca jelas dalam isu separatisme. Survei ini menyatakan bahwa 70% responden mengetahui isu separatisme.

Dari jumlah itu, 60% mendukung NKRI, sedangkan 18% berpendapat Papua sebaiknya berpisah dari Indonesia. Profil dari 18% pendukung separatisme ini sebagian besar laki- laki, usia muda, suku asli Papua selain Biak, non-Islam, berpendidikan dan berpendapatan tinggi, pekerja kantoran, berada di perdesaan, terutama di wilayah Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan sekitarnya. Dari data survei ini, secara kontras dapat terlihat bahwa pendukung NKRI adalah suku-suku pendatang, pedagang/wirausaha/petani, dan terbanyak pada responden berpendidikan SLTP dan SLTA.

Survei ini dapat membaca gambar besar opini masyarakat Papua. Namun, melihat proporsi respondennya, kesimpulan survei agaknya berpeluang bias pendatang. Akan tetapi, jika dikaitkan semata dengan persiapan Pilkada Provinsi Papua, survei ini tentu saja merupakan potret yang terang untuk melihat potensi kandidat dan isu yang bisa digarap dalam perebutan kekuasaan di Provinsi Papua 2018.