Babak Baru Jakarta

Babak Baru Jakarta Suparto Wijoyo  ;   Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

                                                    KORAN SINDO, 13 Mei 2017

                                                           

5 Mei 2017 lalu KPU DKI Jakarta telah menetapkan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih Periode 2017- 2022: Anies Rasyid Baswedan- Sandiaga Salahuddin Uno.  Orasi kemenangan di Museum Bank Indonesia pun dihelat penuh makna. Retorika yang dipilih sangat memukau di ajang acara Pesan Persatuan Jakarta Menuju Satu Jakarta. Ungkapan “...kami akan hadir mewujudkan keadilan sosial bagi warga” sangatlah dirindukan. Dinyatakan pula bahwa Kota Jakarta bukan hanya kumpulan real estate, gedung, rumah, sungai, dan jalan raya, tetapi kumpulan manusia berjiwa. Jakarta bukan sekadar barang tak berjiwa. Sebuah peneguhan ke mana pendulum kebijakan hendak ditambatkan oleh pemimpin baru Jakarta ini. Janji kampanye yang terus terngiang adalah Anies-Sandi bertekad menata kota tanpa penggusuran dan penataan kota yang mengutamakan dialog. Esensi pidato yang simpatik tersebut menandakan lahirnya babak penting perkembangan Jakarta. Tim Sinkronisasi yang dibentuk untuk melakukan langkah-langkah formulatif guna mengimplementasikan program yang telah dikampanyekan harus bertindak sigap di hadapan rezim transisi sekarang ini. Masa transisi sampai agenda pelantikan 4 Oktober 2017 sudah sepatutnya dikawal, terutama oleh publik Jakarta. Pemimpin hasil Pilkada DKI Jakarta 9 April 2017 diberi amanat warga untuk mampu memberikan solusi yang mendera Ibu Kota selama ini, bukan untuk menyandera dengan ingar-bingar yang melelahkan. Pemerintahan transisi sekarang ini secara etik-birokratik semestinya tidak membuat kebijakan yang mendendamkan problematika ke depan. Permasalahan banjir, ketimpangan sosial, kemacetan, dan peminggiran warga miskin telah memberikan referensi yang cukup untuk membenahi Jakarta. Fenomena Ibu Kota kebanjiran saja adalah sebuah realitas yang menuliskan pesan betapa banyak pekerjaan yang harus diemban gubernur terpilih. Wajah Jakarta sejatinya menorehkan kelamnya derita ekologis kota di balik gemerlapnya jalanan. Kejadian banjir yang melanda Jakarta selama ini telah melukiskan adanya kerapuhan planologi Jakarta yang lebih menonjolkan sebagai ladang bisnis daripada Ibu Kota yang administratif. Saatnya Jakarta Jujur Jakarta dicatat tidak berkata jujur dan bertindak semestinya sebagai Ibu Kota. Pembangunannya tidak dibarengi perubahan paradigma layaknya seorang ibu. Ibu Kota tidak tampil feminis, melainkan berkarakter maskulin, karena hanya mempertontonkan kekekarannya. Maslangitnya menepikan warga, menggersangkan jiwa, dan “mengusir” kampungkampung nelayan tua. Ibu Kota tidak membopong anak kandungnya, tetapi tampil “menyusui investor” yang mendegradasi imunitasnya sendiri. Reklamasi yang dibarengi bangunan gedung apartemen dan pergudangan adalah simbol nyata kerakusan yang menyeruak di Jakarta. Ibu Kota kurang dikonstruksi dengan infrastruktur penampung air seperti telaga, embung, kolam, sumur resapan, sebagai bak penampung sebelum semuanya mengalir ke pantai Jakarta. Jakarta memiliki 13 sungai dan didekap dua kali besar, di timur ada Citarum, di barat ada Cisadane. Bahkan, Kali Ciliwung eksis membelah dan menghidupi Ibu Kota meski luapannya sering “dikriminalisasi” sebagai penyebab banjir. Atas nama keindahan aliran belasan sungai itulah, Jakarta pada era kolonial dikenal sebagai Venesia dari Timur, kota yang dikelilingi sungai-sungai eksotik laksana Venesia (Italia). Sungai-sungai di Ibu Kota dapat difungsikan sebagai moda transportasi air yang hebat. Adalah kenaifan apabila pantai Jakarta yang secara ekologis menjadi basis tangkapan air, justru digiring menjadi daerah permukiman dengan direklamasi. Tabiat reklamasi dengan mozaik beton gnjadi arena pertandingan memutar uang yang menggelisahkan dari dimensi kajian lingkungan. Reklamasi yang brutal akan memorak-porandakan pesisir pantai. Hal ini membawa perubahan signifikan hilangnya biota air dan daya dukung teluk sebagai daerah penampung air. Aktivis lingkungan Jakarta secara cerdas telah menerka: dengan reklamasi, Jakarta niscaya tergenang dan tenggelam. Pejuang lingkungan Jakarta sudah mafhum, sebelum dilakukan reklamasi saja, Jakarta kerap kebanjiran, apalagi dengan agenda membuat 17 pulau, frekuensi banjir akan meningkat. Dengan proyek reklamasi yang ada, bencana banjir di Jakarta tidak terelakkan menjadi ritual musiman. Sadarlah bahwa di pantura itu bermuara aliran ke-13 sungai. Kalau pantainya diuruk, logika sederhananya adalah terdapat pendangkalan pantura. Bayangan yang sudah terlihat adalah kerusakan habitat nelayan Jakarta dengan “pesta air bah”. Modernisme membawa serta mahalnya warga Ibu Kota menikmati keindahan pantai. Di Ibu Kota, banjir memberi literasi perlunya rekonstruksi pembangunan agar Jakarta berperilaku keibuan. Setiap reklamasi pantai yang semula ideal untuk kenyamanan perkotaan, pada praktiknya menyorong penghuni yang renta ekonomi ke tepian. Kalau reklamasi terus dipaksakan, sebelum semuanya mengerti hendak ke mana kota ini diperjalankan, saya khawatir pantura menjadi ajang ontranontran dalam dimensi sosio-ekosistemiknya. Pemegang kuasa harus memahami bahwa kehidupan tanpa lingkungan hanyalah abstraksi belaka. Tata Kota Jakarta jangan mengulang cerita lama kepiluan kota dengan ungkapan-ungkapan vulgar yang sinis sebagaimana ditulis Kunstter: tragic sprawl scope of cartoon architecture, junked cities and ravaged country side. Bung Anies-Sandi adalah penggenggam waktu untuk membangun Jakarta berspirit feminis. Feminisme Kota Penataan Jakarta membutuhkan penguatan orientasi wawasan dari visi membangun kota raya yang maskulin ke arah kesadaran lingkungan yang feminis, setarikan napas sebutan Ibu Kota. Kita tidak ingin menyaksikan Jakarta tergelincir menjadi kota yang congkak secara ekologis (“junk city”). Telah terbangun persepsi umum bahwa kepentingan ekonomi di Jakarta mampu menggeser kepatutan ekologisnya. Harus diresapi bahwa Jakarta tidak cukup hanya ditopang uang dengan mengabaikan kepentingan lingkungan. Metropolitan yang “terlalu kekar” dapat dengan mudah terpelanting menjadi nekropolitan, yaitu kota yang menyesakkanbagi warganya. Mewujudkan Jakarta sebagai ibu kota yang menyediakan telaga bagi anak-anaknya adalah pilihan primer. Bangunan yang menjulang tanpa telaga penampungan air sudah sering kali mengalami kelumpuhan melawan banjir bandang. Kearifan tradisional mengajarkan tata kampung dari abad yang telah lampau. Setiap kampung menyediakan satu embung (telaga) sebagai sentrum kehidupan yang menjadi tandon air terpenting. Embung memberi dan menerima bukan saja air hujan, juga air dari waduk sebagai induk pengairan lintas kawasan. Embung adalah lambang feminisme kehayatan desa maupun kota. Dari sinilah setiap hujan air disimpan dan pada musim kemarau air dialirkan ke warga. Embung pada kenyataannya adalah mangkuk air yang pada saatnya didistribusi kepada warga untuk keperluan sehari-hari maupun pertanian urban. Telaga-telaga kecil di setiap titik simpul Jakarta mutlak diadakan dalam jejaring ekosistem (“spesialized ecosystem”) dengan sumur-sumur yang tersedia di setiap rumah tangga. Tata kelola lingkungan model telaga kampung ini merupakan kekayaan tradisi yang bermuatan referensi kecanggihan teknologi tertib air. Kota menjadi bebas banjir. Embung menyediakan water resource demi kelangsungan hidup warga. Jadikanlah Jakarta bertradisi ramah lingkungan dan membahagiakan semua warganya. ●