Sabtu, 06 Mei 2017

Politik Miskin Apresiasi

Politik Miskin Apresiasi
Rendy Pahrun Wadipalapa  ;  Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya
                                                          KOMPAS, 06 Mei 2017



                                                           
Politik kita hari ini telah melahirkan level antagonisme yang tinggi.
Kompetisi pemilihan umum, baik daerah maupun pusat, sudah dimaknai dengan harga yang sebanding hidup dan mati, dibuktikan dengan seluruh energi, fanatisme, dan kemarahan politik yang menyertai. Komitmen damai yang diteken oleh para calon di hadapan penyelenggara pemilu jarang yang secara sungguh-sungguh menggaransi keamanan. Sampai hajatan pemilu itu sendiri usai, sentimentalitas politik masih mengental di sekujur struktur sosial.

Mode alamiah politik

Ada berkah dari fakta itu. Kemalasan publik akibat trauma politik pada era Orde Baru pelan-pelan hilang. Gairah partisipasi politik membubung tinggi, terlepas dari apa pun bentuk dan definisi dari partisipasi itu, merusak ataupun membangun.

Apatisme yang selama beberapa tahun terakhir sering menjadi hantu dalam ritus pemilu kini diganti dengan semangat yang menyala-nyala. Masyarakat kita secara psikologis sedang melakukan pemosisian ulang dan penyembuhan diri dari trauma masa lampau.

Di balik berkah berharga ini sayangnya masih menyimpan kutuk: partisipasi politik yang tinggi tak sejalan dengan kualitasnya. Kesibukan orang dalam bertukar pesan politik tak diimbangi dengan kesadaran untuk tetap menenggang dan menghidupkan toleransi. Pada gilirannya ruang publik terbelah menjadi dua kutub sikap, antara puja-puji pada kandidat idola atau sumpah-serapah untuk kandidat sebelah.

Masuk akal andai kini kita tiba pada situasi politik yang miskin apresiasi dan pelit memberi kredit positif. Ikatan emosional yang dijahit lewat momen-momen politik membuktikan betapa kuatnya jalinan itu, terkadang mengalahkan akal sehat.

Aura permusuhan dihidupkan bukan saja karena politik menuntut kesetiaan sepihak, melainkan juga karena dari sana sifat alami dari politik meruap: ia melazimkan tabrakan sosial demi ketercapaian tujuan. Logika yang sangat Machiavellian ini adalah akar dari miskinnya apresiasi, yang secara sengaja bahkan tak diizinkan untuk ada. Sebabnya jelas, harmoni bukanlah mode alamiah dari kekuasaan.

Konflik adalah jalan yang direstui karena dari sana dapat dicapai tujuan yang didamba sekaligus dapat disingkirkan penghalang yang mengganggu. Jika rumusnya demikian, adakah positivitas dalam kehidupan politik bersama kemustahilan belaka? Apakah sikap apresiatif harus mundur demi memberi jalan pada tujuan-tujuan satu dimensi yang membakar kohesi sosial?

Teladan

Kesulitan dalam menghadirkan harmoni sesungguhnya berakar dari ketiadaan penjelasan yang mampu menyepakati apa yang sedang diperjuangkan Indonesia melalui politiknya. Mustahil merumuskan kesepakatan itu jika pada saat yang sama kita kehilangan teladan ideologis dan teladan elite, yang mampu melampaui logika biner menang-kalah zero sum game.

Perjalanan berjenjang setelah periode reformasi membuktikan betapa banyak keyakinan dan argumen yang dihidupi mati-matian demi kemenangan politik secara pragmatis. Siapa atau apa teladan itu tak jua jelas batang hidungnya. Ia harus memiliki kapasitas menebang semua prasangka yang merusak, menabung simpati dari segala lini, dan menularkan kerendah-hatian. Teladan kita butuhkan karena kondisi khaotik telah membutakan semua orang dari pegangannya, baik moral maupun ideologis.

Selain itu, politik harus dilepaskan dari anggapan sebagai praktik sehari-hari dalam mengelola kekuasaan. Ia jauh lebih genuine dan sakral karena menentukan kehidupan bersama sebagai alasan mendasar mengapa sistem politik dibangun.

Maka, menahan gejolak konflik sambil menumbuhkan dukungan dan apresiasi politik harus diletakkan sebagai sebuah fase kudus dari kedewasaan politik. Terkandung pula di sana suatu martabat, baik kelompok maupun individual, yang harus dijaga. Menerima keadaan bahwa kehidupan bersama jauh lebih berharga dari apa pun, berarti pula menanggalkan beratnya jubah egoisme politik.

Hal itu tentu saja harus dipuji sebagai sikap menjaga martabat. Sikap semacam ini juga melambangkan respons akademik yang elegan bagi elite politik terhadap masyarakat politik.