Selasa, 09 Mei 2017

Guncangan Global dan Keadilan

Guncangan Global dan Keadilan
Jean Couteau  ;   Wartawan Senior Kompas
                                                          KOMPAS, 07 Mei 2017



                                                           
Dunia kini tidak hanya penuh perang, tetapi juga penuh koaran kedengkian, bahkan kicauan kebencian. Sekarang terjadi di Perancis (saatnya pemilihan presiden), baru-baru ini juga di Indonesia (pemilihan gubernur Jakarta), dan sebelumnya di Amerika Serikat (pemilihan Presiden Trump) dan Inggris (kasus Brexit), tanpa menyebut negara lain.
Hal ini bukan secara kebetulan. Bentuk mutakhir dari kapitalisme modern, yaitu globalisasi, memorakporandakan tatanan sosio-ekonomi dan sosio-kultural seluruh dunia, dan media sosial cenderung menambah dimensi kebencian antar-kelompok kepada semua masalah-masalah yang timbul.

Pokok masalahnya sejatinya amat sederhana. Di negara maju, seperti Amerika, Perancis, dan Inggris, mobilitas tenaga kerja, yang merupakan ciri utama ekonomi global, menimbulkan kontradiksi-kontradiksi yang dahsyat: kaum buruh dan jelata setempat harus bersaing dengan imigran asing atau keturunan asing yang, selain menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah, kerap berlatar belakang budaya amat berbeda. Selain itu, produksi yang tadinya ditangani oleh kaum buruh lokal dialihtempatkan ke China atau negara berkembang lain (Vietnam, Indonesia, dan lainnya).

Jadi, sementara semangat kosmopolit/globalis semakin ngetren di kalangan kaum elite terdidik, yang menikmati hasil tenaga kerja "asing" yang murah itu, kaum jelatanya sebaliknya cenderung semakin anti terhadap orang asing atau keturunan asing. Dengan demikian, dan secara paradoksal, kapitalisme global menimbulkan sekaligus impian persaudaraan global dan balikannya, yaitu nasionalisme radikal, bahkan rasisme. Corong politik fenomena itu adalah orang-orang seperti Trump, Le Pen, Farage, dan Wilders.

Situasi di banyak negara berkembang tidak kurang memprihatinkan. Di situ, sirkulasi bebas dari modal internasional, di dalam bentuk investasi, cenderung lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang mempunyai kaki di beberapa negara, seperti minoritas pribumi Kristen di negara-negara Arab, atau minoritas Tionghoa di Indonesia. Alhasil ketimpangan ekonomi antar-etnis dan antar-agama cenderung kian mencolok.

Ketimpangan ini diperparah lagi oleh modernisasi ruang sosial: pendidikan, urbanisasi, pola kerja baru, media sosial, dan perubahan-perubahan lainnya berpadu pengaruhnya untuk merenggangkan kuasa tradisi lama, termasuk perihal toleransi sosial dan religius.

Tanpa sepenuhnya disadari para pelakunya, tradisi religius itu sedikit demi sedikit tersulap isinya menjadi wacana identiter: seolah "harus kembali ke hakikat agama", betapapun imajiner/mitisnya hakikat itu. Akibatnya, berawal dari suatu landasan spiritual, agama menjadi kian politis, kadang di dalam bentuk lunak, sering pula di dalam bentuk radikal.

Fenomena ini terlihat di mana-mana: di India dengan radikalisme Hindu; di Myanmar dengan radikalisme Buddha, dan lebih-lebih di negara-negara Islam, dalam wujud Islamisme radikal. Khususnya di Indonesia, nasib seorang Ahok, yang dari "pasti menang" menjadi pecundang dalam putaran ke-2 pemilihan gubernur Jakarta, merupakan salah satu gejala dari evolusi mentalitas yang memprihatinkan itu.

Melihat lanskap politik global dan nasional yang suram ini, harus bagaimana? Turut merangkul nasionalisme sempit, atau menyulut semangat agama? Jangan, silakan pikir ulang! Harus sebaliknya mengandalkan nalar, yaitu berupaya memahami apa yang tengah terjadi, tanpa terbawa emosi, lalu menanggapinya dengan kebijakan yang jitu.

Dan nyatanya, evolusi tidak selalu ke arah negatif. Bisa jadi Belanda melahirkan seorang Wilders yang anti-Islam fanatik, tetapi ia juga menghasilkan seorang Abutaleb sebagai Wali Kota Rotterdam. Dan apabila seorang Marine Le Pen yang anti-asing ini menjadi calon presiden Perancis, yang pada akhirnya dipilih adalah Macron yang mengacungkan bendera Fraternité (persaudaraan), warisan revolusi Perancis yang kesohor itu. Adapun di Indonesia, betapapun ramai koaran-koaran kaum radikal, pemimpin negara tetap berpegang teguh kepada Pancasila.

Sesungguhnya, yang menjadi masalah bukanlah globalisasi an sich, melainkan guncangan sosial dan terutama ketidakadilan sosial yang kerap ditimbulkannya. Gejala-gejala kebencian itu, baik di luar negeri maupun di Indonesia, merupakan tanda kegagalan dalam menanggapi kedahsyatan perubahan sosial. Maka, wahai orang Indonesia! Memang bisa jadi perlu kau berseru-seru menyuarakan semangat Pancasila, tetapi apabila kau ingin tetap bersatu, harus pula kau memperjuangkan keadilan sosial. Tak bakal ada persaudaraan yang kekal tanpa keadilan itu. Dengarkah dikau seruan ini? Semoga kau sedang mendengarkan.