Selamat Tahun Akhir, Tuan! Radhar Panca Dahana  ;   Budayawan

KOMPAS,  09 Januari 2014

                                                                                                                       

TAK bisa saya bayangkan, apa yang dibayangkan remaja desa yang tenteram di Tremas, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur—sekitar 40 kilometer dari Desa Badegan, Ponorogo, tempat ibu saya lahir—tentang dirinya sendiri di masa depan. Yang mengisi ruang imajinasi saya hanya figur seorang remaja bertubuh cukup, yang penuh percaya diri karena kemampuannya di banyak hal: dari sekolah hingga olahraga, dari pergaulan hingga kesenian. Remaja itu seperti berhasil mewujudkan harapan ayahnya sebagai anak yang berkelakuan (sila) baik (su) dan tampaknya akan bisa menyempurnakan harapan di keseluruhan namanya, ”ksatria sejati (berperilaku baik” atau well behaved knight alias Susilo Bambang Yudhoyono).  Belakangan ia mengabreviasi namanya sendiri, seperti pengerdilan sebuah gelar, penciutan makna kepribadiannya sendiri, menjadi SBY. Kita, ratusan juta rakyat negeri ini, juga jutaan lain di mancanegara tahu, akronim itu seperti nama baru yang berbeda latarnya dengan pergantian nama Koesno menjadi Karno, sebagaimana terjadi pada presiden pertama republik ini. Namun kita juga tahu, kedua orang dengan makna ’ksatria’ dalam namanya itu kemudian jadi pimpinan tertinggi dari hampir 240 juta manusia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, 600-an suku bangsa, dan 400-an bahasa. Bukan bangsa yang kecil, tentu saja. Bukan prestasi biasa, tentu juga. Latar imajiner dan prestasi spektakuler (menjadi seorang presiden!), sekurangnya memberi pemahaman kepada saya, sebagaimana Koesno, Susilo adalah ’orang baik’. Orang yang dididik oleh adat, orangtua, sekolah, maupun lingkungan yang tekun memelihara keluhuran sebuah kebudayaan. Maka, betapa pun ia seorang tentara, ia tetap santun, penuh keramahan, tepo seliro, sensitif, dan—sebagaimana orang Jawa—tetap ”tersembunyi”. Di balik ”persembunyian” itu, ia memproduksi banyak tanda: mulai dari kata-kata, sisiran rambut, cara bersenyum, menggoyangkan tangan, hingga permainan perasaannya. Sebenarnyalah, SBY—maaf jika saya gunakan abreviasi umum ini, bukan untuk maksud mengerdilkan—adalah seorang aktor tulen, cerdas, dan tangkas dalam memainkan perannya dalam panggung drama yang sesungguhnya. Waktu muda ia memainkan peran pula di atas panggung teater. Saya tidak tahu kualitasnya. Namun, sebagaimana kegemarannya dalam menulis lagu dan puisi, saya lihat bakatnya yang mediokratik tak cukup terasah baik. Passion-nya dalam dunia artistik tumbang oleh hasrat besarnya di dunia ksatria. Bahkan dibanding beberapa kepala negara lain yang cum seniman, seperti dramawan Vaclav Havel, novelis François Mitterrand, aktor layar lebar Ronald Reagan, hingga pelukis dan perintis teater modern Indonesia Soekarno, daya artistik SBY terlihat lebih lemah. Barangkali ia bisa digolongkan pada seniman-seniman cum kepala negara semacam Mikhail Gorbachev yang pemain drama, Ho Chi Minh dan Mao Zedong yang penyair atau peniup trompet macam Bill Clinton. Namun, sungguh jelas, latar artistik semacam itu memberinya satu lapisan mental dan spiritual yang teguh. Memberinya kepribadian kuat dalam mempertahankan prinsip-prinsip keluhuran yang diinternalisasinya sejak kecil. Modal yang sangat bagus untuk menjadi seorang jenderal, juga seorang presiden. ”Warisan” SBY itu Tafsir biografis di atas setidaknya memberi saya modal yang padat untuk memahami presiden ke-9 RI ini sesungguhnya adalah orang baik, dengan tujuan baik dan (ingin) melaksanakannya dengan baik. Barangkali ini lebih dari sekadar pencitraan. Betapa pun ia bagus sebagai aktor dalam peran presiden—mungkin medioker di atas panggung teater prosenium—”kebaikan” itu tidak dapat direkayasa. Karena ia adalah aura, sebagaimana kita melihatnya dalam penampilan Soekarno dan Soeharto, dua presiden besar di belakangnya. Apa pun kontroversi yang terproduksi dari ketiga tokoh sejarah itu, kita mungkin setuju dari aura yang dimunculkan oleh mimik dan bahasa tubuh mereka: pada dasarnya mereka diisi oleh satu kebudayaan yang memuliakan keluhuran nilai, moral, dan etika. Dan yang satu ini bukan sandiwara, tidak ada naskah maupun sutradaranya. Saya harus jujur mengungkapkan, beberapa kalangan luar negeri yang menjadi sejawat hampir semua menyatakan respek kepada SBY karena setidaknya mampu membuat ”Indonesia” sebagai sebuah nama negara dan bangsa yang tidak hanya diidentifikasi oleh dua nama: Bali dan tsunami. Ia adalah anggota G-20, inspirator, setidaknya penggerak beberapa inisiatif diplomatik secara regional ataupun global. Ia adalah seseorang yang berani mengklaim sebagai pemimpin dari ”negara demokratis terbesar ketiga (atau pertama di dunia Islam)” di atas bumi ini. Dalam soal hukum, korupsi khususnya, dunia mengenal konsistensi pemerintahan SBY menegakkannya tanpa pandang bulu, termasuk para pejabat yang diangkatnya, kolega, bahkan anggota keluarga. Kita pun sulit menemukan bukti valid adanya intervensi pada penegakan hukum di kejahatan luar biasa. Independensi KPK adalah buahnya: ribuan kasus luar biasa terungkap, bukan untuk menandakan pemerintahnya sangat korup, tapi untuk menunjukkan bagaimana penegakan ini mampu membongkar kebusukan dan nanah-nanah dari daging berluka pemerintahan sebelumnya. Seperti nanah ia membengkak dalam konspirasi, kini KPK sibuk menusuknya pecah, satu per satu. Sejarah atau waktu akan membuktikan apakah semua itu sebuah warisan (legacy) sejati atau bukan. Namun, per 1 Januari tahun yang dikatakan baru ini (2014), ia melahirkan sebuah kebijakan monumental berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memberikan rasa aman seluruh rakyat akan problem kesehatan yang dihantui kerakusan tarif dari sejumlah lembaga pengobatan. Secara ekonomis, mungkin Prof Firmanzah, staf khusus di bidang itu, bisa bicara  dengan argumentasi yang cukup kokoh tentang hasil-hasil yang dianggapnya fenomenal. Secara politis, Daniel Sparringa—juga staf khusus—akan bersemangat menjelaskan prestasi-prestasi bos-nya. Barangkali kritik bertaburan, tapi tidak akan lama—sekurangnya dalam satu periode presiden penggantinya—kita akan tahu apakah semua itu sebuah peninggalan berharga yang SBY wariskan kepada kita sebagai bangsa. Dan, saya kira tidak perlu kita bicara tentang tiga kumpulan puisi, dua album musik, dan (konon) naskah drama atau novel yang ditulisnya. Sekurangnya hal-hal terakhir itu menjadi warisan untuk anggota keluarganya. Absensi fundamen kebudayaan Apa yang barangkali harus saya nyatakan adalah semacam (per-) ingatan tentang semua klaim ”sukses” di atas. Tidak berbasis pada kepribadiannya, yang katanya, penuh ragu, terlalu kompromis dan terlalu banyak pertimbangan, tidak tough, melodramatik dan sensitif, atau terlalu permisif pada lobi-lobi asing dan kapitalis lokal.  Di tahun puncak pesta politik bangsa ini, akan sangat menjemukan memainkan retorika-kusir semacam itu. Sekarang saatnya mengapresiasi dengan jujur dan jernih, berlandas keluhuran budi dari kebudayaan kita atas kinerja seseorang yang hampir sepuluh tahu menjadi kusir dari pedati Indonesia ini. Apresiasi yang, baiklah, kita terima saja dulu semua klaim dari para Staf Khusus Presiden. Namun, barangkali perlu direnungkan kembali, apakah pencapaian- pencapaian itu merupakan sebuah awal langkah dari sebuah visi (kultural) yang jauh lebih jauh? Apakah PDB, pendapatan per kapita, atau nilai bursa yang meningkat 400 persen sejak SBY mulai memerintah adalah pencapaian yang fundamental? Tidakkah ia seperti Mar’ie Muhammad, Menteri Keuangan era Soeharto, yang menyatakan bahwa ”fundamental (sic!) kita kuat”, maksudnya tidak akan goyah terimbas krisis moneter Thailand dan Korsel saat itu? Kenyataannya, rupiah ambles hingga Rp 16.000, 800 persen dari nilai sebelumnya. Sebenarnya prestasi ekonomis kita bukan hanya karena koefisien GINI-nya meningkat, tapi memang rentan dan rapuh (setidaknya karena volatilitas nilai dan kebijakan eksternal) antara lain karena dibangun oleh sistem yang tidak memperkuat basis/fundamen ekonomi dalam negerinya. Alih-alih justru fundamen global yang notabene dikendalikan oleh kekuatan modal korporasi global yang besar dananya setara dengan enam kali PDB dunia. Apa yang hendak saya katakan di sini, semua sukses bahkan warisan itu dapat luntur atau runtuh satu per satu karena ia tidak dibangun berdasar sebuah vision, sebuah pandangan hidup (weltanschauung) yang dapat menerawang probabilitas dan idealitas dari bangsanya sendiri. Kita tidak pernah mendengar itu, kita tak pernah baca itu. Kita hanya mendengar slogan (”aku yakin aku bisa”, dsb) yang tak jelas ”untuk apa dan ke mana?” Hal itu terjadi, secara ringkas, karena kemalasan kita bersama untuk melahirkan sebuah sistem (kemasyarakatan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dsb) bagi kemaslahatan seluruh rakyat yang berbasis pada khazanah nilai yang nyata (existing values) hidup ratusan, bahkan ribuan tahun untuk memelihara peri kehidupan di seantero kepulauan ini. Kemalasan yang membuat kita hanya selangkah berjalan dan berpikir untuk mengambil buku-buku di rak perpustakaan mencari cara untuk mengatur diri kita sendiri, dari penjelasan-penjelasan para ilmuwan yang umumnya mengaku ”tidak mengenal secara dalam bangsa yang kompleks ini”. Absensi dari fundamen nilai atau basis kebudayaan itu membuat perjalanan bangsa ini seperti mengapung di tanah yang melahirkan dan akan membenam dirinya nanti. Sebuah kecenderungan (hyper) pragmatis—tentu juga dialami banyak pemimpin dunia lainnya—akan membuat semua pencapaian menjadi artifisial dan menggamangkan orientasi serta tujuan akhir perjalanan kita bersama. Karena ia hanya menjadi ambisi untuk pengisian portofolio demi pemilihan berikutnya. Semangat yang merata hampir di seluruh daerah di negeri ini. Maka, apabila SBY berkata kepada lawan politiknya (mungkin juga di militer dulu), Prabowo, bahwa ia ingin lengser dengan rukun dan damai, itu tidak hanya menggambarkan pragmatisme kabinet dan cara pemerintahannya. Itu memang semangat praja dalam arti tradisionalnya: ”melaksanakan tugas” sebaiknya. Bukan untuk menciptakan landasan yang kokoh untuk lepas landas bagi generasi berikutnya.  Bukan landasan ideal—yang tidak kompromistis atau permisif berlebihan pada desakan eksternal—bagi sebuah bangsa bahari yang tiap hari tidak berhenti bermimpi tentang kejayaan yang dibayangkannya pernah ada di masa lalu. Yang terakhir itu memang tugas seorang pemimpin besar. Seorang jenderal besar berbintang lima, seorang presiden legendaris, sebagaimana kita memilikinya pada Soekarno dan Soeharto. Apakah SBY ada dalam jejeran itu, karena ternyata mimpinya serupa saja dengan rakyat umumnya, setidaknya dengan biaya yang ia keluarkan untuk riset ”Gunung Padang”, sejarah masa depan akan memberi tahu kita.  Dalam pandangan saya, kekurangan besar atau warisan negatifnya adalah satu hal: SBY gagal meletakkan secara fundamental bangunan kebudayaan/peradaban Indonesia ke masa depan, yang akan membuat semua hasil kerjanya terus berayun dalam pendulum yang antara lain dibuat oleh 10.000 buku di perpustakaannya. Karena itu, Tuan Presiden, saya harus mengucapkan ”selamat tahun akhir”, bukan hanya karena 2014 adalah tahun terakhir kepercayaan rakyat diberikan kepada Tuan, melainkan juga tahun akhir di mana waktu tersisa untuk menggenapkan atau memperkokoh ”warisan” di atas dengan menelurkan kebijakan bersejarah: sebuah strategi kebudayaan, yang akan memberi marka kepada semua pemangku negeri untuk berjalan tegap bersama di setapak yang bernama ”masa depan”. Untuk itu, mungkin awal tahun depan saya bisa menyapa Tuan dengan ucapan penuh senyuman, ”Selamat Tahun Baru, Bung!” Lalu kita baca puisi bersama. ●