Indeks Demokrasi dan Tantangan KarSa Jilid 2     Airlanga Pribadi Kusman  ;  Pengajar Departemen Politik FISIP Unair, Kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University

JAWA POS,  27 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

BEBERAPA saat lagi pemenang Pemilihan Gubernur Jatim 2013, yakni pasangan incumbent Soekarwo dan Saifullah Yusuf, akan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2014-2019. Setelah hiruk-pikuk pilkada usai, saatnya menatap lima tahun ke depan.  Tentu evaluasi terhadap apa yang telah berlangsung di era sebelumnya penting. Untuk menghindari penilaian yang subjektif terhadap kondisi di masa lalu, sebuah penilaian harus ditempatkan pada satu parameter yang jelas. Terkait dengan hal tersebut, penilaian atas kriteria demokrasi yang tertuang dalam indeks demokrasi Jawa Timur dapat menjadi salah satu pegangan. Nilai indeks demokrasi Indonesia (IDI) level provinsi didapat dari akumulasi penilaian kinerja demokrasi di provinsi tersebut. Sementara IDI nasional adalah rata-rata nilai dari jumlah kinerja demokrasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia telah dikerjakan mulai 2007 dengan kerja sama antara badan PBB di bidang pembangunan (UNDP) dan Bappenas yang ditopang oleh BPS.  Tiga aspek yang diukur oleh IDI meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi. Dari tiga aspek itu, kebebasan sipil meliputi sejumlah variabel, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Sementara aspek hak-hak politik meliputi hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Terakhir, aspek lembaga demokrasi meliputi pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintahan daerah, serta peran peradilan yang independen.  Di antara berbagai kemajuan pembangunan yang menjadi prestasi pemerintahan Jawa Timur, ukuran demokrasi itu memang menjadi persoalan yang harus diperbaiki. Skor IDI Jawa Timur masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 54,99. Sementara nilai rata-rata IDI nasional 62,63. Pada tiga variabel yang dihitung, salah satu aspek yang berada di atas rata-rata indeks nasional adalah nilai kebebasan sipil, yakni 80,97, sedangkan rata-rata kebebasan sipil nasional 77,94. Sementara nilai aspek hak-hak politik Jatim 36,17, sedangkan rata-rata hak politik nasional 46,33. Terakhir, nilai lembaga demokrasi di Jatim 52,22, sedangkan rata-rata nasional 69,28. Dari tiga variabel itu, terlihat nilai Jawa Timur masih di bawah rata-rata nasional untuk kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.  Untuk konteks Jawa Timur, kita dapat menilai secara umum beberapa capaian IDI. Pada skor kebebasan sipil, Jawa Timur mendapatkan nilai 80,97. Skor itu ditopang oleh kinerja aparat pemerintah Jawa Timur terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan nilai 100. Namun demikian, kebebasan sipil di Jawa Timur masih memiliki persoalan fundamental, terutama terkait dengan ancaman kekerasan yang dilakukan masyarakat dalam kebebasan berkeyakinan terhadap kelompok yang rentan secara agama, etnis, maupun gender dengan nilai yang amat rendah, yaitu dengan skor 10.  Pada aspek hak-hak politik, ada beberapa hal yang perlu diberi catatan. Terkait dengan kualitas DPT (daftar pemilih tetap), Jawa Timur masih memiliki nilai yang relatif rendah, yakni 30. Sementara nilai yang relatif lebih tinggi didapat pada jumlah anggota perempuan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, yakni 63,3 atau berada di atas rata-rata nasional 54,3.  Penilaian sekilas atas berbagai capaian IDI di Jawa Timur memperlihatkan kecenderungan defisit dari indeks aspek hak-hak politik maupun kelembagaan demokrasi. Namun demikian, meski secara umum indeks demokrasi Jawa Timur masih rendah, ada beberapa capaian positif yang patut diapresiasi. Misalnya komitmen yang baik dari pemerintah atas kebebasan berserikat dan berkumpul, kinerja DPRD terkait dengan alokasi anggaran kesehatan pada APBD, maupun jumlah anggota perempuan DPRD provinsi, kota, dan kabupaten yang berada di atas skor nasional.  Antisipasi  Berpijak pada indeks demokrasi Jawa Timur, tantangan ke depan dari periode kepemimpinan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) selama lima tahun ke depan adalah mengoneksikan segenap jejaring sosial dan modal sosial di Jawa Timur untuk memperbaiki performa demokrasi lokal. Pada kasus kebebasan sipil di Jawa Timur, salah satu persoalan aktual yang membutuhkan perhatian serius adalah kasus komunitas penganut Syiah Sampang. Dibutuhkan sebuah terobosan kepemimpinan yang kuat sekaligus inklusif.  Sementara dalam waktu dekat, dimensi hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi di Jawa Timur dapat ditingkatkan seiring dengan persiapan setiap aktor strategis lokal Jawa Timur dalam menyiapkan tahun Pemilu 2014. Baik terkait dengan kapasitas parpol untuk menampilkan kader-kader politik yang kredibel di hadapan publik dengan memperhatikan komposisi keadilan gender maupun kesiapan lembaga demokrasi seperti birokrasi dan KPUD untuk tidak hanya menyiapkan pemilu berkualitas, namun juga menjamin hak-hak politik setiap warga Jawa Timur. ●