Rabu, 10 Mei 2017

Jebakan Demokrasi

Jebakan Demokrasi
Azyumardi Azra  ;   Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;   Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)
                                                          KOMPAS, 09 Mei 2017



                                                           
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 19 April yang penuh tensi tinggi akhirnya berakhir damai. Gubernur petahana Basuki ”Ahok” Tjahaja Purnama kalah cukup telak (landslide) dari penantangnya, Anies Baswedan. Secara retrospektif, Pilkada DKI Jakarta menampilkan berbagai gejala yang patut dicermati. Fenomena itu dalam batas tertentu bukan tak mungkin menimbulkan dampak di daerah lain di Tanah Air pada Pilkada 2018 dan bahkan Pemilihan Presiden 2019.

Ada pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang beranggapan kemenangan mereka merupakan langkah awal supremasi populisme Islam. Kalangan ini berpandangan, jika populisme Donald Trump bisa mengalahkan Hillary Clinton dalam pemilu Amerika Serikat 2016, kenapa populis- me Islam di Indonesia—negara berpenduduk mayoritas Muslim—tidak bisa menang.

Jika Pilkada Jakarta bisa dijadikan indikator, apakah populisme Islam juga bisa berlaku di daerah-daerah lain dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019? Sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu menyinggung teori di kalangan ahli dan pengamat demokrasi tentang ”jebakan demokrasi” (democracy trap). Teori jebakan demokrasi berkembang seiring terjadinya berbagai gelombang demokrasi yang melanda sejumlah negara.

Setidaknya ada tiga gelombang demokrasi (Huntington, 1991). Pertama, awal abad ke-19 sampai dekade 1920-an ketika sejumlah negara di Eropa Barat berubah dari otoritarianisme menjadi demokrasi. Kedua, pasca-Perang Dunia II ketika negara-negara baru merdeka menjadi demokrasi, tetapi pada 1950-an terjerumus ke dalam otoritarianisme sipil atau militer.

Gelombang ketiga demokrasi berlangsung sejak 1970-an melintasi 1990-an sampai sekarang. Gelombang demokrasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua gelombang demokrasi sebelumnya. Fenomena ini terkait kenyataan peningkatan globalisasi atau liberalisasi ekonomi, sosial-budaya, dan informasi berbarengan kebangkitan agama.

Dalam perkembangan itu, gelombang demokrasi menimbulkan fenomena kontradiktif. Pada satu pihak berlangsung liberalisasi dan demokratisasi politik yang intens, tetapi pada saat yang sama juga terjadi peningkatan sentimen primordialisme etnis dan agama seperti berlaku di kawasan Semenanjung Balkan sepanjang 1990-an.

Di sinilah teori jebakan demokrasi mendapatkan dasar argumentasinya. Teori ini pada dasarnya menganggap, gelombang dan penerapan demokrasi di negara-negara yang sebelumnya otoriter hanya memberikan peluang bagi kelompok etnis dan agama (mayoritas) ”memanfaatkan” demokrasi untuk kepentingan dan tujuan mereka sendiri.

Teori jebakan demokrasi juga membayangi Indonesia ketika demokrasi liberal kompetitif mulai diterapkan sejak Pemilu (legislatif) 1999; kemudian pemilu dan pemilihan presiden (pilpres) langsung 2004, 2009, dan 2014. Terdapat kalangan pengamat yang dari pemilu ke pemilu mengasumsikan terjadinya jebakan demokrasi di Indonesia.

Akan tetapi, sebagaimana terbukti dalam semua pemilu legislatif dan pilpres itu, para pemenangnya bukan dari partai politik Islam. Sebaliknya pemenang pemilu legislatif adalah PDI-P (1999), Partai Golkar (2004), Partai Demokrat (2009), dan PDI-P (2014).

Begitu juga pasangan calon presiden-wakil presiden yang menang dalam ketiga kali pil- pres juga bukan pasangan parpol Islam. Seba- liknya masing-masing adalah pasangan yang semula diusung parpol berdasar Pancasila.

Keadaan ini sedikit berbeda dengan pilkada di daerah tertentu. Sejak pilkada dilak- sanakan pada 2005, daerah-daerah tertentu membolehkan pasangan hanya dari putra daerah. Namun, jebakan demokrasi tidak terjadi karena ada gabungan dukungan lintas partai—apakah berdasar Pancasila atau berasas agama pada pasangan tertentu.

Apakah keadaannya bakal berubah dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu melihat anatomi Pilkada DKI 2017.

Pertama, kekuatan yang mengalahkan pasangan petahana Basuki harus diakui bukan sepenuhnya kekuatan Islamis. Kekuatan utamanya adalah Gerindra, partai berdasar Pancasila, beserta barisan pemilih pendukung Prabowo Subianto lain yang dikalahkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.

Kekuatan ”faksi” politik Islamis datang dari PKS, partai berasaskan Islam. Selain PKS, pemilih Islamis berasal dari pendukung aksi-aksi besar sejak awal November 2016 dan seterusnya sampai menjelang pemungutan suara ronde kedua 19 April 2017.

Oleh karena itu, dilihat dari sudut ideologis, orientasi, dan tujuan politik, kekuatan yang memenangkan pasangan Anies-Sandiaga merupakan ”teman seketiduran yang aneh” (strange bed-fellows). Secara ideologis sebenarnya masing-masing kelompok sulit bersatu. Kesatuan itu tercipta hanya ada ”faktor Basuki” yang menghadapi sedikitnya tiga kesulitan; double minority (Kristen, keturunan Tionghoa, dan dugaan penodaan agama). Namun, di pihak lain, mayoritas pemilih Basuki-Djarot Saiful Hidayat adalah penganut Islam pula. Hal ini terkait kenyataan bahwa sekitar 85 persen pemilih di DKI Jakarta adalah Muslim.

Mempertimbangkan anatomi dan konstelasi kekuatan politik pada Pilkada DKI 2017, tampaknya sulit menggeneralisasinya ke pilkada daerah lain dan juga Pilpres 2019. Konstelasi politik di setiap daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 dan juga di tingkat nasional 2019 memiliki karakter berbeda dengan DKI Jakarta.

Oleh karena itu, sulit membayangkan dapat terjadinya ”jebakan demokrasi” pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Jika tidak terjadi kasus semacam yang dialami Basuki dan ketika pragmatisme dan oportunisme politik merajalela sebagai perilaku politik, ”jebakan demokrasi” sulit terwujud di Indonesia.