Indonesia Baru

Indonesia Baru Ahmad Ubaidillah ;  Mahasiswa pada Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta

SUARA KARYA,  08 Januari 2013

Pesta perayaan pergantian tahun telah berakhir. Masyarakat dunia kini sedang memasuki tahun baru 2013. Pergantian tahun seyogyanya tidak hanya dipahami bergantinya angka nominal dari 2012 ke 2013. Namun, lebih dari itu, tahun baru ini harus dimaknai sebagai masa transisi penting dari Indonesia yang kurang baik atau mungkin buruk, menuju Indonesia baru yang lebih baik. Bagi bangsa Indonesia, tahun baru harus menghadirkan manusia-manusia dengan kobaran semangat baru yang mampu merubah segala aspek tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kian amburadul. Artinya, seluruh anak bangsa harus bersiap mengakhiri ketimpangan ekonomi, menghentikan keremeh-temehan politik, menyudahi ketidakadilan hukum, menamatkan kekerasan sosial, dan segala persoalan bangsa lainnya. Di tengah carut-marutnya kondisi bangsa dan negara dengan beragam persoalan, momentum tahun baru perlu dijadikan saat di mana kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan seterusnya bergerak menuju kondisi terbaik yang pada akhirnya membentuk peradaban bangsa yang unggul. Dalam bidang ekonomi, inilah saat yang tepat untuk mengoptimalkan peran pemerintah meningkatkan ekonomi rakyat kecil. Kebijakan-kebijakan strategis ekonomi yang diambil pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh tersandera oleh kepentingan-kepentingan kelompok kapitalis atau pemilik modal besar yang hanya menguntungkan mereka dan menyengsarakan masyarakat kecil. Sementara itu, kita masih menyaksikan paket kebijakan yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat masih sangat minim. Kesejahteraan rakyat "dianaktirikan". Jaminan sosial bagi rakyat terbengkalai. Pemerintah hanya mengandalkan besaran pertumbuhan ekonomi, yang kalau dikaji secara mendalam, tidak begitu banyak "menolong" ekonomi riil masyarakat. Ini dikarenakan melejitnya angka pertumbuhan ekonomi sebagian besar disumbang oleh kelompok orang yang "amat kaya raya sekali" yang tidak memperdulikan pemerataan pendapatan. Akibatnya, angka kemiskinan dan pengangguran masih belum berkurang secara signifikan. Kualitas hidup rakyat pun menjadi rendah. Kasus tentang konflik atas nama ketidakdilan ekonomi antara perusahaan-perusahaan besar (misalnya pertambangan minyak) dan masyarakat setempat yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, adalah salah satu contoh betapa ketidakadilan ekonomi masih menghiasi perjalanan bangsa ini. Dalam percaturan politik, tahun 2013 sudah seharusnya dijadikan batu loncatan menghentikan banalitas politik. Adalah kewajiban bagi para politikus untuk menghasilkan politik yang sehat dan berkualitas tinggi. Kehidupan politik yang hanya dikuasai kepentingan elite politik tertentu, baik atas nama kepentingan diri maupun kelompok (partai) demi uang dan kekuasa an, harus secepatnya diakhiri. Merupakan keharusan bagi partai-partai politik untuk mengoptimalkan partisipasi publik sebagai pemilik kekuaasaa tertinggi di negeri ini dalam proses politik. Politik harus benar-benar dijadikan alat untuk mensejahterahkan rakyat. Anggapan Plato dan Aristoteles bahwa politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik harus bergegas diwujudkan. Hadirnya demokrasi subtansial (keadilan, kesejahte-raan, dan sebagainya), bukan sekadar prosedural (perayaan pilpres, pemilukada), sebagai buah dari politik berkualitas tinggi sekaligus harapan utama rakyat harus menjadi agenda yang tidak boleh dilupakan dalam memasuki tahun 2013 ini. Di sini kerja keras pilar-pilar utama demokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk menghasilkan kualitas demokrasi yang tinggi, sangat diperlukan. Sementara yang kita saksikan belakangan ini, pilar-pilar utama demokrasi semakin mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri dengan melakukan korupsi. Belum tercapainya harapan publik terhadap penegakan hukum pada tahun 2012 harus menjadi perhatian utama para penegak hukum di negeri ini. Para penegak hukum wajib hukumnya "memukul mundur" segala bentuk praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang masih menggerogoti tubuh bangsa dan para pemegang kekuasaan di nusantara tercinta ini. Para penegak hukum harus benar-benar menjadi pendekar hukum yang siap menghukum para pelanggar hukum tanpa pandang bulu, terutama para penguasa korup. Tekad menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan atas nama agama, suku, keyakinan, kelompok dan sebagainya serta mau menumbuhkan sikap pluralisme di negeri plural ini sudah seharusnya membumi ke dalam jiwa-jiwa masyarakat Indonesia yang baru. Masyarakat umum harus menciptakan kehi-dupan yang aman dan damai di tengah pluralitas bangsa. Kekayaan berupa keanekaragaman perlu dijaga dan dirawat oleh kita semua. Tontonan tindakan pengrusakan rumah, kendaraan atau fasilitas umum merupakan tontonan yang harus mendapatkan perhatian serius dari seorang manusia baru Indonesia. Manusia baru Indonesia juga wajib menghentikan aksi penganiayaan, bahkan pembunuhan sesama manusia seperti yang terjadi di dae-rah-daerah di Indonesia belakangan ini. Baik rakyat umum maupun penguasa wajib menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebagian realitas kondisi bangsa Indonesia yang suram pada tahun 2012 yang butuh komitmen, keseriusan, dan terobosan-terobosan baru dari jiwa-jiwa baru segenap elemen bangsa menuju Indonesia baru 2013. Seluruh komponen bangsa (presiden, menteri, penegak hukum, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, masyarakat umum dan sebagainya) yang tentunya dalam hal ini memiliki tanggung jawab terhadap kebaikan bangsanya, perlu menyu-sun kekuatan besar, konsep cerdas, gebrakan memukau, dan menghimpun energi sebanyak mungkin untuk mewujudkan cita-cita dan harapan menjadi kenyataan. Yaitu, sebuah Indonesia baru yang berperadaban tinggi. ●