|
Ketika menghadiri silaturahim kebangsaan yang digelar
Partai Golkar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak masyarakat
Indonesia untuk mendukung penuh presiden terpilih pada pemilihan 2014
mendatang. Menurutnya, dengan adanya dukungan penuh yang diberikan masyarakat,
dapat dipastikan akan tercipta pemerintahan baru yang berjalan dengan lebih
baik. Sangat jelas, pernyataan ini menunjukkan keinginan yang tulus dirinya
untuk mempertahankan demokrasi agar berjalan sesuai dengan roh reformasi.
Diberbagai forum, kepala negara juga mengigatkan, untuk terus menjaga keutuhan demokrasi di negeri ini. Salah satunya dengan mengajak para tokoh politik yang ingin menjadi pemimpin atau presiden mendatang untuk mengikuti jalan pemilihan umum (pemilu), tidak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di era demokrasi. Jangan sampai karena nafsu politik berlebih, menyebabkan pudarnya cita-cita reformasi. Sangat Jelas, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjadikan pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin.
Pasca tumbangnya orde baru, telah membawa perubahan pada tatanan politik, dari otoritarian menjadi sistem demokrasi. Di sisi lain, hembusan reformasi mampu membawa perubahan pada tatanan kenegaraan. Politik nasional sudah tidak bisa dikontrol oleh presiden seorang atau kelompok tertentu maupun individu. Presiden hanya salah satu pelaku politik di negeri ini, dengan otoritas atau kekuasaan yang sudah ramping.
Agar demokrasi berjalan sesuai cita-cita reformasi, ketika membuka Indonesia Young Leader Forum 2011, SBY mengigatkan, dirinya bukan calon presiden 2014. Selain itu, ia juga menekankan, anak dan isterinya untuk tidak mencalonkan diri di pilpres mendatang. Pernyataan ini mengandung makna tersendiri bagi bangsa Indonesia, meskipun hal tersebut melahirkan beberapa pandangan baik yang melihat dari pandangan positif maupun negatif. Secara pribadi penulis menilai, pernyataan ini menegaskan keinginan dirinya untuk terus menjaga keutuhan demokrasi.
Bukan hanya di tingkatan nasional, SBY secara massif terus berupaya menciptakan stabilitas dan mendukung proses demokratisasi dan "Nation Building”, di negara yang lebih dari satu dasawarsa berada di bawah kepemimpinan junta militer. Tekad Indonesia, membebaskan negara ini dari bayangan embargo dan mendukung pembangunan bangsa, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Upaya ini dapat terlihat dari langkah yang dilakukan negara zamrud khatulistiwa dalam memberikan keyakinan kepada para pemimpin dunia bahwa negara dengan julukan tanah emas ini telah berubah.
Ketika negara lain masih meragukan pemerintahan baru sipil Myanmar, karena adanya anggapan masih berafiliasi dengan para mantan jenderal, Indonesia tetap memberikan dukungan dan menyetujui permintaan Myanmar untuk menggelar pertemuan puncak ASEAN sekaligus memimpin organisasi kawasan pada 2014 mendatang. Sikap ini pada akhirnya mendapatkan apresiasi positif dari Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton. Bukan hanya itu, mantan ibu negara Paman Sam, secara langsung memberikan pujian terhadap posisi Indonesia dalam menengahi dan mengelola masalah Laut China Selatan (LCS) dengan tetap pertahankan keutuhan ASEAN.
Bahkan, PM Inggris David Cameron, saat berkunjung April 2012 lalu, memberikan pujian yang sama kepada putra Pacitan. Apresiasi ini mengenai peran SBY dalam masa transisi Indonesia dan kawasan. Mengingat sebelum 1998, Indonesia masih berada di bawah kekuatan militer. Anggota Kongres Amerika Serikat Jim McDermott pun memandang Indonesia sebagai model negara demokrasi yang baik, mengingat Indonesia baru merasakan demokrasi sesungguhnya setelah reformasi 1998.
Banjirnya pujian yang diberikan tokoh dunia, terhadap kiprah Presiden SBY dalam proses demokratisasi maupun penyelesaian konflik melalui pendekatan soft power, menunjukkan komitemen Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dengan jalur diplomasi yang berpegang teguh pada prinsip demokrasi. Realitas ini secara langsung menunjukkan ketika ada kebuntuan, Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya.
Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia ketika menjadi Ketua ASEAN pada 2011. Saat itu, Indonesia mampu memimpin serangkaian diskusi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Apa yang diupayakan Pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian konflik di belahan dunia, merupakan apresiasi terhadap upaya menciptakan perdamaian di dunia dan sebagai bentuk realisasi pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945.
Dalam pandangan Bapak dua orang anak ini sangat jelas, dirinya melihat banyaknya konflik di dunia akhir-akhir ini sulit mencapai solusi damai. Alasanya, langkah penyelesaian masing-masing, mengandalkan penyelesaian melalui hard power ketimbang soft power. Dengungan soft power yang dikumandangkan SBY, menyebabkan Indonesia diperhitungkan di kawasan Asia, bahkan dunia. Kenyataan ini diperkuat dengan menguatnya peran Indonesia di sejumlah badan penting PBB, termasuk Dewan HAM—yang pada mulanya dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Keikut sertaan Indonesia dalam menciptakan perdamaian di dunia, menyebabkan negeri ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Berdasarkan laporan PBB, menempati urutan 15 dari 177 negara yang paling banyak mengirimkan pasukan dalam operasi misi perdamaian PBB.
Di forum internasional, bukan sebatas meneriakan perdamaian dunia. Kritik pedas pernah disampaikan Yudhoyono dalam suatu kesempatan pidato di Sidang Umum PBB ke-67. Keritikan ini berkenaan kelambanan DK PBB dalam memberikan respons dan mengeluarkan resolusi untuk menghentikan agresi militer Israel ke Jalur Gaza dan aksi kekerasan di Suriah.
Selama ini telah terbukti, pemerintahan di bawah kendali SBY telah mencapai keberhasilannya dengan membawa negeri ini menjadi lebih baik dari era sebelumnya. Keberhasilan ini pun, telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Setidaknya dengan adanya pengakuan ini, bisa memicu semangat dan menjadi pendorong agar demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Fakta ini sekaligus menunjukan, Presiden SBY merupakan pemimpin yang sangat mengutamakan harmoni dalam menjalankan amanah rakyat dan soft power dalam penyelesaian masalah.
Meski dijumpai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi dan belum bisa memuaskan seluruh lapisan sosial, namun kita juga mesti jujur bahwa banyak pula keberhasilan yang telah dicapai pemerintahan saat ini, baik ditingkat nasional, regional maupun global. ●
Diberbagai forum, kepala negara juga mengigatkan, untuk terus menjaga keutuhan demokrasi di negeri ini. Salah satunya dengan mengajak para tokoh politik yang ingin menjadi pemimpin atau presiden mendatang untuk mengikuti jalan pemilihan umum (pemilu), tidak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di era demokrasi. Jangan sampai karena nafsu politik berlebih, menyebabkan pudarnya cita-cita reformasi. Sangat Jelas, Indonesia adalah negara demokrasi yang menjadikan pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin.
Pasca tumbangnya orde baru, telah membawa perubahan pada tatanan politik, dari otoritarian menjadi sistem demokrasi. Di sisi lain, hembusan reformasi mampu membawa perubahan pada tatanan kenegaraan. Politik nasional sudah tidak bisa dikontrol oleh presiden seorang atau kelompok tertentu maupun individu. Presiden hanya salah satu pelaku politik di negeri ini, dengan otoritas atau kekuasaan yang sudah ramping.
Agar demokrasi berjalan sesuai cita-cita reformasi, ketika membuka Indonesia Young Leader Forum 2011, SBY mengigatkan, dirinya bukan calon presiden 2014. Selain itu, ia juga menekankan, anak dan isterinya untuk tidak mencalonkan diri di pilpres mendatang. Pernyataan ini mengandung makna tersendiri bagi bangsa Indonesia, meskipun hal tersebut melahirkan beberapa pandangan baik yang melihat dari pandangan positif maupun negatif. Secara pribadi penulis menilai, pernyataan ini menegaskan keinginan dirinya untuk terus menjaga keutuhan demokrasi.
Bukan hanya di tingkatan nasional, SBY secara massif terus berupaya menciptakan stabilitas dan mendukung proses demokratisasi dan "Nation Building”, di negara yang lebih dari satu dasawarsa berada di bawah kepemimpinan junta militer. Tekad Indonesia, membebaskan negara ini dari bayangan embargo dan mendukung pembangunan bangsa, penegakan hukum dan hak asasi manusia. Upaya ini dapat terlihat dari langkah yang dilakukan negara zamrud khatulistiwa dalam memberikan keyakinan kepada para pemimpin dunia bahwa negara dengan julukan tanah emas ini telah berubah.
Ketika negara lain masih meragukan pemerintahan baru sipil Myanmar, karena adanya anggapan masih berafiliasi dengan para mantan jenderal, Indonesia tetap memberikan dukungan dan menyetujui permintaan Myanmar untuk menggelar pertemuan puncak ASEAN sekaligus memimpin organisasi kawasan pada 2014 mendatang. Sikap ini pada akhirnya mendapatkan apresiasi positif dari Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton. Bukan hanya itu, mantan ibu negara Paman Sam, secara langsung memberikan pujian terhadap posisi Indonesia dalam menengahi dan mengelola masalah Laut China Selatan (LCS) dengan tetap pertahankan keutuhan ASEAN.
Bahkan, PM Inggris David Cameron, saat berkunjung April 2012 lalu, memberikan pujian yang sama kepada putra Pacitan. Apresiasi ini mengenai peran SBY dalam masa transisi Indonesia dan kawasan. Mengingat sebelum 1998, Indonesia masih berada di bawah kekuatan militer. Anggota Kongres Amerika Serikat Jim McDermott pun memandang Indonesia sebagai model negara demokrasi yang baik, mengingat Indonesia baru merasakan demokrasi sesungguhnya setelah reformasi 1998.
Banjirnya pujian yang diberikan tokoh dunia, terhadap kiprah Presiden SBY dalam proses demokratisasi maupun penyelesaian konflik melalui pendekatan soft power, menunjukkan komitemen Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dengan jalur diplomasi yang berpegang teguh pada prinsip demokrasi. Realitas ini secara langsung menunjukkan ketika ada kebuntuan, Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya.
Hal yang sama dilakukan oleh Indonesia ketika menjadi Ketua ASEAN pada 2011. Saat itu, Indonesia mampu memimpin serangkaian diskusi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Apa yang diupayakan Pemerintah Indonesia terhadap penyelesaian konflik di belahan dunia, merupakan apresiasi terhadap upaya menciptakan perdamaian di dunia dan sebagai bentuk realisasi pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945.
Dalam pandangan Bapak dua orang anak ini sangat jelas, dirinya melihat banyaknya konflik di dunia akhir-akhir ini sulit mencapai solusi damai. Alasanya, langkah penyelesaian masing-masing, mengandalkan penyelesaian melalui hard power ketimbang soft power. Dengungan soft power yang dikumandangkan SBY, menyebabkan Indonesia diperhitungkan di kawasan Asia, bahkan dunia. Kenyataan ini diperkuat dengan menguatnya peran Indonesia di sejumlah badan penting PBB, termasuk Dewan HAM—yang pada mulanya dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Keikut sertaan Indonesia dalam menciptakan perdamaian di dunia, menyebabkan negeri ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Berdasarkan laporan PBB, menempati urutan 15 dari 177 negara yang paling banyak mengirimkan pasukan dalam operasi misi perdamaian PBB.
Di forum internasional, bukan sebatas meneriakan perdamaian dunia. Kritik pedas pernah disampaikan Yudhoyono dalam suatu kesempatan pidato di Sidang Umum PBB ke-67. Keritikan ini berkenaan kelambanan DK PBB dalam memberikan respons dan mengeluarkan resolusi untuk menghentikan agresi militer Israel ke Jalur Gaza dan aksi kekerasan di Suriah.
Selama ini telah terbukti, pemerintahan di bawah kendali SBY telah mencapai keberhasilannya dengan membawa negeri ini menjadi lebih baik dari era sebelumnya. Keberhasilan ini pun, telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Setidaknya dengan adanya pengakuan ini, bisa memicu semangat dan menjadi pendorong agar demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Fakta ini sekaligus menunjukan, Presiden SBY merupakan pemimpin yang sangat mengutamakan harmoni dalam menjalankan amanah rakyat dan soft power dalam penyelesaian masalah.
Meski dijumpai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi dan belum bisa memuaskan seluruh lapisan sosial, namun kita juga mesti jujur bahwa banyak pula keberhasilan yang telah dicapai pemerintahan saat ini, baik ditingkat nasional, regional maupun global. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar