Meretas Jalan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Meretas Jalan bagi Anak Berkebutuhan Khusus Ririn Handayani  ;    Alumnus Pascasarjana Universitas Airlangga SINAR HARAPAN, 26 September 2013

Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 yang kini sedang berlangsung, mengusung sejumlah perubahan yang cukup menggembirakan. Salah satunya adalah tersedianya formasi khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas dan putra-putri terbaik Papua. Total ada 62 formasi bagi penyandang disabilitas untuk K/L, dan 263 formasi untuk Daerah. Untuk putra-putri potensial Papua disediakan 100 formasi yang akan ditempatkan di sejumlah K/L.

Kebijakan baru ini merupakan terobosan yang patut diapresiasi, mengingat selama ini dua kelompok masyarakat ini sering terpinggirkan dan mengalami diskriminasi dalam bursa tenaga kerja di Tanah Air, meski sejumlah peraturan pemerintah dengan tegas telah mengatur hak-hak mereka dalam bidang pekerjaan, seperti yang dialami masyarakat penyandang disabilitas.

Mereka harus berjuang dan bersaing keras dengan masyarakat normal untuk hidup dan beraktivitas sehari-hari. Ini sungguh tidak mudah karena selain kerap mengalami diskriminasi dan stigma sebagai masyarakat kelas dua, penyandang cacat juga harus menghadapi kenyataan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia bagi mereka, seperti akses terhadap sarana transportasi, bangunan, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan informasi publik.

Hadirnya kebijakan baru dalam perekrutan CPNS tahun ini diharapkan akan menjadi secercah harapan, sekaligus pembuka jalan bagi kelompok masyarakat spesial ini untuk hidup normal seperti masyarakat lain, sekaligus menunjukkan mereka juga bisa berkontribusi optimal bagi pembangunan masyarakat dan negara.

Bersaing Ketat

Tersedianya formasi khusus bagi kelompok masyarakat penyandang cacat dan putra-putri Papua, memang membuat medan tempur yang harus mereka hadapi untuk menjadi abdi negara melalui proses seleksi CPNS 2013 menjadi sedikit lebih ringan, karena tidak harus bersaing dengan pelamar dari masyarakat umum. Namun, persaingan internal akan tetap sengit mengingat jumlah mereka cukup banyak, sedangkan formasi khusus yang tersedia sangat terbatas jumlahnya.

Sebagai contoh, data Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi per Desember 2010 menyebutkan, jumlah tenaga kerja penyandang cacat di Indonesia mencapai 7.126.409 orang. Terdiri dari 2.137.923 tunanetra, 1.852.866 tunadaksa, 1.567.810 tunarungu, 712.641 cacat mental, dan 855.169 cacat kronis. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, mengingat struktur umur penduduk yang semakin menua, epidemologi ke arah kronik degeneratif, kecelakaan dan bencana alam yang marak terjadi di negeri kita. Dengan jumlah yang besar namun formasi yang tersedia sangat terbatas, persaingan internal dalam masyarakat penyandang disabilitas dan putra-putri Papua dipastikan akan tetap berlangsung sengit.

Tantangan berat lain yang juga dihadapi dua kelompok masyarakat ini adalah persyaratan administrasi yang sama dengan pelamar dari masyarakat umum. Misalnya, memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditetapkan, jumlah minimum IPK dan skor TOEFL. Secara umum, sebagian besar formasi yang tersedia mensyaratkan pendidikan terakhir umumnya S1 atau Diploma III dengan jumlah minimum IPK 3,00 dan skor TOEFL 450. Persyaratan administratif yang tidak berbeda dengan masyarakat umum ini, merupakan tantangan besar bagi penyandang disabilitas dan putra-putri Papua mengingat hanya sedikit dari mereka yang berkesempatan memperoleh pendidikan baik seperti masyarakat normal pada umumnya.

Bisa jadi terjadi akan ada sejumlah formasi yang kosong karena masyarakat penyandang cacat dan putra-putri Papua tidak mampu memenuhi kualifikasi yang diminta. Dalam konteks ini, pendidikan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat penyandang cacat dan putra-putri Papua, terutama saat berada di usia sekolah menjadi penentu utama kesiapan mereka memenuhi kualifikasi dan formasi khusus yang diberikan kepada mereka.

Momentum Pendidikan ABK

Merujuk pada UU Sisdiknas No.20/2003 Pasal 32, anak-anak penyandang cacat dan putra-putri Papua masuk dalam kategori anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), yang perlu mendapatkan pendidikan khusus (PK) untuk anak-anak/peserta didik penyandang ketunaan (Pasal 32 Ayat 1) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK), untuk putra-putri Papua yang masuk kategori ABK Non Disabilitas (Pasal 32 Ayat 2).

Formasi khusus yang diberikan pada kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan putra-putri Papua dalam CPNS 2013, merupakan sebuah momentum untuk lebih memperhatikan pendidikan ABK. Para orang tua ABK akan memiliki rasa optimistis lebih baik tentang masa depan anak-anak mereka. Tak perlu lagi merasa malu dan inferior sehingga mengucilkan atau menyembunyikan keberadaan ABK mereka. Formasi khusus bagi ABK dalam CPNS kali ini akan menjadi momentum untuk memantik kesadaran para orang tua ABK tentang pentingnya pendidikan bagi ABK, sebagaimana anak-anak normal pada umumnya.

Kesadaran ini perlu direspons dengan baik oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memfasilitasi pendidikan ABK lebih baik lagi. Sudah saatnya pendidikan integratif atau terpadu terbuka seluas mungkin bagi ABK, sehingga memungkinkan mereka mencoba berinteraksi, berperilaku, dan berusaha untuk hidup normal dan mandiri dengan segala keterbatasannya. Urgensi pendidikan integratif di sini tidak hanya dalam konteks mengintegrasikan pendidikan anak ABK dengan anak normal pada lembaga pendidikan pada umumnya, tetapi juga mendapatkan pendidikan dengan anak normal di lingkungan sosial lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Penerimaan tulus dan kesempatan yang sama bagi ABK terutama dalam bidang pendidikan integratif, akan berdampak sangat positif terhadap pengembangan rasa percaya diri mereka sehingga potensi yang tersembunyi di balik kekurangannya bisa terkuak. Ke depan, ABK tidak hanya dengan mudah mampu memenuhi kualifikasi yang diminta dalam proses rekrutmen CPNS, tapi juga berpotensi besar untuk menjelma menjadi SDM-SDM andal yang mandiri dan berkontribusi optimal bagi masyarakat dan bangsa.  ●