Lumpur Lapindo Wahyu Dhyatmika  ;   Wartawan Tempo

TEMPO.CO,  07 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

Dua bulan lagi, genap sudah delapan tahun bencana lumpur panas Lapindo menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kenangan saya soal bencana lumpur ini tidak datang tiba-tiba menjelang pemilu April mendatang, meski lumpur Lapindo selalu dikaitkan dengan sosok pemilik PT Lapindo, Aburizal Bakrie, yang kini mencalonkan diri menjadi presiden. Ingatan ini mencuat ketika saya membuka-buka buku pelajaran pendidikan lingkungan hidup untuk siswa kelas III sekolah dasar milik anak sulung saya. Saya kaget karena, di tengah-tengah buku itu, tepatnya di bab tentang bencana alam, ada penjelasan khusus tentang lumpur Lapindo. Lengkap dengan bagan, gambar ilustrasi, dan beberapa paragraf penjelasan, Lumpur Lapindo mendadak hadir kembali di benak saya, kali ini sebagai informasi yang direproduksi untuk kepentingan pendidikan. Buku pelajaran sekolah itu meletakkan lumpur Lapindo dalam kategori bencana alam bersama sederet musibah lain, seperti banjir, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor. Penyebab bencana, menurut buku itu, ada dua: kehendak alam dan kelalaian manusia. Tak dijelaskan dengan tegas lumpur Lapindo masuk kategori bencana akibat alam atau manusia. Buat saya, sah-sah saja mencantumkan lumpur Lapindo dalam buku pelajaran sekolah anak-anak kelas III sekolah dasar. Faktanya, insiden itu memang benar-benar terjadi, dan anak-anak sekolah perlu mengetahui jenis bencana alam macam itu. Tapi hendaknya informasi yang disampaikan lengkap, tidak sepotong-sepotong. Yang saya baca justru kegamangan sang penulis buku dalam menjelaskan konteks lumpur Lapindo secara seutuhnya. Pertama-tama, lumpur Lapindo ditulis sebagai "Lumpur Lapindo" dan disandingkan sejajar dengan tsunami, gempa, banjir, dan lain-lain. Dia menjadi satu-satunya bencana alam yang menyandang nama perusahaan dalam penyebutannya. Kalau mau adil, seharusnya ada "Kebakaran Hutan RAPP" atau "Banjir UOB", misalnya. Dari sini saja, seharusnya si penulis memberikan alasan mengapa ada nama bencana alam yang spesial macam itu. Kemudian, buku ini tak menjelaskan dengan tegas apakah pengeboran minyak PT Lapindo Brantas merupakan pemicu dari semburan lumpur panas itu atau tidak. Perdebatan panjang para ahli geologi sama sekali tidak disinggung. Tanpa konteks tersebut, kompleksitas masalah lumpur Lapindo jadi hilang dari perbendaharaan pengetahuan siswa sekolah. Belum lagi kalau mau mengulas aspek politik, ekonomi, dan sosial dari bencana itu. Sampai sekarang, lautan lumpur cokelat kehitaman yang menenggelamkan ribuan rumah beserta seluruh denyut nadi kehidupan di tiga kecamatan, di Sidoarjo, Jawa Timur, itu masih ada di sana. Saya setuju kita semua harus belajar dari bencana tersebut, termasuk soal cara kita menanganinya, dari semula berusaha menutup lubang semburan dengan aneka metode, sampai kini menyerah lalu membiarkan lumpur mengalir ke laut. Tapi caranya tentu bukan dengan menampilkan fakta sepotong-sepotong dalam beberapa halaman buku pelajaran sekolah dasar. Dibutuhkan sebuah dokumentasi yang sistematis, lengkap dan obyektif agar anak-anak kita bisa belajar dengan benar tentang suatu bencana besar semacam itu. ●