Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Darmaningtyas  ;   Majelis Luhur Tamansiswa

TEMPO.CO,  07 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyelenggarakan acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) pada Maret 2014. Ada sejumlah agenda yang akan dibahas dalam sidang-sidang komisi dalam RNPK 2014, yaitu mengenai kebijakan PAUDNI, implementasi Kurikulum 2013 (penyediaan buku), implementasi Kurikulum 2013 (pelatihan guru), pelaksanaan ujian nasional (UN) 2014, kebijakan Pendidikan Tinggi, dan kebijakan Pengembangan Kebudayaan. Para kepala dinas lebih berharap pada persoalan yang konkret-konkret, seperti penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan universal (pendidikan dasar 12 tahun), dana BOS agar tidak terlambat dan mengurangi beban masyarakat maupun sekolah, penuntasan sertifikasi guru berikut kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi, UN yang tidak menjadi momok masyarakat, serta kejelasan mengenai kesiapan implementasi Kurikulum 2013. Evaluasi kinerja Kemdikbud 2010-2014 sebetulnya sudah jelas sekali, seperti halnya kementerian lainnya, selalu ada plus-minusnya. Dari segi aksesibilitas, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, ada perbaikan signifikan. Pada tingkat pendidikan dasar, besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mencapai 100 persen dari kebutuhan biaya operasional pendidikan sehingga, asalkan datang tepat waktu, maka semestinya sekolah tidak perlu melakukan pungutan lagi. Demikian pula pendidikan universal telah dijalankan di beberapa daerah yang menjadi pilot project-nya. Sedangkan angka partisipasi pendidikan tinggi (APPT) naik cukup signifikan, yaitu dari 18 persen (2010) menjadi 28 persen (2013) atau dari sekitar 4,6 juta menjadi 5,4 juta mahasiswa. Salah satu langkah untuk menggenjot APPT adalah menegerikan 20 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Langkah ini positif untuk mempercepat pemerataan pendidikan, terutama di luar Jawa. Namun persoalan guru sampai sekarang belum ada tanda-tanda selesai. Problem terbesar pada guru saat ini adalah jumlahnya yang terlalu banyak (2,9 juta), tapi dengan kualitas yang pas-pasan. Sedangkan persoalan di antara sesama guru adalah adanya kecemburuan sosial dari para guru yang belum tersertifikasi dengan guru-guru yang sudah tersertifikasi. Guru-guru yang sudah tersertifikasi mendapatkan tunjangan profesi sebesar gaji pokok sebagai guru, sedangkan guru-guru yang belum tersertifikasi hanya menerima gaji dan tunjangan fungsional, sementara mereka melaksanakan tugas yang sama. Kecemburuan antarguru berpengaruh terhadap suasana kerja, dan akhirnya dirasakan oleh para murid, bahwa ada guru-guru yang melaksanakan tugas dengan penuh semangat, tapi ada guru yang sepertinya ogah-ogahan. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa melaksanakan sertifikasi secara serentak karena keterbatasan anggaran. Dengan jumlah guru yang tersertifikasi seperti saat ini saja, gaji guru dan tunjangan profesi guru dan dosen telah menyedot 70 persen dari total anggaran pendidikan, apalagi bila 2,9 juta guru tersertifikasi semua, tentu akan menghabiskan semua anggaran pendidikan untuk gaji dan tunjangan guru, sehingga tidak tersedia lagi biaya operasional pendidikan. Persoalan guru ini tidak akan pernah selesai, mengingat besarnya jumlah guru dan terbatasnya anggaran pendidikan yang harus terbagi untuk operasional. Isu lama yang tetap akan menjadi ganjalan adalah masalah ujian nasional (UN). Kinerja Kemdikbud 2010-2014 sempat terpuruk pada 2013 dengan adanya penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi lantaran distribusi soalnya terlambat. Dan, masalah UN akan terus menjadi polemik bila pemerintah mengimplementasikan Kurikulum 2013. Semangat kurikulum yang lebih mendorong proses pembelajaran siswa aktif dan siswa mencari tahu, bukan diberi tahu akan tepat bila sistem evaluasi belajarnya tidak memakai UN. Tapi pemerintah, melalui PP Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan revisi terhadap PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, masih tetap menerapkan UN untuk tingkat SMP-SMTA (SMA dan SMK). Ini akan jadi masalah selamanya karena bertentangan dalam hal prinsip pembelajaran. Persoalan baru yang perlu mendapat perhatian serius adalah implementasi Kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh bertekad akan melaksanakan Kurikulum 2013 100 persen mulai tahun ajaran 2014/2015. Padahal persiapan untuk implementasi amat minim. Banyak guru yang sampai sekarang belum mengerti desain Kurikulum 2013 itu sendiri, apalagi memahami isinya. Untuk memahami substansi Kurikulum 2013, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang Kurikulum Terintegrasi, dan sayangnya itu tidak dimiliki oleh para guru. Itu sebabnya, menurut penulis, Kemdikbud tidak perlu memaksakan implementasi Kurikulum 2013 kepada seluruh sekolah di Indonesia, tapi dipersilakan pada sekolah-sekolah yang telah siap. Jadi perlu ada masa transisi minimum tiga tahun untuk pindah dari KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) ke Kurikulum 2013. Semoga isu-isu yang mengemuka di lapangan seperti itu dibahas dalam RNPK 2014, tidak hanya bicara dalam tataran makro, tapi juga harus menyelesaikan persoalan riil di lapangan. ●