Rabu, 09 Mei 2012

Sistem Evakuasi Mitigasi Tsunami


Sistem Evakuasi Mitigasi Tsunami
Abdul Muhari; Peneliti dan Kandidat Doktor Tsunami Engineering Lab, DCRC, Tohoku University, Sendai, Jepang
SUMBER :  KOMPAS, 09 Mei 2012


Berangkat dari evaluasi penanganan bencana gempa dan tsunami Simeulue, pertengahan April lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan segera dirancang rencana induk penanganan bencana gempa dan tsunami secara nasional.
Tak tanggung-tanggung, untuk menunjang rencana yang diharapkan selesai dalam dua bulan ke depan itu akan dialokasikan Rp 3 triliun-Rp 5 triliun (Kompas, 19 April). Beberapa kebutuhan yang dirasa paling mendesak di antaranya pengadaan sirene peringatan dini, video broadcast system, seismometer, dan pembangunan shelter sebagai sarana evakuasi vertikal bagi masyarakat di kawasan rawan tsunami. 

Belajar dari pengalaman gempa-tsunami di Jepang, 2011, tulisan ini akan mengulas beberapa pertimbangan dalam merencanakan pembangunan shelter.

Akar Permasalahan

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam penanganan gempa dan tsunami Simeulue lalu adalah banyaknya kemacetan yang terjadi karena penggunaan kendaraan untuk evakuasi. Hal ini sebenarnya tak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa terjadi di Jepang saat tsunami 2011 sehingga banyak korban terperangkap dalam kendaraan sewaktu tsunami datang.

Agar solusi dari masalah ini tidak salah arah, kondisi yang melatarbelakanginya harus dipahami secara utuh.

Pertama, tak tersedia tempat evakuasi secara merata. Tempat evakuasi jauh dari pusat aktivitas warga membuat upaya edukasi agar masyarakat tak menggunakan kendaraan saat evakuasi jadi sia-sia. Perasaan takut tak punya waktu cukup mendorong masyarakat menggunakan kendaraan saat evakuasi. Kondisi ini biasanya diperburuk oleh beragam isu dan kondisi di lapangan yang tak terkendali sehingga warga yang panik cenderung akan mengikuti ke mana dan bagaimana kebanyakan orang mengungsi.

Kedua, perlu dipahami bahwa dalam hal-hal khusus, penggunaan mobil diperlukan saat evakuasi, misalnya mengangkut warga berusia lanjut. Hal ini harus jadi perhatian, khususnya untuk daerah dengan populasi berusia lanjut tinggi. Diperlukan rencana kontijensi yang memuat jalur-jalur satu arah untuk kendaraan dengan alasan khusus tersebut.

Ketiga, faktor psikologis antaranggota keluarga. Sangat sering terjadi pada saat bencana, orangtua mencari anak atau anggota keluarga lain agar dapat bersama-sama menuju tempat evakuasi. Hal ini tentu sangat manusiawi, tetapi menggiring masyarakat untuk menggunakan kendaraan agar semua anggota keluarga tertampung dan evakuasi diharap bisa lebih cepat.

Evakuasi Vertikal

Tiga permasalahan di atas bermuara pada satu solusi: tempat evakuasi vertikal yang terdistribusi di pusat-pusat aktivitas atau permukiman warga. Implementasinya tentu tak sederhana. Penentuan jenis bangunan seperti apa, di mana, dan berapa banyak harus mengacu pada dua hal agar ia berfungsi maksimal dan terpelihara secara berkelanjutan.

Pertama, ketersediaan sarana penunjang di daerah. Faktor ini mencakup ketersediaan lahan/ tempat, teknologi, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lain, seperti material konstruksi dan pendanaan. Aspek ini akan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pemeliharaan shelter tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat atau supervisi dari luar negeri.

Kedua, jenis shelter dan lokasinya harus sesuai dengan permasalahan evakuasi yang mungkin berbeda di setiap daerah. Ini penting agar nantinya mampu menjawab kebutuhan sarana evakuasi masyarakat tanpa merusak budaya lokal atau faktor psikologis di daerah tertentu.

Dua hal ini saling terkait. Contohnya: opsi gedung bertingkat di daerah yang pernah luluh lantak oleh gempa mungkin tak bijaksana, mengingat aspek trauma masih melekat di masyarakat. Modifikasi arsitektur rumah ibadah mungkin lebih tepat dibandingkan membangun gedung khusus untuk evakuasi di daerah yang nuansa religiusnya sangat kuat.

Opsi bukit buatan di daerah padat penduduk harus melalui seleksi perencanaan matang. Keberadaan tempat evakuasi yang besar pada saat darurat akan memancing pergerakan massa menuju satu titik pada saat bersamaan. Alih-alih menyelesaikan masalah, pilihan ini bisa memancing kemacetan di sepanjang jalan jika ditunjang oleh keberadaan shelter lain untuk mengurai penumpukan massa.

Belajar dari pengalaman saat tsunami 2011, salah satu ide yang sedang diteliti di Jepang saat ini adalah memfungsikan jembatan penyeberangan sebagai tempat evakuasi sementara. Selain dapat diaplikasikan di kota-kota besar yang padat penduduk, ide ini juga dianggap jadi solusi kemacetan saat darurat karena terdistribusi di sepanjang jalur-jalur evakuasi. Biaya pembangunan dan pemeliharaan yang relatif murah serta ditunjang oleh manfaatnya sehari-hari membuat opsi ini juga layak dibangun di Indonesia. ●

Tidak ada komentar:

Posting Komentar