Pendidikan Gaya Katak

Pendidikan Gaya Katak

Arifin Nugroho ; Guru SMA Kolese De Britto, Yogyakarta

SUMBER :  KORAN TEMPO, 31 Mei 2012

Pendidik dan mendidik bagaikan dua sisi mata uang, proses yang tidak dapat dipisahkan. Situasi ini mengindikasikan bahwa seo rang pendidik berada dalam sebuah sistem mendidik yang ia buat sendiri maupun dibuat oleh orang lain, yang lazim disebut kurikulum pemerintah. Dari sini terlihat bahwa ada tiga matra utama dalam pendidikan formal, yaitu peserta didik, guru, dan sistem pendidikan.

Dalam situasi saat ini, hierarki ketiga komponen tersebut mengalami kegamangan interaksi. Pemerintah pusat berada pada puncak tertinggi dalam sebuah hierarki piramida pendidikan. Di bawahnya ada pemerintah daerah sampai tingkat satuan pendidikan terendah, yaitu sekolah. Kemudian para peserta didik dengan jumlah terbesar di alas piramida. Dengan situasi semacam ini, dinamika pendidikan sering mengalami karut-marut kepentingan. Demi menjaga prestise kastanya, komunitas di puncak tertinggi terlalu sering menginjak komunitas strata di bawahnya. Akibatnya, siswa sebagai hierarki terbawah merupakan komunitas yang paling banyak dikorbankan.

UN dan Sertifikasi

Dalam sekumpulan populasi katak, manakala ada seekor katak yang akan menghirup udara segar di daratan, ia tidak segan melompat dari air dengan cara menginjak katak yang lain. Celakanya, gaya katak ini telah menjadi tradisi pendidikan yang dianggap biasa dan wajar.

Kita bisa melihat gaya katak sistem ujian nasional (UN) yang baru saja selesai digelar. Lepas dari silang pendapat perlu tidaknya UN, aturan kelulusan telah menjadi komoditas pencitraan belaka. Formulasi nilai kelulusan tahun ini adalah (0,6 x UN)+(0,4 x nilai sekolah) = tidak kurang dari 4. Jika peserta didik memiliki nilai sekolah (NS) = 9,0; ia hanya butuh nilai UN = 0,67; atau jika mau aman dengan syarat rata-rata semua pelajaran UN = 5,5 maka cukup butuh nilai UN = 3,2 (jawaban benar 13 dari 40 soal yang dikerjakan).

Dengan formulasi ini, pencitraan menggunakan gaya katak pun dilakukan.
Pemerintah pusat akan “menginjak“ pemerintah daerah agar “kualitas pendidikan“di daerah bermutu tinggi. Jika “kualitas pendidikan“tidak sesuai dengan harapan, jelas hal itu akan menurunkan pencitraan politis jabatan. Pemerintah daerah pun akan melakukan hal yang sama terhadap lembaga di bawahnya. Bahkan ada pemerintah daerah yang secara tegas menginstruksikan agar NS yang disetor ke Dinas Pendidikan memiliki nilai lebih dari 5. Jika ada sekolah yang menyerahkan NS kurang dari 5, daftar nilai tersebut akan ditolak dan dikembalikan. Akibatnya, sekolah akan mengubah nilai sesungguhnya dan bahkan mengubah nilai rapor yang telah dibagikan di semester III, IV, dan V.

Selain itu, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa di daerah-daerah tertentu, “main mata“antarpemegang kebijakan telah banyak dilakukan demi kelulusan siswa 100 persen. Tujuan sebenarnya yang dilakukan bukan lagi demi prestasi siswa, melainkan hanya untuk menyelamatkan jabatan semata karena bisa dianggap tidak becus memajukan pendidikan. Lalu, inikah kualitas pendidikan yang dikehendaki? Siapa yang menjadi korban? Tentu, peserta didik! Peserta didik tidak lagi diberi teladan kejujuran.

Selain UN, ada lagi gaya katak dalam pendidikan dan bahkan dilakukan oleh beberapa pendidik. Jika UN ingin meningkatkan prestasi peserta didik, lain halnya dengan sertifikasi yang ingin meningkatkan prestasi para guru. Aturan sertifikasi yang serba berubah membuat para guru pontang-panting. Akibatnya, banyak guru meninggalkan kelas demi mengurus sertifikasi. Banyak guru yang harus bernegosiasi dengan kepala sekolah untuk memanipulasi jumlah jam tatap muka sebagai salah satu syarat menerima finansial sertifikasi. Bahkan banyak guru kasta senior “berperang“dengan guru kasta yunior yang merasa diinjak karena direbut jatah jam mengajarnya.

Hasil akhir yang didapat bukan lagi profesionalisme, melainkan sekadar perubahan gaya hidup borjuasi belaka. Kompetensi guru yang tetap saja stagnan, bahkan merosot, karena sibuk melengkapi berkas sertifikasi, mengakibatkan banyak peserta didik telantar. Jika nilai para siswanya jeblok, guru tidak akan menyalahkan diri sendiri, melainkan memberi stigma peserta didik yang bodoh. Lalu, sekali lagi, siapa yang dikorbankan? Jawabannya tetap sama, peserta didik!

Belajar dari Jurnalis

Jika kita melihat kerja jurnalis, guru bisa belajar darinya. Jurnalis tidak sekadar memaparkan ilmu pengetahuan baru kepada pembaca. Namun, lebih dari itu, ia mampu menajamkan dan bahkan mengarahkan sudut berpikir seseorang.
Kenaikan harga BBM yang secara kalkulasi matematis sangat wajar bisa menjadi tidak logis manakala ada pesan politis tersirat dan ranah humanistik yang diungkap para jurnalis.

Sistem jurnalistik yang dibangun media juga patut dicontoh dengan adanya kejujuran dan manajemen yang cantik. Tercela, saat sajian media bersifat manipulatif demi pencitraan semata dan sekadar untuk kepentingan politik tertentu. Seorang guru seharusnya otentik dan jujur dalam melayani peserta didik. Sistem pendidikan yang dibangun bukan untuk kepentingan kastanya, melainkan mutlak untuk melayani peserta didik. Selain dibekali ilmu pengetahuan, peserta didik juga dibekali cara merasakan dari sisi hati nurani dan keberpihakan kepada sesama.

Hierarki piramida pendidikan harus dibalik 180 derajat menjadi model pelayanan utuh (dux servus est). Peserta didik dengan jumlah paling besar harus menjadi bos. Guru, lembaga sekolah, dan pemerintah dengan jumlah lebih sedikit harus menjadi pelayan yang memfasilitasi. Semoga... ●