Mengantisipasi Krisis Eropa

Mengantisipasi Krisis Eropa

A Prasetyantoko ; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Unika Atma Jaya, Jakarta

SUMBER :  KOMPAS, 29 Mei 2012

Apa yang akan terjadi jika Yunani benar-benar keluar dari zona euro?

Tak satu pun mampu memprediksi. Keluarnya Yunani (Grexit) bisa jadi justru mendorong keluarnya Italia (Ixit), kemudian Portugal (Porxit), lalu Spanyol (Spaxit). Artinya, Uni Eropa terancam bubar. Jika hal itu terjadi, sangat mungkin prediksi ekonom terkemuka Nouriel Roubini benar: akan terjadi kekacauan ekonomi global pada 2013.

Jika krisis global terjadi, tak satu pun negara mampu menghindari efek negatifnya, termasuk Indonesia. Masalahnya, seberapa besar pengaruh negatif itu dan adakah pilihan kebijakan untuk mengantisipasinya? Bagaimana skenario pengaruh penyebarannya dan apa skenario menghindarinya? Meski jalur perdagangan Indonesia dan Eropa semakin kecil, jalur investasi dan keuangan dipastikan masih cukup signifikan.

Uni Eropa memang tengah digerogoti legitimasinya, dimulai dengan memburuknya proyeksi ekonomi. Pada 2012, Yunani diprediksi mengalami kontraksi PDB 4 persen. Sementara pengangguran mencapai 20 persen dan pengangguran usia muda sekitar 50 persen. Dengan tingkat utang publik melebihi 100 persen PDB, sementara defisit anggaran sudah tinggi, tak banyak pilihan kebijakan yang tersedia.

Parahnya lagi, Yunani tidak sendirian. Spanyol, Italia, Portugal, dan Irlandia memiliki profil persoalan serupa. Dan, secara umum, perekonomian zona euro akan benar-benar menghadapi situasi sulit, dengan tingkat pertumbuhan rendah (flat growth).

Proyeksi Suram

Proyeksi kelompok negara-negara maju (OECD) terbaru mengonfirmasi suramnya situasi. Laporan OECD memperkirakan, pertumbuhan global hanya akan mencapai 3,4 persen tahun 2012, turun 0,2 persen pada 2011. Sementara 34 negara OECD sendiri mengalami penurunan pertumbuhan dari 1,8 persen tahun 2011 menjadi 1,6 persen pada 2012, sementara 17 negara pengguna euro diprediksi hanya akan tumbuh 0,1 persen.

Jerman sebagai mesin pertumbuhan kawasan hanya akan tumbuh 1,2 persen meski perekonomiannya tergolong sehat, dengan pengangguran 6 persen, utang publik 80 persen PDB, dan defisit fiskal hampir separuh rata-rata negara zona euro lain. IMF pada Juni lalu masih optimistis memproyeksikan pertumbuhan Jerman 3,3 persen. Dalam revisi proyeksi September 2011, angka dikoreksi di bawah 1,5 persen.

Peliknya masalah ekonomi Eropa masih ditambah dengan meningkatnya fragmentasi sosial dan politik. Mungkin saja, para politisi Yunani hanya menggertak agar Jerman dan IMF tidak terlalu banyak mencampuri urusan manajemen fiskal negaranya. Namun, kini sentimen sosial semakin menguat, agar Yunani keluar dari zona euro.

Soal penerbitan obligasi Eropa (eurobonds) guna mendorong pertumbuhan kawasan, tentu ada prasyarat, yaitu integrasi politik yang semakin kuat. Sayangnya ini justru kian sulit dilakukan. Faktanya, pertumbuhan itu sendiri semakin sulit ditopang. Bank Sentral Eropa telah mengeluarkan dana talangan tak kurang dari 1 triliun euro. Bandingkan dengan paket stimulus AS yang hanya 800 miliar dollar AS. Belum lagi dana talangan dari IMF.

Jadi, sebenarnya kebijakan perbankan di kawasan euro sudah sangat mudah (easy credit conditions), seperti juga kebijakan moneternya (ultra-loose monetary policy). Realistiskah menggelontorkan lebih banyak lagi likuiditas? Sebagian negara, terutama yang berpaham sosialis, seperti Perancis, ingin menghindari pengetatan anggaran pemerintah. Sebab, bersamaan dengan itu, pasar didorong lebih fleksibel dan liberal.

Kerumitan masalah mulai dari soal banjirnya likuiditas dan kerangka kebijakan moneter, rendahnya produktivitas dan tingginya pengangguran, hingga fragmentasi politik yang membuat kawasan Eropa akan mengalami fase resesi cukup panjang. Masih ditambah dengan pemulihan AS yang rentan, tampaknya tak berlebihan jika perekonomian global cenderung suram pada 2013.

Implikasi pada Kita

Di tengah suramnya kondisi global, pemerintah menetapkan target pertumbuhan 2013 sebesar 6,8-7,2 persen. Sementara investasi diproyeksikan menggantikan permintaan domestik sebagai tumpuan pertumbuhan. Indonesia memang sebuah anomali. Saat hampir semua negara memacu pertumbuhan dengan strategi penguatan ekspor (export-led growth), Indonesia sangat menikmati perekonomian berbasis permintaan domestik (domestic demand growth).

Kini, saat hampir semua negara, termasuk China, mulai mengadopsi strategi pertumbuhan dengan basis permintaan domestik, Indonesia bergeser pada investasi. Tak ada yang salah dengan itu semua asal dilakukan dengan realistis dan konsekuen.

Pertama, jika kawasan euro tidak segera pulih, investor di pasar portofolio cenderung akan menahan diri. Bahkan, dalam jangka pendek, dipastikan akan terjadi pelarian modal. Akibatnya, nilai tukar melorot drastis. Jika pelemahan rupiah berlangsung cukup lama, nilai impor bahan baku dan konsumsi akan melonjak dan inflasi akan terdorong ke atas. 

Kedua, pasokan investasi asing langsung (FDI) akan merosot secara signifikan.

Sebenarnya, tantangan itu bisa diatasi jika reformasi ekonomi domestik dilakukan secara progresif sehingga akan ada faktor penarik lebih kuat untuk merealisasi investasi di Indonesia. Sayang, hingga kini sinyal terjadinya perbaikan iklim investasi secara signifikan tak cukup kuat. Media asing justru melihat sebaliknya. Misalnya, Wall Street Journal edisi 23/5/2012 menurunkan tulisan ”The Politics of Indonesia’s Protectionism”. 

Bukan hanya soal pola kebijakan yang mengarah pada proteksionisme. Strategi ekonomi dan investasi, seperti MP3EI dan penetapan pajak ekspor komoditas, disinyalir terkait proyek politik 2014. ●