Pidato
Kata-kata
Mahmudi Asyari ; Peneliti
dari ICIS Jakarta
SUMBER : SUARA
MERDEKA, 31 Mei 2012
SEORANG guru
besar ilmu politik pada Selasa, 29 Mei 2012 sore mengirim pesan singkat (SMS)
ke saya, intinya menginformasikan pada Selasa malam Presiden SBY menyampaikan
pidato melalui televisi mengenai penghematan penggunaan BBM, listrik, dan
air. Supaya lebih hemat lagi, tulis profesor itu dalam pesan singkatnya, ’’Mari kita matikan televisi agar lebih
nyata penghematannya.’’
Membaca pesan itu saya tidak kaget jika ada penilaian pidato Presiden memang tidak layak didengar. Selain tidak tertarik untuk mendengarkan mengingat langgamnya selalu sama, saya bersyukur tidak melihatnya karena justru hanya menambah pertanyaan besar.
Alih-alih mengajak menghemat BBM bersubsidi, baik dengan pemberian stiker khusus maupun pemanfaatan perangkat elektronik, mainstream-nya malah menghadirkan kesan masyarakat yang boros. Ikutannya, pejabat (tentunya termasuk pejabat nonsipil) tidak boleh mengisi mobil dinasnya dengan bahan bakar bersubsidi. Pelarangan itu juga berlaku untuk mobil dinas BUMN dan BUMD, serta perkebunan dan perusahaan pertambangan.
Argumen itu malah menjadi persoalan baru karena pesan yang seolah-olah mengajak prihatin itu sejatinya hanya cara untuk mengakali masyarakat. Pelarangan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD memakai bahan bakar bersubsidi apa malah tidak membengkakkan anggaran operasional?
Selama ini mobil pelat dinas, baik itu resmi atau sekadar supaya bisa mendapat jatah bahan bakar gratis, biaya energinya ditanggung kantor. Dengan kata lain, meskipun kesannya mobil-mobil itu dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi demi penghematan, faktanya akan membengkakkan subsidi energi.
Jika sebelumnya untuk 10 liter BBM sebuah mobil dinas hanya perlu uang Rp 45 ribu, dengan aturan baru itu kantor harus menanggung Rp 100 ribu untuk volume yang sama, alias lebih mahal Rp 10 ribu dari harga 10 liter bahan bakar bersubsidi yang hanya butuh uang Rp 90 ribu. Malah ini sebuah kesempatan bagi mobil-mobil dinas mewah, yang menurut Prof Rahardi Ramelan, mantan Menteri Perdagangan era BJ Habibie, diragukan bahwa kendaraan itu benar-benar milik instansi pelat merah.
Tanggungan Pribadi
Itu baru mobil dinas pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, plus kendaraan BUMN dan BUMD. Bagaimana dengan industri? Niat itu tentu bagus, hanya bagamana mengantisipasi kemungkinan pengusaha mengurangi hak-hak buruhnya? Apabila itu juga diterapkan secara konsisten, industri meskipun faktanya banyak yang mampu untuk tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi, ada kemungkinkan pengusaha, terutama dari kalangan perkebunan, mengurangi jatah buruh, terutama terkait dengan kenaikan kesejahteraannya.
Pidato Presiden rasanya tidak lebih sekadar memenuhi janji untuk menyampaikan ajakan berhemat mengingat pelaksanaannya belum tentu efektif karena tidak ada niat kuat dan ketegasan untuk menghemat uang negara.
Justru pidato itu, terutama menyangkut pelarangan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD menggunakan bahan bakar nonsubsidi, hanya menambah beban negara meskipun bisa jadi makin hemat secara pribadi.
Pasalnya, dengan menempelkan pelat nomor dinas sebuah mobil pribadi pun bisa mendapatkan pertamax yang uangnya sepenuhnya ditanggung kantor (negara). Bila Presiden bermaksud berhemat seharusnya buatlah aturan tegas yang mewajibkan pejabat dan pegawai negeri pengguna mobil dinas memberi contoh penghematan memakai uang negara. Caranya, bebankan ongkos penggunaan energi ke pribadi, bukan ke pemerintah.
Jika itu dilakukan, tidak hanya acungan jempol untuk SBY, acungan miliaran jempol pun sangat pantas diarahkan kepadanya meskipun hal itu juga tidak menjamin mengingat negara sudah terlilit sakit mental para pejabat, yang bisa saja beramai-ramai menanggalkan pelat dinasnya agar bisa ikut minum BBM bersubsidi. ●
Membaca pesan itu saya tidak kaget jika ada penilaian pidato Presiden memang tidak layak didengar. Selain tidak tertarik untuk mendengarkan mengingat langgamnya selalu sama, saya bersyukur tidak melihatnya karena justru hanya menambah pertanyaan besar.
Alih-alih mengajak menghemat BBM bersubsidi, baik dengan pemberian stiker khusus maupun pemanfaatan perangkat elektronik, mainstream-nya malah menghadirkan kesan masyarakat yang boros. Ikutannya, pejabat (tentunya termasuk pejabat nonsipil) tidak boleh mengisi mobil dinasnya dengan bahan bakar bersubsidi. Pelarangan itu juga berlaku untuk mobil dinas BUMN dan BUMD, serta perkebunan dan perusahaan pertambangan.
Argumen itu malah menjadi persoalan baru karena pesan yang seolah-olah mengajak prihatin itu sejatinya hanya cara untuk mengakali masyarakat. Pelarangan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD memakai bahan bakar bersubsidi apa malah tidak membengkakkan anggaran operasional?
Selama ini mobil pelat dinas, baik itu resmi atau sekadar supaya bisa mendapat jatah bahan bakar gratis, biaya energinya ditanggung kantor. Dengan kata lain, meskipun kesannya mobil-mobil itu dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi demi penghematan, faktanya akan membengkakkan subsidi energi.
Jika sebelumnya untuk 10 liter BBM sebuah mobil dinas hanya perlu uang Rp 45 ribu, dengan aturan baru itu kantor harus menanggung Rp 100 ribu untuk volume yang sama, alias lebih mahal Rp 10 ribu dari harga 10 liter bahan bakar bersubsidi yang hanya butuh uang Rp 90 ribu. Malah ini sebuah kesempatan bagi mobil-mobil dinas mewah, yang menurut Prof Rahardi Ramelan, mantan Menteri Perdagangan era BJ Habibie, diragukan bahwa kendaraan itu benar-benar milik instansi pelat merah.
Tanggungan Pribadi
Itu baru mobil dinas pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, plus kendaraan BUMN dan BUMD. Bagaimana dengan industri? Niat itu tentu bagus, hanya bagamana mengantisipasi kemungkinan pengusaha mengurangi hak-hak buruhnya? Apabila itu juga diterapkan secara konsisten, industri meskipun faktanya banyak yang mampu untuk tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi, ada kemungkinkan pengusaha, terutama dari kalangan perkebunan, mengurangi jatah buruh, terutama terkait dengan kenaikan kesejahteraannya.
Pidato Presiden rasanya tidak lebih sekadar memenuhi janji untuk menyampaikan ajakan berhemat mengingat pelaksanaannya belum tentu efektif karena tidak ada niat kuat dan ketegasan untuk menghemat uang negara.
Justru pidato itu, terutama menyangkut pelarangan mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD menggunakan bahan bakar nonsubsidi, hanya menambah beban negara meskipun bisa jadi makin hemat secara pribadi.
Pasalnya, dengan menempelkan pelat nomor dinas sebuah mobil pribadi pun bisa mendapatkan pertamax yang uangnya sepenuhnya ditanggung kantor (negara). Bila Presiden bermaksud berhemat seharusnya buatlah aturan tegas yang mewajibkan pejabat dan pegawai negeri pengguna mobil dinas memberi contoh penghematan memakai uang negara. Caranya, bebankan ongkos penggunaan energi ke pribadi, bukan ke pemerintah.
Jika itu dilakukan, tidak hanya acungan jempol untuk SBY, acungan miliaran jempol pun sangat pantas diarahkan kepadanya meskipun hal itu juga tidak menjamin mengingat negara sudah terlilit sakit mental para pejabat, yang bisa saja beramai-ramai menanggalkan pelat dinasnya agar bisa ikut minum BBM bersubsidi. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar