Beras Analog, Solusi untuk Krisis Pangan

Beras Analog, Solusi untuk Krisis Pangan

Posman Sibuea ;  Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara dan Direktur Tenfoser

MEDIA INDONESIA, 05 September 2012

DI tengah ancaman krisis pangan global, pemerintah mulai mengampanyekan beras analog. Beras tiruan yang terbuat dari campuran bahan pangan lokal, seperti ubi jalar, singkong, sagu, dan jagung itu diandalkan untuk penguatan ketahanan pangan. Lewat teknologi ekstrusi, penampilan adonan tepung pangan lokal tersebut dibuat mirip beras dari padi dan cara memasaknya seperti menanak nasi.

Masyarakat Indonesia yang tingkat konsumsi berasnya sangat tinggi, sekitar 139 kg per kapita per tahun, amat rentan terkena dampak krisis pangan. Perkiraan para pengamat ketahanan pangan menunjukkan produksi gabah kering giling (GKG) cenderung menurun dalam waktu 10 tahun belakangan ini.

Penurunan terjadi karena ada penyusutan lahan pertanian, serangan hama penyakit, dan perubahan iklim global yang kian ekstrem. Agar tidak mengganggu stok beras nasional, tahun ini keran impor beras dari Vietnamdi dibuka.

Kehadiran beras analog akan mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) sekaligus menurunkan tingkat konsumsi beras 1,5% per tahun. Rakyat didorong untuk meragamkan pola konsumsi makannya. One day no rice menjadi salah satu contoh program P2KP yang mengandalkan inovasi beras analog.

Pro dan Kontra

Produksi beras dalam negeri yang tidak bisa lagi diandalkan untuk mengimbangi tingginya tingkat konsumsi beras di tengah warga semakin menguatkan ketergantungan kita pada beras impor. Lantas, ketika di sejumlah daerah gerakan sehari tanpa nasi (one day no rice) mulai digulirkan, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Yang kontra menyebut ‘hari gini masih makan singkong dan ubi, kasihan deh!’.

Jika pemerintah gagal menekan konsumsi beras, krisis pangan akan kian nyata di tengah bangsa ini. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi, sekitar 1,4%, butuh beras sekitar 4 juta ton setiap tahun. Mengendurnya program keluarga berencana menambah runyam masalah beras. Di sisi lain, negara eksportir beras seperti Thailand, China, dan Vietnam sudah melakukan antisipasi dengan tidak mengobral ekspor beras produksi mereka. Ketiga negara eksportir beras itu memperketat kebijakan ekspor beras untuk fokus penyediaan kebutuhan dalam negeri.

Mengandalkan beras sebagai satu-satunya makanan pokok mengandung risiko yang amat tinggi untuk mengawal ketahanan pangan. Ancaman perubahan iklim yang kian sulit diprediksi secara perlahan tetapi pasti telah menurunkan produksi beras.

Harga bahan makanan pokok itu makin mahal. Di sisi lain, kurang berkembangnya teknologi peng olahan pangan lokal berbasis umbi-umbian di Indonesia menyebabkan terbatasnya pilihan makanan pokok. Masyarakat pun kian terjebak dalam konsumsi beras yang amat tinggi.

Di sisi lain pemerintah memosisikan beras sebagai komoditas politik yang memiliki dimensi sosial luas. Politik beras murah-melalui beras untuk masyarakat miskin atau raskin--yang digelar pemerintah membuat ketergantungan pada beras kian tinggi.

Bagi warga miskin, program raskin merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dihapuskan. Sekitar 7,7% dari total beras yang dikonsumsi secara nasional didistribusikan melalui raskin.

Padahal program yang semula dirancang hanya bersifat sementara itu pada akhirnya telah mengikis habis peran pangan sumber karbohidrat lain seperti singkong, sagu, ubi jalar, dan jagung sebagai pilar ketahanan pangan nasional.

Program raskin kini berjalan beriringan dengan program P2KP yang dikampanyekan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI. Rakyat harus didorong (bukan dipaksa) untuk meragamkan pola konsumsi makan guna mengurangi ketergantungan pada raskin.

Meski sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan bertujuan mulia, program raskin patut dipandang sebagai kebijakan yang bersifat sementara. Jumlah penerima manfaat raskin diharapkan berkurang setiap tahun sebagai konsekuensi logis dari program pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang sudah lama digulirkan. Program pemerintah untuk menurunkan kemiskinan menjadi kandas jika daya beli masyarakat hanya mampu mendapatkan raskin yang harganya sekitar Rp1.500 per kg. Memaksa harga beras menjadi murah agar terjangkau oleh daya beli bukanlah solusi mengatasi kemiskinan. Itu malah menjebak rakyat untuk terus mengonsumsi beras.

Cadangan Pangan

Dengan melihat kondisi pangan dunia yang saat ini kian defisit, setiap negara akan memprioritaskan kebijakan pangan untuk mencukupi kebutuhan masing-masing. Negara yang masih surplus pangan pun tidak akan serta-merta melakukan ekspor.

Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Masyarakat patut didorong untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pada beras yang harganya kian mahal. Kebijakan raskin telah menetaskan konsekuensi bias pada apresiasi kita terhadap pangan lokal. Ubi jalar dan singkong menjadi komoditas inferior.

Meski ketersediaan energi per kapita secara nasional telah mendekati 3.000 kkal dan protein 77 g per kapita per hari--melampaui angka yang direkomendasikan pemerintah sebesar 2.200 kkal dan 57 g protein per kapita per hari--kinerja pangan yang terus membaik itu tidak mencerminkan kondisi serupa di tingkat rumah tangga. Ketersediaan energi aktual yang melimpah di tingkat makro tidak mengalir ke rumah tangga yang membutuhkan karena terpuruk daya beli. Jumlah rumah tangga yang defi sit energi di sejumlah kabupaten/ kota cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, pola konsumsi pangan sumber karbohidrat mulai bergeser. Pola konsumsi pangan pokok pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, terutama di perdesaan, kian mengarah ke beras dan bahan pangan berbasis tepung terigu dan sebaliknya, kontribusi energi dari umbi-umbian mulai menurun.

Pangan berbasis terigu dan hasil olahannya (khususnya mi instan) menyumbang energi yang meningkat secara signifi kan tidak hanya pada rumah tangga berpendapatan tinggi, tetapi juga pada rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah. Peningkatan tersebut patut dimaknai sebagai lampu kuning karena gandum merupakan komoditas impor yang dapat menguras devisa.

Seiring dengan itu, inovasi beras analog harus diposisikan untuk bersinergi dengan program one day no rice.

Diversifikasi konsumsi pangan nonberas berbasis sumber daya lokal patut terus dikampanyekan guna menekan ketergantungan yang tinggi pada satu jenis pangan saja. Walau Indonesia dikenal memiliki beragam makanan pokok, miskinnya pengembangan teknologi pangan nonberas menjadi penyebab lambatnya perkembangan inovasi beras analog sebagai amunisi percepatan diversifikasi konsumsi pangan.

Inovasi teknologi pertanian yang selama ini masih terkonsentrasi pada pengembangan budi daya di sektor hulu menyebabkan penguasaan teknologi pengolahan pangan masih lambat.

Indonesia menjadi pasar empuk untuk perdagangan produk pangan olahan dari negara-negara maju. Pemerintah patut menyadari penguasaan teknologi pangan secara baik akan menghasilkan beras analog bermutu tinggi dan beragam produk pangan olahan lainnya.

Keberagaman pangan, baik jumlah maupun jenisnya, semakin dibutuhkan seiring dengan kian bertambahnya jumlah penduduk sekaligus untuk mencegah terjadinya krisis pangan yang lebih buruk di masa mendatang. ●