MRT Lebak Bulus-Kota Bukan Prioritas Utama

MRT Lebak Bulus-Kota Bukan Prioritas Utama Handi Sapta Mukti ;  Profesional TeknoIogi Informasi, Pemerhati Masalah Sosial & Lingkungan, Mahasiswa Program Pasca Sarjana, MM PPM-Jakarta

SINDO, 25 September 2012

Tulisan ini murni pemikiran penulis sebagai satu awam dari sekian juta warga Jakarta yang merasakan hidup di Jakarta sejak lahir hingga kini, dari Jakarta yang nyaman dan ramah hingga Jakarta yang semakin tidak nyaman dan semakin tidak ramah seperti sekarang. 

Kita semua sangat mengidamkan Jakarta bisa seperti dulu lagi, minimal seperti era tahun 1970-an dulu, terutama dari aspek kenyamanan berjalan kaki, berlalu lintas, dan berolahraga. Tulisan ini sebagai sumbangsih pemikiran untuk Gubernur DKI Jakarta baru. Dalam mengelola Jakarta, tentu perlu ada prasyarat. Pertama, pengelolaan kota Jakarta harus dilakukan secara regional dan inklusif—tidak bisa dilakukan secara eksklusif.

Artinya, dalam mengelola Jakarta kita harus memikirkan dan melibatkan juga kota-kota di sekelilingnya, dalam hal ini Tangerang di bagian barat, Bogor di selatan dan Bekasi di timur. Karena banyak masalah di Jakarta yang terkait dengan masalah regional seperti permukiman, transportasi publik, daerah aliran sungai,dan pengelolaan sampah.

Kedua,dukungan penuh pemerintah pusat agar kekuatan hukum atas peraturan yang akan ditetapkan dan diterapkan berlaku secara regional, karena tidak hanya untuk keperluan wilayah DKI Jakarta, tapi juga menyangkut kepentingan daerah lain di sekitar DKI.Ketiga,harus ada kebijakan khusus dalam birokrasi proses pelaksanaan proyek-proyek, khususnya proyek yang terkait solusi kemacetan dan banjir, karena untuk menjalankan proyek ini memerlukan kecepatan dan ketepatan.

Keempat, dalam melaksanakan program dan kebijakan gubernur harus dibebaskan dari segala kepentingan yang bersifat politik, golongan, dan individu tertentu. Wilayah-wilayah penyangga Jakarta merupakan penyumbang terbesar kendaraan yang berlalu lalang di wilayah Jakarta. Dengan logika dan analisis sederhana, hal yang harus pertama kali dikurangi untuk mengurai kemacetan di Jakarta adalah aliran arus kendaraan pribadi dari wilayah penyangga Jakarta menuju Jakarta.

Untuk itu, program mengatasi kemacetan di Jakarta semestinya dimulai dengan membangun transportasi publik yang memadai, dari wilayah penyangga Jakarta hingga ke jantung kota Jakarta.Program ini sebut saja Traja-Datar, yaitu Transportasi Publik– Jalan-Sepeda-Tata Ruang. Program ini bisa diuraikan sebagai berikut.

A.Transportasi publik monorel. Untuk program ini tidak boleh setengah-setengah, karena itu langkah pertamanya meredesain seluruh sistem transportasi umum di Jakarta.

Membangun jalur MRT atau subway di dalam kota Jakarta bukan untuk saat ini. Permasalahan utama kemacetan di Jakarta adalah disebabkan sangat banyaknya kendaraan dari daerah penyangga yang masuk ke Jakarta. Lagipula, membangun MRT di Jakarta saat ini hanya akan memperparah kemacetan di wilayah Jakarta. Mungkin nanti setelah kemacetan di Jakarta sudah mulai dapat dikendalikan pembangunan MRT di Jakarta sudah bisa dipertimbangkan.

Jadi pembangunan MRT dari Lebak Bulus ke Kota yang saat ini akan dilaksanakan Pemerintah DKI Jakarta bukan prioritas utama! Program tersebut tidak berorientasi regional, tapi hanya bersifat lokal dan eksklusif. Jika dibangun jalur kereta api atau monorel atau apa pun namanya, berupa angkutan massal yang nyaman dan aman, maka sebagian besar pengguna jalan tersebut sudah dipastikan akan beralih ke transportasi massal tersebut ketimbang masih antre dan bermacet-macet ria di jalan tol.

Program untuk membangun jalur-jalur transportasi massal baru dari dan ke wilayah penyangga DKI Jakarta bisa dilakukan dengan empat langkah berikut. Pertama, Jalur Monorel – 1 : Bogor via jagorawi – Monas (Bogomonas), Jalur 2: Cikarang via tol Jakarta-Cikampekke Monas (Cikamonas), dan Jalur 3: Tangerang via tol Jakarta-Merak ke Monas (Tangmonas). Cara ini diyakini akan mengurangi volume kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari wilayah-wilayah penyangga tersebut. Untuk melancarkan pelaksanaan program tersebut perlu kerja sama dengan pihak Jasa Marga, KAI, dan pemerintah daerah terkait agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bentuk kerja sama yang dapat dilakukan bisa berupa pembentukan konsorsium.

Kedua, di jalur transportasi lingkar luar dibangun jalur monorel. Ini akan mengurangi volume kendaraan pribadi di ruas tol lingkar luar. Ketiga, jalur transportasi Monas-Airport. Pendatang dari luar negeri maupun kota-kota lain di Indonesia dapat langsung mengakses ke berbagai wilayah di Jakarta maupun kotakota penyangganya tanpa harus keluar dari stasiun dan atau terminal.

Keempat, redesain jaringan transportasi lingkungan. Program ini akan menyesuaikan jalur transportasi dengan volume dan jenis atau moda transportasinya. Tumpang tindih jalur dan moda transportasi harus dikurangi.

Termasuk dalam program ini adalah meninjau kembali beberapa jalur busway yang ada dan penghapusan jalur busway yang tidak efektif. Pengemudi angkutan kota seperti mikrolet, metromini,dan bus kota bisa dikonversi menjadi operator monorel, petugas di stasiun-stasiun monorel, pengemudi feeder ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau monorel dan wilayah permukiman.

B. Jalan. Pembangunan jalan tol lingkar luar, lingkar dalam, dan beberapa ruas dalam kota seperti becak-ayu, Kampung Melayu-Tanjung Priok, Pasar Minggu-Pluit, dan lain lain harus diteruskan. Termasuk dalam program ini adalah pembangunan flyover, underpass, dan jalur bagi pedestrian.

C. Sepeda. Penyediaan fasilitas parkir dan jalur khusus sepeda di ruas-ruas jalan di wilayah DKI Jakarta, yang akan saya mulai dari ruas-ruas jalan utama seperti Thamrin-Sudirman, Rasuna Said, MT Haryono- Gatot Subroto-S Parman, Letjen Sutoyo (By Pass).

D.Tata Ruang. Sistem transportasi, jaringan jalan, dan volume kendaraan akan sangat dipengaruhi oleh baik buruknya sistem tata ruang perkotaan. Secara perlahan harusnya dipindahkan pusat-pusat kegiatan yang berada di bawah kontrol dan kendali gubernur untuk direlokasi ke wilayahwilayah lingkar luar DKI Jakarta.

Pedagang kaki lima yang di beberapa tempat memenuhi badan jalan harus ditertibkan dan akan disediakan lahan tidak jauh dari lokasi saat ini untuk tetap dapat berdagang dengan tertib di bangunanbangunan yang disediakan pemerintah kota dengan tarif terjangkau. Kunci keberhasilan program ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi; sistem birokrasi yang sederhana dan transparan, koordinasi; kerja sama lintas sektor baik swasta maupun pemerintah; pengelolaan dana dan anggaran yang efektif dan transparan.

Adapun sumber dana bisa menggabungkan potensi dari pemerintah daerah, pusat, BUMN, dan swasta. Selain itu dukungan penuh dari pemerintah pusat (Presiden RI), baik berupa kebijakan, undang-undang, peraturan, maupun anggaran. serta dukungan penuh dari rakyat dan para wakil rakyat. ●