Defisit dan BBM Bersubsidi

Defisit dan BBM Bersubsidi Sugiyono Madelan ;  Peneliti INDEF

REPUBLIKA, 24 Mei 2013

Harga minyak bumi di pasar internasional yang melebihi asumsi dasar penyusunan APBN kembali dikhawatirkan meningkatkan subsidi BBM. Peningkatan belanja tersebut juga dikhawatirkan memperbesar defisit anggaran, sehingga pemerintah mengajukan RAPBN-P tahun 2013 untuk menjaga keberlanjutan fiskal. 

Kebijakan politik terhadap utang membatasi defisit anggaran sebesar Rp 153,34 triliun. Defi sit anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tiga kg yang sebesar Rp 193,81 triliun. Subsidi listrik sebesar Rp 80,94 triliun yang menggunakan energi BBM juga dipandang memerlukan penyesuaian, apabila harga minyak bumi berubah.

Harga minyak bumi di pasar internasional sesungguhnya meningkat secara tidak wajar dari 36,39 dolar AS per barel pada 2004 menjadi 112,73 dolar AS per barel tahun 2012, sehingga harga minyak bumi di pasar internasional sesungguhnya bukanlah acuan yang stabil untuk membangun perencanaan APBN. Di samping itu, menghubungkan harga minyak bumi di pasar internasional dengan subsidi BBM itu sebenarnya kurang tepat. Sebab, volume impor BBM sebesar 23,6 juta kiloliter dan volume konsumsi BBM di Indonesia sebesar 61,73 miliar liter pada 2010 (Ditjen Migas, 2013), sehingga pangsa volume BBM bersumber dari impor sebesar 38,23 persen. 

Implikasinya adalah perhitungan subsidi BBM seyogianya menggunakan selisih antara harga BBM eceran dan biaya pokok penjualan. Jumlah beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya dari PT Pertamina (Persero) teraudit sebesar Rp 392,46 triliun pada 2010.

Meskipun perhitungan tercampur dengan komoditas gas yang pangsa ekspornya 53 persen, namun untuk kepentingan indikasi diketahui bahwa biaya pokok penjualan rata-rata BBM tentu lebih kecil dari Rp 6.358 per liter pada 2010. Hal itu sudah termasuk memperhitungkan aspek ekspor dan impor mi nyak bumi, impor BBM, dan distribusi BBM. Akibatnya, subsidi terkait konsumsi BBM jenis tertentu bersumber dari impor sebesar 23,6 juta kiloliter x (Rp 6.358 ,-- Rp 4.500) = Rp 43,85 triliun pada tahun 2010, yang nilainya jauh lebih ke- cil dibandingkan Rp 193,8 triliun dalam APBN 2013. Sebagai perusahaan BUMN yang menggunakan aset negara, Pertamina tentu saja mesti memperoleh keuntungan dan membayar deviden kepada negara, yang kontribusinya perlu disepakati dalam keputusan politik.

Penentu defisit

Defisit anggaran adalah selisih dari penerimaan negara dan belanja negara. Defisit anggaran ditutupi menggunakan utang. Namun, suku bunga pinjaman investasi bank umum dalam mata uang rupiah sudah mencapai 11,24 per sen, suku bunga pinjaman investasi dalam mata uang dolar AS mencapai 4,95 persen, sedangkan asumsi suku bunga SPN tiga bulan rata-rata sebesar rata persen. Penggunaan suku bunga pinjaman investasi penting, karena defisit anggaran bergantung pada sumber pembiayaan utang dalam negeri sebesar Rp 172,79 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang lebih besar dibandingkan penerimaan utang luar negeri baru sebesar negatif Rp 19,45 triliun. 

Penurunan pemeringkatan oleh lembaga internasional merupakan sinyal negatif kepada negara donor dan kreditur lainnya, agar lebih berhati-hati dalam memberikan utang kepada pemerintah. Apabila komitmen untuk memberikan utang berkurang maka pembiayaan defisit anggaran akan terganggu. Hal itu memerlukan tindakan nyata, berupa pemotongan anggaran pada kementerian negara/lembaga.

Pada sisi lain, asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen per tahun dikhawatirkan terkoreksi menjadi 6,2 persen per tahun, sehingga target penerimaan pajak sebesar Rp 1,19 kuadriliun kemungkinan tidak tercapai. Rasio pajak sebesar 12,3 persen dari PDB pada satu sisi kurang tinggi, namun pada sisi lain terjadi kebocoran penerimaan pajak. 

Semakin banyak jumlah terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait APBN dan penyalahgunaan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan hanya pada sisi penerimaan pajak dan bukan pajak, melainkan juga dari sisi efisiensi belanja negara. Kenaikan harga pangan yang tinggi, kenaikan upah minimum, dan kenaikan tarif dasar listrik mendorong asumsi target inflasi lebih tinggi dari 4,9 persen per tahun. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sebesar Rp 9.722 per dolar AS per April 2013 yang melebihi asumsi Rp 9.300 per dolar AS juga menunjukkan kekurangtepatan prediksi asumsi makroekonomi. 

Dari sisi alokasi anggaran belanja kementerian negara/lembaga, secara total belanja publik untuk militer lebih kecil dibandingkan total nonmiliter, karena negara dalam keadaan damai. Namun, dalam perbandingan antarkementerian negara/lembaga diketahui bahwa Kementerian Pertahanan mempunyai anggaran sebesar Rp 77,73 triliun dan Kepolisian Negara RI sebesar Rp 43,4 triliun pada RAPBN 2013. 

Belanja kedua lembaga tersebut lebih besar dibandingkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 69,15 triliun, yang merepresentasikan komitmen pembangunan infrastruktur nonmiliter. Anggaran yang merespons peremajaan alutsista berteknologi andal tersebut untuk menjaga kedaulatan negara terkesan jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran yang melibatkan populasi badan usaha terbanyak perekonomian penduduk, seperti anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM yang nilainya Rp 1,76 triliun. ●