Kamis, 30 Mei 2013

Sikap Legawa Cagub Jateng

Sikap Legawa Cagub Jateng
Syahrul Kirom ;  Peneliti pada Institute for Research and 
Developoment of Philosophy (IRDP) Yogyakarta
KORAN SINDO, 30 Mei 2013


Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Jawa Tengah telah digelar pada 26 Mei lalu. Hasil dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko unggul dalam Pilgub Jawa Tengah. 

Sedangkan incumbent dari pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroadmojo di urutan kedua dan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono di urutan ketiga. Data sebuah lembaga survei menyebutkan, dari total 100% suara yang masuk, pasangan Ganjar-Heru yang diusung PDIP memperoleh 49,93%, Bibit Waluyo-Sudijono 30,15% dan Hadi Prabowo-Don Murdono 19,92%. 

Melihat hasil survei quick count yang kesemua lembagai survei politik itu menunjukkan kemenangan mutlak pada pasangan tersebut. Menariknya, para incumbent, yakni Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroadmojo menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan legowo menerima hasil tersebut. Tak kalah menariknya, pasangan Ganjar Pranowo dan Heru, meski menang tapi tidak bersikap sombong. 

Gubernur Jateng baru ini dihadapkan pada perubahan Jawa Tengah lima tahun ke depan, terutama harapan publik yakni perbaikan atas kemiskinan, jalan-jalan yang rusak di sekitar Jawa Tengah harus segera diperbaiki. Namun perlu kita ketahui bersama, jabatan dan kekuasaan adalah amanah dari Tuhan yang suatu saat akan dimintai pertanggug jawabannya. 

Memiliki jabatan dan kekuasaan bukan sesuatu yang empuk dan nyaman, karena di sana banyak tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan. Ini kalau kita berbicara soal integritas dan kompetensi serta etika jabatan. Berbeda dengan para politikus yang memiliki nalar politis, pragmatis dan oportunis, tentu bahwa kekuasaan itu adalah jabatan yang paling empuk dan nyaman, untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyak. 

Paradigma inilah yang perlu direduksi oleh Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko dalam memimpin Jateng ke depan . Jabatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, dalam konteks filsafat, ontologi jabatan adalah apabila para gubernur dan wakil gubernur ini bertindak dan berbuat yang secara esensial dari segala kebijakan dan program itu dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Secara epistemologi jabatan, tentunya para gubernur dan wakil gubernur harus memiliki sumber pengetahuan (knowledge) dari jabatan yang dipegangnya, apabila calon gubernur Jateng ini tidak mempunyai ilmu dari jabatan yang diamanahkan, maka akan hancurlah peradaban bangsa Indonesia. 

Dengan demikian, perlu kita sadari secara bersama, memiliki jabatan sebagai gubernur Jateng bukanlah sesuatu yang nyaman dan enak, dengan bergelimang popularitas, justru dengan memiliki jabatan, tanggung jawab dan pekerjaan yang menumpuk sedang menunggu untuk menyelesaikan persoalan kerakyatan dari bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. 

Janganlah jabatan itu di-jadikan sebagai simbol kekuasaan untuk mencapai kepopuleran, akan tetapi, bagaimana para menteri dapat bekerja, berkarya dan bertindak untuk kepentingan umat manusia. Jika para menteri tidak mampu bekerja, dan bertindak untuk asas kepentingan manfaat bangsa Indonesia, maka sama saja sang gubernur itu berbuat zalim terhadap rakyatnya, karena tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara komprehensif. 

Inilah beratnya ketika seseorang diberikan tanggung jawab jabatan dan kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman atas jabatan harus dimaknai sebagai upaya mempertanggung jawabkan amanah kepada Tuhan, sehingga tanggung jawab atas jabatan gubernur dapat dilaksanakan secara maksimal. Bukan jabatan itu dimaknai secara politis dan dijadikan syahwat kekuasaan agar bisa melakukan segalanya untuk kepentingan partai politik. Paradigma inilah yangharus dihindari. 

Ketika jabatan dan kekuasaan dipahami secara politis dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kepentingan partai politik, maka rakyat Jateng akan menderita. Kemenangan Ganjar Pranowo ini diharapkan oleh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat memajukan dan memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas, melainkan juga dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan, kemakmuran warga Jawa Tengah. Semoga. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar