Mencatat Prestasi ASEAN

Mencatat Prestasi ASEAN

Ludiro Madu ; Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

UPN "Veteran" Yogyakarta

SUARA MERDEKA, 06 Agustus 2012

AKHIRNYA ASEAN mencapai kesepakatan bersama mengenai konflik Laut China Selatan (LCS). Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Menlu Kamboja selaku Ketua ASEAN 2012, pada Jumat, 20 Juli lalu. Komunike bersama itu merupakan hasil dari diplomasi ulang-alik (shuttle diplomacy) Menlu Marty Natalegawa untuk segera mendekatkan kembali posisi negara-negara ASEAN.  Kesepakatan itu menjadi jawaban langsung ASEAN atas kritikan para pengamat mengenai ketidakmampuan organisasi regional ini dalam mengelola konflik di wilayah LCS antara beberapa negara anggota ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei) dengan China. Perpecahan di antara negara-negara ASEAN sebenarnya merupakan produk dari ketidakpercayaan di antara mereka sendiri.  Filipina menuduh Kamboja cenderung bersikap lunak terhadap China yang merupakan mitra tradisionalnya selama ini. Kamboja berusaha tidak memasukkan konflik wilayah LCS ke dalam agenda pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Phom Phen pada 11-13 Juli 2012. Akibatnya, pertemuan tahunan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN gagal menghasilkan konsensus bersama mengenai wilayah sengketa itu.  Kegagalan ini sekaligus juga merupakan peringatan bagi ASEAN untuk segera memberi perhatian pada arti penting mekanisme penyelesaian konflik di antara mereka. Dalam konteks ini, inisiatif diplomasi Indonesia melalui Menlu Marty menjadi salah satu upaya alternatif untuk mencari titik temu di tengah kebuntuan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini untuk memiliki satu suara dalam masalah LCS.  Doktrin Natalegawa Keberhasilan diplomasi Indonesia dalam menyatukan kembali suara ASEAN mengenai konflik LCS tidak lepas dari penerapan doktrin keseimbangan dinamis. Doktrin ini kemudian dikenal dengan nama Doktrin Natalegawa sesuai nama Menlu RI. Doktrin ini menegaskan posisi Indonesia dalam percaturan politik global dan regional.  Hubungan internasional tidak lagi ditandai oleh rivalitas antarnegara, namun lebih diwarnai oleh berbagai bentuk kerja sama. Dengan demikian, kerja sama regional pada tingkat ASEAN ataupun Asia Timur harus diarahkan pada upaya-upaya strategis untuk menciptakan struktur kesempatan politik baru bagi kerja sama ekonomi dan perdamaian. Dalam konflik di LCS, ASEAN tidak perlu terpengaruh pada kepentingan China yang keberatan apabila ASEAN menyatukan posisinya terlebih dahulu sebelum memasuki meja perundingan dengan China. Sebaliknya ASEAN perlu mendasarkan sikap bersama pada Bali Concord III, yaitu berusaha sekuat mungkin berbicara dengan satu suara mengenai berbagai isu regional dan global. Melalui doktrin ini, diplomasi Indonesia memperoleh hasil positif dalam bentuk ASEAN's Six-Point Principles on the South China Sea. Enam prinsip mengenai LCS menjelaskan bahwa ASEAN menegaskan arti penting deklarasi sikap atau declaration of conduct (DoC) terhadap isu Laut Cina Selatan, pedoman deklarasi sikap itu, urgensi penyelesaian pembahasan code of conduct (CoC) dan menghargai hukum internasional yang berlaku, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dan, terakhir, para menlu ASEAN bersepakat dalam melarang penggunaan kekerasan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai sesuai UNCLOS 1982. Meskipun perpecahan sikap ASEAN mengenai saling klaim wilayah LCS telah berhasil diselesaikan, komitmen regional ASEAN tetap akan diuji oleh persoalan-persoalan lain di kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya, kapasitas ASEAN dalam melakukan resolusi konflik atas berbagai persoalan akan memberi kontribusi bagi terwujudnya Komunitas ASEAN pada 2015. ●