Pendidikan Kunci
Pembangunan
Boediono ; Wakil Presiden RI
|
KOMPAS,
27 Agustus 2012
Barangkali tak ada di antara kita yang tak
setuju bahwa pendidikan punya peran besar dalam pembangunan suatu bangsa.
Namun, sering kali kita berhenti di situ, pada tataran abstrak dan menerimanya
sebagai kebenaran mutlak yang tidak perlu lagi dikaji dan dirinci.
Berdasarkan keyakinan itu, kita melaksanakan
percepatan dan perluasan pendidikan melalui aneka program pendidikan. Negara
sebagai penjurunya dan masyarakat berpartisipasi aktif.
Semangat ini sudah benar. Namun, sebenarnya
ada satu hal penting yang ”hilang”, yaitu tentang ”apa” yang seyogianya
diajarkan untuk menyiapkan manusia-manusia Indonesia yang mampu berkontribusi
maksimal bagi kemajuan bangsanya. Barangkali sekarang sudah waktunya kita
memikirkan secara lebih mendalam masalah yang teramat penting ini.
Belum Punya Konsep yang Jelas
Saya harus menyatakan bahwa sampai saat ini
kita belum punya konsepsi yang jelas mengenai substansi pendidikan ini. Karena
tak ada konsepsi yang jelas, timbullah kecenderungan untuk memasukkan apa saja
yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Akibatnya, terjadilah beban
berlebihan pada anak didik. Bahan yang diajarkan terasa ”berat”, tetapi tak
jelas apakah anak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh dari pendidikannya.
Substansi dasar yang memberikan isi pada
kebijakan pendidikan kita perlu dibakukan. Rumusan substansi yang jelas dan
cermat akan dapat menjadi kompas dan perajut bagi begitu banyak kegiatan dan
inisiatif pendidikan di Tanah Air sehingga mengurangi segala macam kemubaziran.
Rumusan substansi tersebut haruslah mengacu dan diturunkan dari konsepsi yang
jelas mengenai bagaimana kemajuan bangsa terjadi dan apa peranan pendidikan di
dalamnya.
Saya tak akan mengulang apa yang telah
dikatakan oleh para pakar mengenai peran strategis pendidikan dalam menyiapkan
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bangsa, serta dengan demikian
mendorong kemajuan bangsa. Kita semua sepakat mengenai hal ini. Di sini saya
ingin mengangkat sisi penting lain dari pendidikan, yaitu perannya dalam
mendukung kemajuan bangsa melalui dukungannya dalam pembangunan sosial,
ekonomi, dan politik.
Berikut ini adalah butir-butir yang terkait
dengan itu, yang saya sarikan dari hasil-hasil riset di bidang ekonomi-politik
dan sejarah (Daron Acemoglu & James A
Robinson, 2012). Penelitian-penelitian itu mencoba mengidentifikasi
faktor-faktor penentu utama kemajuan bangsa sebagai suatu entitas sosial,
ekonomi, politik berdasarkan analisis pengalaman sejarah bangsa-bangsa.
Beberapa kesimpulan penting adalah sebagai
berikut. Bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh mutu
institusi-institusinya, terutama institusi politik dan ekonominya. Proses
kemajuan suatu bangsa terjadi dan berlanjut bila terjadi interaksi positif
antara institusi politik dan institusi ekonominya. Bangsa-bangsa yang gagal
maju—karena insiden sejarah atau barangkali karena kelalaiannya sebagai
bangsa—umumnya terperangkap dalam interaksi negatif dari kedua kelompok
institusinya tersebut.
Dari dua kelompok institusi penentu kemajuan
bangsa, sejarah bangsa-bangsa menunjukkan, institusi politik adalah yang lebih
mendasar. Kelompok institusi inilah yang pada akhirnya menentukan aturan main
yang mengondisikan efektif tidaknya institusi-institusi lain. Pembenahan dan
penataan institusi politik merupakan kunci pembuka kemajuan bangsa.
Selanjutnya riset sejarah menunjukkan,
institusi politik akan mendukung proses kemajuan suatu bangsa apabila memenuhi
dua persyaratan utama. Pertama, harus ada suatu tingkat konsentrasi kekuasaan
politik di tingkat nasional yang cukup untuk menjamin penegakan law and order. Somalia dan Afganistan
adalah contoh ekstrem kekuasaan terlalu tercerai-berai sehingga ketertiban umum
dan hukum tidak bisa dijalankan.
Syarat kedua adalah sebaliknya, yaitu
kekuasaan politik tak boleh terkonsentrasi di tangan satu kelompok atau
beberapa kelompok saja (oligarki), tetapi harus terbagi sedemikian rupa
sehingga elemen- elemen utama bangsa terwakili di dalamnya. Konstelasi politik
harus inklusif karena dengan demikian sistem checks and balances dapat berjalan
efektif. Tidak terlalu terkonsentrasi dan tidak terlalu tercerai-berai.
Dengan kata lain: sistem demokrasi! Riset
tersebut menarik kesimpulan kuat dari analisis empiris sejarah bahwa demokrasi
merupakan sistem politik yang paling menjanjikan bagi bergulirnya proses
kemajuan bangsa. Tentu, yang dimaksud adalah demokrasi dalam arti substantif,
bukan sekadar bentuk formalnya.
Riset menunjukkan bahwa makin
tinggi pendapatan per kapita, makin besar peluang demokrasi berhasil dan
berlanjut (Fareed Zakaria, 2003).
Bangsa-bangsa yang sedang membangun dan sedang mengonsolidasikan demokrasinya
sangat penting untuk menghindari krisis ekonomi. Sebab, di situ ada risiko
tinggi sendi- sendi demokrasi yang sedang dibangun ikut rontok. Konsolidasi
demokrasi berpeluang tinggi berhasil bila ditopang oleh perekonomian yang
tumbuh dan manfaatnya makin terbagi merata.
Apabila demokrasi berhasil dikonsolidasikan,
semakin besar pula institusi-institusi ekonomi akan berfungsi lebih baik lagi.
Pada gilirannya meningkatkan kinerja perekonomian dan selanjutnya akan
memperkuat demokrasi. Demikianlah seterusnya: terjadi proses interaksi positif antara
politik dan ekonomi.
Peran Pendidikan
Satu hal penting dari hasil
riset mutakhir: institusi memegang peran kunci dalam proses kemajuan bangsa.
Kualitas institusi penentu utama kemajuan bangsa. Oleh karena itu, upaya
pembangunan bangsa semestinya memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan
institusi.
Kualitas kinerja institusi pada akhirnya
ditentukan oleh kualitas manusia-manusia yang melaksanakan fungsi institusi
itu, terutama dalam sikap dan kompetensinya. Di sinilah kita melihat jelas
peran sentral pendidikan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Melalui pendidikan kita dapat menanamkan sikap yang pas
dan memberikan bekal kompetensi yang diperlukan kepada manusia-manusia yang
menjalankan fungsi institusi-institusi yang menentukan kemajuan bangsa.
Di sini penting dibedakan dua sasaran pendidikan. Pertama,
membentuk sikap dan kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh setiap warga
negara di mana pun mereka berkarya. Ini merupakan tugas dari pendidikan umum.
Adapun sasaran kedua: mendidik sikap dan kompetensi
khusus yang diperlukan bagi mereka yang bekerja di bidang-bidang tertentu. Ini
adalah bidang tugas dari pendidikan khusus. Pendidikan umum membekali anak
didik soft skills untuk menjadi
manusia dan warga negara yang baik.
Pendidikan khusus memberikan hard skills untuk menjadi pekerja yang
baik.
Pada hakikatnya pendidikan umum wajib
diberikan kepada semua anak didik di semua
jenjang, mulai dari SD hingga
perguruan tinggi (S-1). Tentu materi di setiap jenjang disesuaikan dengan umur
dan tingkat kematangan anak didik. Adapun substansi pendidikan khusus diberikan
sesuai vokasi atau profesi yang dipilih oleh siswa atau mahasiswa dalam
kariernya nanti. Materi pendidikan khusus diberikan sebagai tambahan materi
pendidikan umum. Dalam pendidikan khusus inilah dibangun, antara lain,
kemampuan iptek manusia Indonesia.
Dalam strategi pendidikan yang utuh, kedua
komponen pendidikan ini dirumuskan secara rinci, konsisten, dan seimbang.
Keduanya membentuk kurikulum minimal pada tiap jenjang pendidikan dengan standar
yang berlaku, dan diberlakukan secara nasional. Tentu ruang untuk muatan lokal
harus tetap diberikan sesuai kekhasan setiap daerah dan kelompok masyarakat.
Inilah yang saya maksud dengan benang merah substansi pendidikan nasional yang
perlu kita rumuskan secara lebih jelas dan cermat.
Apabila kita menerima bahwa konsolidasi
demokrasi adalah simpul kritis penentu kemajuan bangsa, strategi pendidikan
perlu diarahkan sepenuhnya dan secara nyata mendukung sasaran ini. Pintu masuk
kita adalah melalui pendidikan umum. Substansi pendidikan umum harus mencakup
semua hal yang diperlukan untuk membekali anak didik agar jadi pelaku demokrasi
yang efektif, yang tahu hak dan tanggung jawabnya, yang punya komitmen untuk
menyukseskan proses konsolidasi demokrasi. Apabila ini kita lakukan, kita dapat
optimistis, risiko-risiko kegagalan demokrasi dalam masa konsolidasi ini dapat
diminimalkan. Demokrasi kita akan makin mantap dan institusi-institusi ekonomi
akan makin efektif, yang selanjutnya akan makin memperkuat demokrasi.
Delapan Kemampuan
Apa yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum
pendidikan umum yang memenuhi tuntutan tersebut? Ini adalah tantangan bagi para
ahli untuk merumuskannya. Di sini saya ingin menyampaikan satu contoh substansi pendidikan umum dari negara lain
untuk jenjang perguruan tinggi (S-1). Substansi bagi jenjang-jenjang di
bawahnya tentu perlu penyesuaian-penyesuaian, termasuk harus memasukkan
kekhasan budaya dan sejarah kita.
Profesor Derek Bok,
Presiden Emeritus Universitas Harvard, mengatakan,
pendidikan S-1 di Amerika Serikat bertujuan memberikan bekal delapan kemampuan
kepada mahasiswanya. Pertama, kemampuan berkomunikasi. Semua mahasiswa
S-1 perlu punya kemampuan ini secara efektif dengan berbagai pihak. Mereka
harus mampu menulis dengan presisi dan menarik juga mengungkap secara lisan
idenya dengan jelas dan persuasif. Ketidakmampuan berkomunikasi antara warga
negara atau antara pemerintah dan publik adalah kegagalan demokrasi.
Kedua, kemampuan berpikir jernih dan kritis.
Kemampuan ini mencakup kemampuan mengajukan pertanyaan yang relevan, mengenali
dan mendefinisikan masalah, menyadari dan mempertimbangkan argumentasi dari
berbagai sisi dari suatu permasalahan, serta mencari dan menggunakan secara
efektif data dan informasi yang relevan. Akhirnya, mengambil sikap dan
kesimpulan setelah mempertimbangkan semuanya dengan cermat.
Ketiga, kemampuan mempertimbangkan segi moral
suatu permasalahan. Hampir tiap isu publik punya sisi moral. Mahasiswa perlu
dilatih menganalisis dengan jernih dan mengambil sikap mengenai aspek
baik-buruk, benar-salah dari segi moral dalam menghadapi permasalahan.
Keempat, kemampuan untuk menjadi warga negara
yang efektif. Mahasiswa harus disiapkan menjadi peserta aktif dalam proses
demokrasi dan mampu mengambil sikap yang rasional mengenai berbagai masalah
politik dan isu-isu publik.
Kelima, kemampuan untuk mencoba mengerti dan
toleran terhadap pandangan yang berbeda. Di AS yang terdiri atas banyak kelompok etnis dan
kelompok agama, pengajaran toleransi memperoleh perhatian khusus dan dianggap
sebagai tugas penting dari universitas.
Keenam, kemampuan hidup dalam masyarakat yang
mengglobal. Mahasiswa diharapkan punya pengetahuan dasar masalah-masalah
internasional dan apresiasi mengenai kultur yang berbeda.
Ketujuh, memiliki minat luas mengenai hidup.
Mahasiswa harus dibangkitkan minat intelektualnya, seperti mengenai sejarah,
filsafat, dan minat di bidang-bidang lain, seperti musik, seni, dan olahraga.
Kedelapan, memiliki kesiapan untuk bekerja.
Ini sebenarnya bukan bagian dari kurikulum pendidikan umum, tetapi bagian dari
kurikulum pendidikan khusus yang memang harus diajarkan pada tingkat S-1 sesuai
dengan fakultasnya.
Kedengaran terlalu idealistik, tetapi itulah
yang jadi sasaran ideal universitas-universitas di sana. Dan, tampaknya mereka
sangat serius dalam mencapai sasaran tersebut. Tentunya kita tak boleh puas diri dengan apa yang kita punya sekarang.
Taruhannya terlalu besar untuk bersikap seperti itu. Marilah kita lakukan
sesuatu yang substantif bagi pendidikan kita. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar