Opsi Intervensi Militer

Opsi Intervensi Militer

Ibnu Burdah ;  Pemerhati masalah Timur Tengah dan Dunia Islam, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SUARA MERDEKA, 28 Agustus 2012

PENYELESAIAN konflik dan kekerasan di Suriah makin condong ke arah intervensi militer. Kekuatan-kekuatan yang mendukung penyelesaian melalui cara itu sepertinya makin padu. Dua negara awal pemprakarsa, Qatar dan Arab Saudi, makin kencang mendesakkan opsi menjatuhkan Asad lewat cara tersebut. Melalui dua tokoh utama yang menjadi motor negara-negara Arab pendukung intervensi, Hamad bin Jassim dan Bandar bin Sultan, dua negara itu menegaskan tidak ada opsi tersisa untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Suriah, kecuali melalui ofensif militer.

Dua negara itu sejak awal selalu menggunakan terminologi kemanusiaan dan demokrasi untuk menjatuhkan rezim Assad kendati dua negara itu juga nol besar dalam dua hal tersebut. Di luar persoalan kemanusiaan yang memang sudah di luar batas di Suriah, sebagai orang awam penulis meyakini dua negara itu sejak lama memang memiliki keinginan kuat menjatuhkan rezim Assad. Strategi membendung arus dan berperang di luar negaranya adalah strategi terpenting mereka menghadapi kemungkinan bergolaknya perlawanan rakyatnya sendiri.

Seruan terus-menerus dua negara itu kepada kekuatan besar dunia kini mulai memperoleh sambutan berarti, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Di lapangan, negara-negara yang berbatasan dengan Suriah, terutama Turki dan Yordania, juga tengah mempersiapkan kekuatan dalam skala berbeda di perbatasan kendati keduanya kadang tampak mendua dalam berbagai pernyataan Apakah opsi intervensi militer itu akan benar-benar diambil dan dilaksanakan sebagaimana di Libia?

Pemberitaan menunjukkan situasi di Suriah sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pembunuhan dalam skala intensif dan terus-menerus, kekerasan, perusakan skala luas, dan tercerainya hubungan sosial menunjukkan terjadinya bencana kemanusiaan di negeri itu. Banjirnya pengungsi  ke semua arah perbatasan, kecuali Israel, menambah deretan persoalan.

Sementara solusi politik yang diupayakan berbagai pihak menemui jalan buntu. Perkembangan terakhir, solusi model Yaman diusulkan namun langsung ditolak oleh rezim Assad dan pendukungnya. Kekeliruannya, pengusul adalah Qatar dan Saudi, dua negara yang sejak awal memusuhi rezim Assad dan keduanya sejak semula sepertinya tidak menerima solusi apa pun kecuali jatuhnya Assad.

Al-Jazeera dan al-Arabiyyah versi Arab dan internasional, dua televisi berpengaruh yang bermarkas di Qatar dan Arab Saudi, memang menjadi media yang secara agresif mempromosikan seruan intervensi itu. Ceritanya barangkali akan lain jika yang mengusulkan Iran, atau negara-negara Arab yang lebih netral, seperti Irak, Libanon, dan pada tingkat tertentu Mesir.

Perang Kawasan

Dua fakta itu, kegagalan diplomasi dan situasi di lapangan yang tidak bisa diterima, menjadi alasan kuat diambilnya opsi intervensi. Di dunia internasional yang digenangi nilai-nilai humanitarian seperti sekarang, batas-batas teritorial kedaulatan negara tentu tidak sakral lagi bagi intervensi untuk kemanusiaan ketika negara itu dipandang justru melanggar HAM warganya. Kini, pernyataan politik negara-negara pendukung itu mirip orkestra, yang nada utamanya adalah lakukan intervensi militer untuk menjatuhkan rezim Assad secepat mungkin, memperoleh momentumnya.

Namun jika opsi tersebut benar-benar diambil tidak akan dibayar dengan murah. Penyebab utamanya adalah intervensi militer ke Suriah berisiko melibatkan Iran dan kekuatan-kekuatan kelompok yang disebut sebagai poros perlawanan yang tersebar di Timur Tengah, terutama kelompok Syiah. Menyimak pernyataan para pemimpin Iran, Hizbullah, Houtsi dan lain-lainnya, mereka masih cukup padu memandang intervensi menjatuhkan Assad berarti memotong tangan-tangan kekuatan perlawanan di Timur Tengah.  Dukungan China dan Rusia juga tidak bisa diremehkan kendati kecil kemungkinan mereka terlibat di lapangan secara langsung.

Intinya, intervensi militer terhadap rezim Assad sangat potensial menyulut perang kawasan yang selama ini paling dikhawatirkan. Intervensi menjatuhkan Assad itu, jika dilaksanakan bisa dengan cepat bergeser isu menjadi perang kelompok pendukung Barat versus kelompok perlawanan atau Sunni versus Syiah. Perang dingin dan proxy antardua kekuatan itu selama ini, termasuk di Irak dan Bahrain, akan berubah cepat menjadi konflik terbuka. Apalagi jika intervensi itu berubah isu menjadi perang Syiah versus Sunni maka bukan hanya Libanon, Irak, Yaman, Saudi, dan Bahrain yang akan bergolak namun juga sebagian besar dunia Islam yang memiliki minoritas Syiah.

Dampak luas, masif, dan dalam ini seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan opsi intervensi terhadap Suriah. Jika tujuannya untuk penyelamatan kemanusiaan sebagaimana dinyatakan, perang kawasan dipastikan tidak akan mewujudkan tujuan tersebut. ●