Festival Kuwung

Festival Kuwung Rhenald Kasali ;  Pendiri Rumah Perubahan

                                                    JAWA POS, 10 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Akhir 2016 saya diundang ke Banyuwangi oleh Abdullah Azwar Anas, bupati yang gesit, cerdas, dan tak ada lelahnya. Saya diajak menyaksikan Festival Kuwung Banyuwangi yang digelar di pendapa kabupaten. Festival Kuwung atau Pelangi menampilkan adat istiadat dan kesenian berbagai ragam etnis yang ada di Banyuwangi. Mulai kesenian Hindu Bali, suku Osing, etnis Tionghoa, Madura, Mandar, Mataraman, hingga kesenian-kesenian yang datang dari berbagai daerah di Indonesia lainnya. Untuk memasarkan Banyuwangi, Anas mengaku menciptakan 53 festival setahun. Malam itu saya dan para undangan sangat menikmatinya. Menyaksikan aneka kebudayaan dan seni pertunjukan asli Banyuwangi yang indah. Jadi, setiap minggu praktis ada festival yang membuat wisatawan selalu ingin datang. Kini di setiap desa anak-anak dan kaum muda aktif berlatih seni pertunjukan. Belum lagi para aparatur sipil negara yang tak henti-hentinya melakukan studi banding. Maklum, Banyuwangi adalah contoh penerapan disruptive government yang tangkas. Kini rata-rata turis membelanjakan Rp 2 juta per hari per orang. Sehingga secara total sektor pariwisata Banyuwangi mampu menyumbang devisa senilai lebih dari Rp 50 miliar per tahun. Bahkan, beberapa event dibuat aktivis-aktivis olahraga dunia. Misalnya balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen, yang melewati alam pedesaan Maron, Kecamatan Genteng, Benculuk, lalu ke Sumber Buluh dan Rogojampi. Selain pesertanya dari mancanegara, banyak lembaga dunia yang ikut berpartisipasi dan menjadi sponsor. Bupati membisiki saya bahwa mereka praktis tak keluar uang banyak. Bahkan bisa mendatangkan rezeki untuk masyarakat. Ini berbeda dengan Tour de Flores yang baru dimulai dan harus menghabiskan puluhan miliar rupiah uang pemerintah daerah serta sponsor lokal. Terlalu banyak yang bisa dilihat di Banyuwangi. Ini tentu berbeda dengan Danau Toba yang masih ”disusui” pemerintah pusat. Presiden berkali-kali datang ke Danau Toba untuk membuka daerah itu, memimpin Festival Danau Toba agar kembali menjadi tujuan wisata. Padahal, di area sekitar Danau Toba terdapat delapan kabupaten dengan adat dan atraksi budaya yang sangat beragam. Hanya, pada tahap ini, masih terlalu sedikit event yang bisa ”dijual” Danau Toba. Juga belum terlalu solid para bupati bekerja sama. Festival marketing atau pemasaran wisata melalui festival, kalau dikelola dengan baik, dapat menjadi motor pemacu pariwisata. Tentu tak perlu seminggu sekali. Satu saja event besar yang mendunia bisa mendatangkan turis tiada henti selama setahun. Sebut saja Darjeeling Tea Festival di Pegunungan Himalaya, Kala Ghoda Arts Festival (Mumbai), Onam Festival (Kerala, India), Pushkar Mela (Rajasthan), Octoberfest (Muenchen, Jerman), Rio Carnival (Brasil), Melbourne Comedy, New York Fashion Week, Glastonbury (Inggris), Mardi Gras (New Orleans, AS), Cosplay (Kanto, Jepang), dan banyak lagi. Di Rio bahkan festival yang mendunia itu bisa mendatangkan 2 juta turis. Tapi, jangan salah, festival pertama di kota pantai itu sudah digelar sejak 1723. Dan, karena pengunjungnya banyak, tarif hotel serta restoran menjadi sangat mahal. Disruptive Government Namun, tentu saja tak ada yang salah kalaupun kita memulai perubahan dengan strategi international intensive festival. Festival yang berulang-ulang bisa melatih semua pihak, ya artis-artis lokal, pemerintah desa, masyarakat, sampai pemerintah kabupaten. Dalam hal apa? Ini tentu bukan sekadar semi pertunjukan, tapi membangun kapasitas birokrasi dalam merespons. Jangan lupa, kita hidup dalam era disruption. Perubahan yang dipicu teknologi digital membuat manusia mampu berkolaborasi sehingga membuat marginal cost rendah, tarif pelancongan lebih terjangkau, dan segmen baru yang selama ini terabaikan kini masuk sebagai pasar. Muncul business model baru yang membuat incumbents menjadi irrelevant, menjadi obsolete. Dunia pariwisata dituntut mengeksplorasi cara-cara baru. Dan untuk itu kita membutuhkan disruptive government. Saya ceritakan sedikit kepada Anda soal Banyuwangi yang sudah lebih dulu mengadopsi disruptive government dengan digitalisasi pelayanan. Hal ini agar Anda mudah memahami dan apa hubungannya dengan disruptive marketing. Banyuwangi sudah menjadi salah satu kabupaten paling terintegrasi di dunia maya. Dalam SKPD-nya saja, 61 badan, 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 188 desa sudah terintegrasi sistem informasinya. Rapat-rapat pemkab bisa diadakan melalui grup WhatsApp. Beberapa program pun tercatat sebagai salah satu pionir di Indonesia seperti SIM perizinan, SMS gateway, LPPD, serta e-filling dan budgeting. Ada juga program Smart Kampung yang menghubungkan desa-desa dengan internet. Ini tentang bagaimana membuka akses dari masyarakat desa pada dunia yang luas. Pertanyaannya, apakah hal itu sudah dilakukan para bupati lain yang tengah memasarkan pariwisata? Harap diingat, ekonomi pariwisata itu banyak pekerjaan rumahnya. Mulai fasilitas umum, informasi, kesehatan, pangan, kebersihan, petunjuk jalan, sampai urusan transportasi dan keamanan. Tanpa smart government yang baik, sulit rasanya mengintegrasikan dan menjamin masa depannya. Festival yang didorong dari atas saja tidak cukup. Maksud saya, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, juga untuk menjaga agar para pelancong mau ikut memublikasikan destinasi wisata yang dikunjunginya, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, akses internet yang kuat, dan pemerintahan yang gesit. Disruptive Bureaucracy Akhirnya, kita butuh birokrasi yang tangkas, transparan, dan direct. Di Pendapa Kabupaten Banyuwangi saya disuguhi sebuah ruang pelayanan, lengkap dengan beberapa layar komputer. Di situ saya bisa dengan mudah mengunduh informasi tentang potensi lokal dan program. Bupati Anas menggunakan teknologi digital dan event yang akrab dengan rakyat untuk membentuk budaya birokrasi baru. Event yang padat itu mampu melancarkan myelin dalam birokrasi, mendorong partisipasi ekonomi rakyat, serta sekaligus membentuk engagement antara pemkab dan rakyatnya. Kalau sudah berjalan lancar begini, tentu saja pemerintah pusat tidak perlu terlalu sering hadir. Ruangannya dibuat seperti VIP lounge bandara. Yang dilengkapi kopi, snack lokal, dan tentu saja wifi plus sofa. Kalau sudah terbuka dan nyaman seperti itu, pemerintah bisa tidur nyenyak karena sistem tersebut bekerja 24 jam. Memang betul, disruptive marketing tak bisa lepas dari disruptive bureaucracy, dan disruptive bureaucracy menuntut cara berpikir baru: disruptive mindset. ●