Sabtu, 28 Januari 2017

Pemerintah Bagian dari Solusi, Bukan Bagian dari Masalah

Pemerintah Bagian dari Solusi,
Bukan Bagian dari Masalah
Didik J Rachbini  ;  Guru Besar Ilmu Ekonomi UMB Jakarta; 
Ekonom Senior INDEF
                                                  DETIKNEWS, 23 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dalam kondisi yang rentan pada saat ini, pemerintah sebagai otoritas dan sekaligus pemimpin dituntut untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan sosial politik yang berdimensi luas. Ketika masyarakat butuh pemimpin sebagai pemersatu, maka yang dibutuhkan kebijakan kolektif dan holistik, bukan hanya sekedar kebijakan ekonomi, apalagi lebih dipersempit hanya kebijakan infrastruktur.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan, bahkan cukup berat karena permasalahannya sudah meluas tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah masalah sosial politik. Karena itu, kebijakan pemerintah dan kepemimpinan yang ada di tangan harus ditransformasikan tidak hanya menjalankan kebijakan ekonomi tetapi harus menjalankan kebijakan ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Melihat perkembangan yang ada, Presiden SBY di akun twitter-nya bahkan seperti mengelus dada, mempertanyakan mengapa masyarakat dan bangsa ini rapuh, retak, dan membelah. Ketegangan meruncing – bahkan saling berhadapan antar satu golongan dan golongan lainnya. Seperti kata Rocky Gerung, pemerintah bingung dan panik, tidak paham bagaimana menghadapi dan mencari jalan keluar dari keadaan ini.

Antar satu menteri dengan menteri lainnya saling bersilang pendapat. Bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi pemerintah pada level Pemerintah Daerah, seperti DKI Jakarta. Pemerintah dan pemimpinnya menjadi bagian dari pencipta masalah dan provokator yang justru memperkeruh keadaan.

Dengan dinamika masyarakat yang ekstrem seperti ini, pemerintah tidak seharusnya membiarkan keadaan berlarut-larut. Ada yang melihat bahkan pemerintah sudah terperosok menjadi bagian dari masalah, yang memperberat masalah yang sudah ada. Kebingungan pemerintah harus segera diakhiri dan maju melangkah menjalankan kebijakan kolektif berdimensi luas.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah pada saat ini sudah sangat nyaring menyuarakan infrastruktur dan infrastruktur. Tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut, tetapi gemanya yang nyaring seperti seolah-olah kurang atau tidak ada kebijakan ekonomi lainnya yang penting untuk dijalankan. Padahal dimensi kebijakan ekonomi sangat luas, termasuk di dalamnya kebijakan sosial.

Di atas prioritas kebijakan infrastruktur, pemerintah sebenarnya harus bertanggung jawab untuk membuat kebijakan ekonomi, yang berkesinambungan (sustainable economic development), dan kebijakan sosial budaya secara lebih luas. Dimensi kebutuhan ekonomi dan sosial di dalam masyarakat tidak hanya infrastruktur, tetapi banyak sekali unsur dan elemen, yang harus disentuh oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi berkesinambungan ini mutlak harus dijalankan oleh pemerintah terutama ketika golongan bawah masih tertinggal dan tingkat kesenjangan masih sangat rentan dan potensial menjadi pemicu masalah sosial.

Dalam keadaan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang rentan seperti sekarang ini, pemerintah tidak selayaknya hanya berteriak soal infrastruktur. Kebijakan pemerintah harus berdimensi luas dan mencakup banyak aspek, yang dibutuhkan masyarakatat – terutama golongan bawah.

Kebijakan pertama adalah kebijakan kebutuhan dasar ekonomi dalam jangka menengah dan pendek atau basic need. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu rakyat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti keamanan pangan, perumahan, air dan kebutuhan akan lingkungan hidup yang bersih serta layak. Program-program ini harus terus-menerus dijalankan selama 5 tahun masa kepemimpinan seorang presiden agar ketahanan sosial golongan bawah menjadi lebih kuat.

Kemiskinan, kekumuhan dan kekurangan kebutuhan dasar, terutama di perkotaan, adalah sumber ancaman bagi stabilitas sosial. Apalagi dalam keadaan di mana antar golongan masyarakat tidak saling percaya dan tingkat kesenjangan yang tinggi, maka kemunduran dalam bidang ekonomi dan kekurangan akan kebutuhan dasar ini akan mendorong ketahanan sosial masyarakat menjadi sangat rapuh dan rentan. Kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, industri dan sebagainya dijalankan bersamaan dengan kebijakan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan ini.

Kedua adalah kebutuhan sosial, yakni kebijakan yang dapat mempengaruhi seluruh keadaan sosial masyarakat, terutama pemberatasan kemiskinan, kebijakan pendidikan dan pemberatasan buta huruf, kebutuhan kesehatan masyarakat, dan perlindungan tenaga kerja golongan bawah. Jajaran kabinet semestinya mempunyai kebijakan yang kuat dan vokal dalam bidang ini, sekuat dan sevokal kebijakan ekonomi dan infrastruktur dari presiden. Kebijakan sosial sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

Ketiga adalah pembangunan lingkungan budaya dan peradaban manusia, yang melindungi dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kebhinnekaan masyarakat. Lingkungan sosial, budaya dan keamanan sedang terganggu pada saat ini, pemerintah seharusnya bingung menghadapi dan tidak boleh membiarkan satu golongan masyarakat berhadapan dengan satu golongan masyarakat lainnya. Akar masalah dari ketegangan tersebut tidak lain adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Karena itu, akar masalahnya diselesaikan dengan kebijakan dan aksi yang sistematis serta dengan kepemimpinan yang baik dan efektif.

Kebijakan dan aksi pemerintah untuk bidang ini sangat lemah, padahal ini merupakan bagian dari kebijakan berkesinambungan, yang dibutuhkan di dalam suatu negara dan masyarakat. Akhirnya, ketika terjadi pembiaran, maka keadaan menjadi semakin buruk dimana struktur masyarakat yang rentan semakin rapuh secara sosial. Pemerintah harus mempunyai strategi kebijakan yang baik untuk memperbaiki bidang lingkungan sosial budaya dan keamanan ini.

Ketahanan ekonomi sosial dan keamanan adalah perumpamaan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Jika kondisi sosial ekonomi masyarakat baik dan kesenjangan terkendali, maka kondisi keamanan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika kesenjangan dibiarkan melebar tanpa ada kebijakan afirmatif dari pemerintah, maka keamanan menjadi rentan sekali. ●