Selasa, 24 Januari 2017

DJ Trump

DJ Trump
Trias Kuncahyono  ;  Wartawan Senior Kompas
                                                      KOMPAS, 22 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Marilah kita mulai dengan sebuah kenyataan—paling tidak berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh The Washington Post/ABC News, awal pekan ini—bahwa sebagian terbesar rakyat Amerika Serikat tidak senang Donald Trump menjadi presiden. Ketika tanggal 20 Januari lalu, kakinya melangkah memasuki kantor resminya sebagai presiden AS, Ruang Oval, di Sayap Kanan (West Wing) kompleks Gedung Putih, hanya 40 persen responden yang menyatakan senang (54 persen tidak senang).

Angka tersebut jauh di bawah George W Bush ketika pada tahun 2001 memasuki Gedung Oval sebagai presiden, yakni 62 persen. Kalau dibandingkan dengan Barack Obama, lebih jauh lagi. Saat Obama mengawali hari pertamanya masuk Gedung Oval, pada tahun 2009, sebanyak 79 persen responden menyatakan senang. Artinya, mereka senang memiliki seorang presiden bernama Barack Obama, yang adalah berkulit hitam.

Hasil jajak pendapat lain menyatakan, 44 persen responden percaya bahwa Trump memenuhi syarat untuk menjadi presiden; sementara 52 persen lainnya tidak percaya bahwa Trump memenuhi syarat.

Akan tetapi, inilah kali pertama, setidaknya dalam empat dekade terakhir, AS memiliki pemimpin yang sangat tidak populer. Pada tahun 1977, popularitas Jimmy Carter, saat mengawali tugasnya sebagai presiden ke-39, mencapai 78 persen. Mengapa seorang ”petani kacang” dari Plains, Georgia, ini begitu populer mengalahkan Donald Trump yang juragan real estat, usahawan, public figure, bintang reality show, dan selebritas? Popularitas Carter hanya kalah dari Obama (79 persen), tetapi mengalahkan Bill Clinton (68 persen), mengungguli Ronald Reagan (58 persen), dan George HW Bush (65 persen). Di zaman Carter ini, disepakati Perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir. Capaian ini yang menghantarkan Carter menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2002.

Barangkali, sekarang setelah menjadi presiden mengalahkan Hillary Clinton, Trump akan mengatakan: Apa gunanya popularitas? Di masa kampanye, berbagai jajak pendapat mengunggulkan Hillary Clinton. Trump yang kalah dalam jajak pendapat, lebih aktif bermedia sosial, bercuat-cuit di Twitter dengan cuitannya yang kontroversial, memanen pendapat pro dan kontra. Dan, hasilnya, di akhir pemilu, Trump yang memenanginya.

Memang, di zaman kini, media sosial merupakan alat strategis bagi para politisi. Media sosial memberikan akses tak terbatas kepada para politisi untuk menyentuh, berhubungan dengan masyarakat banyak, menerobos media tradisional dan menjangkau para pemilih potensial. Ini menyodorkan pintu terbuka kepada para politisi dan public figure untuk ”menukangi” pesan-pesan strategis di Twitter, situs micro-blogging (Anya Karavanov: 2016).

Adalah Barack Obama yang pertama kali sebagai politisi menggunakan media sosial dalam pemilu nasional dan membuka pintu bagi cara ini menjadi normal dan esensial. Dunia memang sudah berubah; bahkan berlari terus untuk menuju zaman baru.

Demikian pula, dunia politik pun—termasuk di Indonesia—telah terjebak dalam urusan kepopuleran, kesohoran, keterkenalan. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa demokrasi berubah menjadi tirani popularitas.

Demokrasi berubah jadi tirani popularitas. Pertarungan elektoral sama dengan pertarungan popularitas. Fakta ini ditegaskan dengan hadirnya berbagai industri survei yang bisa mendongkrak atau mengambrukkan figur dalam sekejap. Apalagi kalau lembaga survei itu tidak independen.

Inilah realitas yang ada. Prinsip ”yang abadi adalah kepentingan” itu dipraktikkan secara masif, secara besar-besaran, dengan sekuat tenaga, cara, dan daya. Karena itu, tidak aneh kadang kala ”atas nama kepentingan”, etika dan moralitas dilupakan, ditinggalkan. Etika serta moralitas politik dan berpolitik, politik-moral dilempar ke gudang. Akibatnya, politik santun tidak tumbuh. Yang justru tumbuh subur dan berkembang adalah saling tipu, khianat, mendiskreditkan, mencerca, mencaci, meneror, saling menghancurkan, berlaku tidak jujur, dan bersandiwara serta bermuka topeng. Semua itu dilakukan demi mencari popularitas, mencari kemenangan, mencari sensasi, dan mencari kepuasan serta kenikmatan diri.

Kalau sudah demikian, jangan tanya lagi soal ideologi dan akal sehat. Keduanya tinggal basa-basi yang sudah basi, dan semakin basi sebagaimana mereka menjual nama rakyat demi kepentingan diri. Karena itu, presiden AS ke-16, Abraham Lincoln (1809-1865), pernah mengatakan, hindarilah popularitas jika Anda menginginkan kedamaian.

”Aku tak pernah terlalu memedulikan atau terobsesi dengan jajak pendapat popularitas atau opini. Kupikir pemimpin yang memedulikan hal semacam itu adalah pemimpin yang lemah. Jika kau masih mengkhawatirkan apakah ratingmu naik atau turun, kau bukanlah pemimpin. Kau hanya menunggang angin, pergi ke mana pun ia membawa,” kata Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew (1923-2015).

Trump bukan Lincoln dan juga bukan Lee Kuan Yew. Popularitas dicari Trump lewat pernyataan-pernyataan, gagasan-gagasan, dan sikapnya yang kontroversial. Ia juga tidak seperti Napoleon Bonaparte (1769-1821) yang meski ketika berkuasa dikenal kejam, tetapi masih ada rakyat yang menyukainya. Sebab, ia mempunyai prinsip: ”Dewasa ini, satu-satunya cara untuk memerintah adalah dengan bantuan massa.”

Itulah sebabnya Napoleon dijuluki ”Santo Simon di Atas Kuda”. Mengapa? Oleh karena, meskipun hidupnya dihabiskan dengan berperang di atas kuda, Kaisar Napoleon yang meninggal karena kanker perut pada tanggal 5 Mei 1821 di Pulau St Helena, sebuah pulau milik Inggris di Atlantik Selatan, suka beramal dan membantu orang miskin dengan memberikan lapangan kerja dan peningkatan upah.

Ini berbeda dengan banyak elite kita yang rajin bersembahyang, berbusa kata religi saat pidato, tetapi terus korupsi; yang selalu bersikap ramah, banyak berderma, membantu orang lain, dan menjadi tokoh masyarakat, tetapi menggerogoti uang negara. Dan, bagaimana dengan Donald Trump? Ya, kita tunggu saja.

Marilah kita mulai dengan sebuah kenyataan—paling tidak berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh The Washington Post/ABC News, awal pekan ini—bahwa sebagian terbesar rakyat Amerika Serikat tidak senang Donald Trump menjadi presiden. Ketika tanggal 20 Januari lalu, kakinya melangkah memasuki kantor resminya sebagai presiden AS, Ruang Oval, di Sayap Kanan (West Wing) kompleks Gedung Putih, hanya 40 persen responden yang menyatakan senang (54 persen tidak senang).

Angka tersebut jauh di bawah George W Bush ketika pada tahun 2001 memasuki Gedung Oval sebagai presiden, yakni 62 persen. Kalau dibandingkan dengan Barack Obama, lebih jauh lagi. Saat Obama mengawali hari pertamanya masuk Gedung Oval, pada tahun 2009, sebanyak 79 persen responden menyatakan senang. Artinya, mereka senang memiliki seorang presiden bernama Barack Obama, yang adalah berkulit hitam.

Hasil jajak pendapat lain menyatakan, 44 persen responden percaya bahwa Trump memenuhi syarat untuk menjadi presiden; sementara 52 persen lainnya tidak percaya bahwa Trump memenuhi syarat.

Akan tetapi, inilah kali pertama, setidaknya dalam empat dekade terakhir, AS memiliki pemimpin yang sangat tidak populer. Pada tahun 1977, popularitas Jimmy Carter, saat mengawali tugasnya sebagai presiden ke-39, mencapai 78 persen. Mengapa seorang ”petani kacang” dari Plains, Georgia, ini begitu populer mengalahkan Donald Trump yang juragan real estat, usahawan, public figure, bintang reality show, dan selebritas? Popularitas Carter hanya kalah dari Obama (79 persen), tetapi mengalahkan Bill Clinton (68 persen), mengungguli Ronald Reagan (58 persen), dan George HW Bush (65 persen). Di zaman Carter ini, disepakati Perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir. Capaian ini yang menghantarkan Carter menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2002.

Barangkali, sekarang setelah menjadi presiden mengalahkan Hillary Clinton, Trump akan mengatakan: Apa gunanya popularitas? Di masa kampanye, berbagai jajak pendapat mengunggulkan Hillary Clinton. Trump yang kalah dalam jajak pendapat, lebih aktif bermedia sosial, bercuat-cuit di Twitter dengan cuitannya yang kontroversial, memanen pendapat pro dan kontra. Dan, hasilnya, di akhir pemilu, Trump yang memenanginya.

Memang, di zaman kini, media sosial merupakan alat strategis bagi para politisi. Media sosial memberikan akses tak terbatas kepada para politisi untuk menyentuh, berhubungan dengan masyarakat banyak, menerobos media tradisional dan menjangkau para pemilih potensial. Ini menyodorkan pintu terbuka kepada para politisi dan public figure untuk ”menukangi” pesan-pesan strategis di Twitter, situs micro-blogging (Anya Karavanov: 2016).

Adalah Barack Obama yang pertama kali sebagai politisi menggunakan media sosial dalam pemilu nasional dan membuka pintu bagi cara ini menjadi normal dan esensial. Dunia memang sudah berubah; bahkan berlari terus untuk menuju zaman baru.

Demikian pula, dunia politik pun—termasuk di Indonesia—telah terjebak dalam urusan kepopuleran, kesohoran, keterkenalan. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa demokrasi berubah menjadi tirani popularitas.

Demokrasi berubah jadi tirani popularitas. Pertarungan elektoral sama dengan pertarungan popularitas. Fakta ini ditegaskan dengan hadirnya berbagai industri survei yang bisa mendongkrak atau mengambrukkan figur dalam sekejap. Apalagi kalau lembaga survei itu tidak independen.

Inilah realitas yang ada. Prinsip ”yang abadi adalah kepentingan” itu dipraktikkan secara masif, secara besar-besaran, dengan sekuat tenaga, cara, dan daya. Karena itu, tidak aneh kadang kala ”atas nama kepentingan”, etika dan moralitas dilupakan, ditinggalkan. Etika serta moralitas politik dan berpolitik, politik-moral dilempar ke gudang. Akibatnya, politik santun tidak tumbuh. Yang justru tumbuh subur dan berkembang adalah saling tipu, khianat, mendiskreditkan, mencerca, mencaci, meneror, saling menghancurkan, berlaku tidak jujur, dan bersandiwara serta bermuka topeng. Semua itu dilakukan demi mencari popularitas, mencari kemenangan, mencari sensasi, dan mencari kepuasan serta kenikmatan diri.

Kalau sudah demikian, jangan tanya lagi soal ideologi dan akal sehat. Keduanya tinggal basa-basi yang sudah basi, dan semakin basi sebagaimana mereka menjual nama rakyat demi kepentingan diri. Karena itu, presiden AS ke-16, Abraham Lincoln (1809-1865), pernah mengatakan, hindarilah popularitas jika Anda menginginkan kedamaian.

”Aku tak pernah terlalu memedulikan atau terobsesi dengan jajak pendapat popularitas atau opini. Kupikir pemimpin yang memedulikan hal semacam itu adalah pemimpin yang lemah. Jika kau masih mengkhawatirkan apakah ratingmu naik atau turun, kau bukanlah pemimpin. Kau hanya menunggang angin, pergi ke mana pun ia membawa,” kata Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew (1923-2015).

Trump bukan Lincoln dan juga bukan Lee Kuan Yew. Popularitas dicari Trump lewat pernyataan-pernyataan, gagasan-gagasan, dan sikapnya yang kontroversial. Ia juga tidak seperti Napoleon Bonaparte (1769-1821) yang meski ketika berkuasa dikenal kejam, tetapi masih ada rakyat yang menyukainya. Sebab, ia mempunyai prinsip: ”Dewasa ini, satu-satunya cara untuk memerintah adalah dengan bantuan massa.”

Itulah sebabnya Napoleon dijuluki ”Santo Simon di Atas Kuda”. Mengapa? Oleh karena, meskipun hidupnya dihabiskan dengan berperang di atas kuda, Kaisar Napoleon yang meninggal karena kanker perut pada tanggal 5 Mei 1821 di Pulau St Helena, sebuah pulau milik Inggris di Atlantik Selatan, suka beramal dan membantu orang miskin dengan memberikan lapangan kerja dan peningkatan upah.

Ini berbeda dengan banyak elite kita yang rajin bersembahyang, berbusa kata religi saat pidato, tetapi terus korupsi; yang selalu bersikap ramah, banyak berderma, membantu orang lain, dan menjadi tokoh masyarakat, tetapi menggerogoti uang negara. Dan, bagaimana dengan Donald Trump? Ya, kita tunggu saja. ●