Selasa, 24 Januari 2017

Populisme Trump

Populisme Trump
Vedi R Hadiz  ;  Guru Besar Kajian Asia Universitas Melbourne
                                                      KOMPAS, 23 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Keberhasilan Donald Trump memenangi jabatan presiden Amerika Serikat adalah contoh kebangkitan populisme yang kini terjadi di berbagai belahan dunia. Kemenangan Brexit di Inggris adalah contoh lain, demikian juga menguatnya posisi Marine Le Pen di Perancis, Geert Wilders di Belanda, atau Pauline Hanson di Australia. Populisme bisa dimengerti sebagai kecenderungan politik yang didasari ide bahwa masyarakat bisa dibagi antara ”massa yang tertindas” dan sekelompok kecil ”elite yang terus menindas” mereka.

Trump sukses menampilkan dirinya sebagai ”penyambung lidah” sebagian rakyat yang merasa dirugikan oleh elite Washington dan New York. Mereka digambarkan sebagai orang yang ditinggalkan oleh arus globalisasi—seperti buruh industri manufaktur yang pabriknya hengkang ke negeri berupah rendah. Bahwa seorang miliarder seperti Trump dielukan oleh rakyat yang terempas globalisasi adalah suatu ironi sejarah tersendiri.

Globalisasi neoliberal telah berdampak pada meluasnya jurang kaya-miskin hampir di mana saja. Kekayaan yang dimiliki delapan orang terkaya di dunia ternyata sama dengan kekayaan 3,6 miliar orang termiskin—separuh penduduk bumi. Di AS, 400 orang terkaya memiliki kekayaan yang sama dengan 61 persen rakyat terbawah.

Namun, AS tidak sendirian. Di Australia, yang memiliki etos sosial demokrasi dan egaliter—yang tak pernah ada di AS—dua orang saja mempunyai kekayaan sepadan dengan 20 persen rakyat termiskin. Fenomena ini tidak hanya terlihat di negeri maju. Di Indonesia, 1 persen orang terkaya memiliki kekayaan setara 50 persen rakyat terbawah.

Gelombang populisme merupakan bukti bahwa perkembangan di bidang ekonomi tak bisa lepas dari perkembangan di bidang lain. Berbagai macam kontradiksi dan dislokasi sosial baru yang dilahirkan neoliberalisme telah mendapatkan respons sosial politik. Populisme yang membawa Trump ke pucuk kekuasaan adalah wujud respons berupa kekecewaan terhadap sistem politik yang memelihara ketidakadilan.

Namun, massa yang mendukung Trump belum tentu diuntungkan. Dalam ”massa” tersebut terdapat berbagai jenis kepentingan yang bertentangan, tetapi untuk sementara disatukan oleh euforia kemenangan.

Contohnya, kebijakan ekonomi Trump akan mengedepankan kepentingan industri AS yang selama ini kalah bersaing, misalnya dengan pesaing Asia. Akan tetapi, kehidupan buruh AS belum tentu terangkat karena pola distribusi kekayaan 40 tahun terakhir menjamin bahwa kenaikan upah akan tertinggal porsi keuntungan yang jatuh ke tangan industriwan. Belum lagi buruh tersebut akan kehilangan asuransi kesehatan yang hendak dihapus oleh Trump.

Saya kurang sependapat bahwa AS di bawah Trump serta-merta akan meninggalkan neoliberalisme. Yang lebih mungkin adalah kekuatan aparat negara AS akan didayagunakan untuk menopang kiprah industrinya dalam persaingan global. Pencapaiannya akan semakin mengandalkan tekanan bilateral serta meninggalkan perjanjian multilateral, seperti Kemitraan Trans-Pasifik, sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk ikut serta. ●