Rabu, 25 Januari 2017

Populisme Donald Trump, Nasionalisme Megawati

Populisme Donald Trump, Nasionalisme Megawati
J Kristiadi ;  Peneliti Senior CSIS
                                                      KOMPAS, 24 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Panggung politik dunia geger mendengarkan pidato inaugurasi Donald J Trump yang mengguncang dunia (Kompas, 23/1). Bahkan, nada dasar pidato inaugurasi sama dan sebangun dengan pidatonya dalam kampanye. Mereka yang kecewa tidak hanya melakukan demonstrasi, seperti di Washington DC, New York, Philadelphia, Chicago, dan Los Angeles. Demonstrasi juga merebak di kota besar negara lain, seperti terjadi di Paris, Berlin, London, Praha, dan Sydney.

Bagi rakyat Amerika Serikat (AS), pidato tersebut adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Nilai-nilai demokrasi yang menjadi bagian dari kepentingan nasional AS yang diperjuangkan agar diadopsi di seluruh pelosok dunia kandas karena ulah presiden yang sedang gandrung dengan ”ideologi tertutup”, memanfaatkan populisme memenuhi ambisinya menuju tangga Gedung Putih.

Upacara agung justru menandai pupusnya sisa harapan mereka yang masih belum percaya Donald Trump akan sungguh-sungguh mewujudkan retorika politik selama kampanye yang membuat miris sebagian rakyat AS. Dalam pidato inaugurasi, Donald Trump memberikan isyarat yang jelas kebijakannya ke depan menggerus kepercayaan publik AS dan dunia terhadap nilai dan lembaga demokrasi yang memuliakan hak asasi manusia (HAM). Tampaknya dunia akan segera menyaksikan akrobat politik yang cukup berbahaya dengan pemain utamanya adalah Presiden AS.

Sementara di belahan dunia lain, sekitar tiga minggu lalu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan pidato yang menggeledek, membakar semangat, tegas, bahkan bernada keras. Nada dan suaranya tidak kalah lantang dibandingkan dengan pidato Donald Trump. Namun, bagi sebagian besar rakyat Indonesia, pidato tersebut menyejukkan, terutama bagi mereka yang merasa miris, galau, dan cemas menghadapi kehidupan politik akhir-akhir ini yang dibanjiri oleh berita bohong, rasa benci, dan menguatnya politik identitas.

Pidato yang sarat retorika politik, di telinga batin mereka, Megawati ibaratnya sedang melantunkan kidung untuk mengusir suara parau, meraung-raung, gaduh, intimidatif yang menggembar-gemborkan ”ideologi tertutup”, dogma yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tembang yang mengalunkan ajakan kepada rakyat Indonesia untuk merobohkan prasangka buruk sesama anak bangsa. Putri proklamator sedang membangun rumah kebangsaan Indonesia yang ramah bagi semuanya, bukan rumah hantu yang sebagian penghuninya memaksakan keseragaman berpikir dan bertindak serta mengaduk-aduk sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pesan pidato sarat dengan moralitas ideologis dan keteguhan semangat perjuangan menegakkan nilai-nilai yang merawat semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.

Megawati juga ingin menegaskan dan menyadarkan kepada seluruh anak bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Ia juga tidak ingin bangsa Indonesia terjebak dalam perangkap kolonialisasi paham individualisme dan liberalisme yang memuja pasar bebas. Mengultuskan gagasan tersebut telah membuktikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Warga negara diturunkan martabatnya sekadar robot yang bertekuk lutut kepada kepentingan pemilik modal.

Pasar bebas yang diagung-agungkan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat ternyata gagal karena tidak ada persaingan yang sempurna. Selalu saja terjadi ketimpangan informasi dan akses masyarakat dalam kompetisi yang berideologi pasar. Akibatnya, lembaga-lembaga politik produk liberalisme, partai politik, lembaga perwakilan rakyat, serta perangkat politik demokratis lainnya kehilangan kredibilitas.

Masyarakat mencari alternatif lain, maka muncullah semangat populisme yang pada dasarnya adalah paham anti elite, anti lembaga formal, dan anti kemapanan. Para pemuja populisme selalu mengaku dirinya ”paling rakyat”. Seiring dengan itu, ”tandem” dari populisme adalah nasionalisme eksklusif. Adonan dua ideologi tersebut amat mudah dijadikan kuda tunggangan oleh para aktor politik yang ingin memenuhi ambisi kekuasaannya dan rela mengorbankan pluralitas bangsa.

Selain itu, ia juga tidak sudi bangsanya bertekuk lutut pada sergapan kolonisasi dogma atau ajaran yang memutlakkan kebenaran subyektif, totaliter, dan menutup dialog konstruktif yang dapat menjembatani perbedaan. Dalam hidup bersama, menutup dialog adalah kemustahilan. Karena bagaimanapun, setiap ideologi dan dogma, atau apa pun namanya, selalu mempunyai dimensi rasionalitas yang dapat dijadikan dasar dialog untuk hidup bersama. Dari sinilah akan lahir konsensus. Namun, untuk itu sangat diperlukan perdebatan yang mengandalkan akal sehat agar ruang publik menjadi media untuk pertukaran gagasan yang menghasilkan kesepakatan yang rasional.

Dalam konteks kekinian, pidato Megawati adalah genderang perjuangan ideologis tidak hanya ditujukan kepada kader PDI-P, tetapi juga bagi seluruh komponen bangsa untuk merapatkan dan merapikan barisan agar selalu merawat Indonesia berdasarkan Pancasila. Bahkan, secara khusus, ia juga menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar tidak ragu-ragu bertindak tegas sekiranya terdapat elemen-elemen yang mencoba mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menghindari jebakan ideologi individual liberalistik serta dogma-dogma ideologi tertutup, para pendiri bangsa sejak awal telah mencanangkan demokrasi Indonesia adalah sosio-demokrasi. Maknanya, tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi dalam sosial-ekonomi. ●