Kamis, 26 Januari 2017

Diplomasi Membumi

Diplomasi Membumi
Darmansjah Djumala ;  Diplomat
                                                      KOMPAS, 25 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Diplomasi, sebagai pelaksanaan politik luar negeri dalam tataran praksis, dapat dilakukan dalam kerangka bilateral dan multilateral. Diplomasi bilateral diselenggarakan dalam hubungan dua negara, diplomasi multilateral dengan banyak negara dalam forum internasional.

Dalam menilai kinerja kedua jenis diplomasi ini, publik—bahkan kalangan diplomat—terjebak dalam dikotomi: hasil diplomasi bilateral itu konkret, diplomasi multilateral tidak konkret.

Diplomasi bilateral itu membumi: hasilnya dapat dinikmati rakyat karena mampu meningkatkan perdagangan, investasi dan, pariwisata. Sebaliknya, diplomasi multilateral mengawang-awang: hasilnya hanya kesepakatan umum terkait kebijakan (policy) dan peraturan (norm/rule).

Terlepas dari dikotomi ini, muncul pertanyaan terkait kinerja diplomasi: apakah diplomasi RI selama dua tahun terakhir ini membumi dalam arti memberi manfaat bagi rakyat?

Pertanyaan ini penting jika dikaitkan dengan pernyataan Menteri Luar NegeriRetno Marsudi di awal masa jabatannya: bahwa diplomasi RI harus berorientasi rakyat dan tidak berjarak dengan rakyat. Singkat kata, diplomasi harus membumi.

Meneteskan berkah

Apabila ukurannya adalah”manfaat bagi rakyat”, diplomasi ekonomidipersepsikan mampu meneteskan berkah dan dampak positifbagi rakyat. Pilihan diplomasi ekonomi sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang pro rakyat.

Dengan demikian, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia semestinya berorientasi rakyat. Untuk mengukurnya, kembali pada dua aras diplomasi: bilateral dan multilateral.

Dalam tataran bilateral, diplomasi biasanya dilaksanakan di tiga bidang utama: perdagangan, pariwisata, dan investasi (trade, tourism, investment/TTI). Selama 2016 diplomasi ekonomi mampu menggalang partisipasi 125 negara di Trade Expo Indonesia, membukukan transaksi dagang 974,76 juta dollar AS dan 31 kontrak dagang bernilai 200 juta dollar AS.

Pencapaian itu dapat digolongkan sebagai diplomasi membumi, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Diplomat Indonesia juga berperan sebagai matchmaker dalam bidang TTI dengan mempertemukan pengusaha setempat dengan pengusaha Indonesia dan menjawab inquiry peluang usaha dan kerja sama bisnis di kedua negara.

Terkait peran matchmaker, selama 2016 Kelompok Kerja (Pokja) Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri memfasilitasi lebih dari 35.000 pengusaha untuk kerja sama bisnis dengan potensi transaksi 30 miliar dollar AS. Jika kerja sama bisnis jalan, tercipta investasi dan lapangan kerja di Indonesia. Jadilah diplomasi membumi.

Sebagai ujung tombak diplomasi, perwakilan Indonesia di luar negeri tidak saja aktif menarik investasi asing, tetapi juga mendorong produk Indonesia menembus pasar internasional. Misalnya, keberhasilan PT INKA mengekspor 150 gerbong kereta api senilai 72,3 juta dollar AS, ekspor pesawat CN 235 produksi PT Dirgantara Indonesia ke Senegal dan Thailand, pembangunan pabrik mi instan di Serbia untuk konsumsi Eropa senilai 11 juta euro.

Sesungguhnya itulah diplomasi membumi. Pencapaian diplomasi ekonomi di kehutanan terjadi pada akhir 2016 ketika Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh sertifikasi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) dari Uni Eropa untuk produk kayu Indonesia.

Sertifikasi meningkatkan daya saing dan ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa. Terjadi ekspansi korporasi yangdapat menambah lapangan kerja. Manfaatnya bagi rakyat kasatmata.

Diplomasi membumi juga menyentuh aspek sosial-kemanusiaan. Kemlu dengan jajaran mesin diplomasinya membebaskan 29 WNI dari penyanderaan dan 71 dari hukuman mati, menyelesaikan 11.065 kasus hukum dan menyelamatkan 399 orang korban perdagangan manusia. Tahun lalu Kemlu juga memfasilitasi pemulangan 41.569 WNI, membantu 512 anak buah kapal (ABK), serta mengembalikan dana dari diyat, asuransi, dan gaji yang tak dibayarkan kepada WNI dengan nilai lebih dari Rp 92 miliar.

Dengan takaran manfaat bagi rakyat, perlindungan WNI yang digerakkan oleh mesin diplomasi ini dapat digolongkan sebagai diplomasi membumi.

Multilateral membumi

Dalam tataran multilateral, diplomasi membumi pun dapat diwujudkan. Untuk itu, Indonesia harus cerdas memilih: di forum multilateral mana diplomasi Indonesiadigenjot agar memberi manfaat langsung bagi rakyat dan pembangunan nasional.

Umum mempersepsikan forum multilateral, seperti PBB, tak lebih sebagai ajang debat. Padahal, sejatinya diplomasi multilateral tak melulu perdebatan konsep kebijakan. Dalam banyak hal, forum multilateral menyediakan skema bantuan capacity building yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Misal, lembaga pembangunan PBB seperti Program Pembangunan PBB (UNDP), banyak menyalurkan bantuan untuk mengentaskan orang miskin dan penguatan kapasitas kelembagaan yang berbasis masyarakat.

Contoh lain adalah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), lembaga multilateral yang menangani isu nuklir dunia, terutama untuk tujuan damai. Dengan mandat seperti itu, awam sering mengasosiasikan IAEA dengan isu nuklir Iran atau Korea Utara yang dinilai tak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Padahal, IAEAbisa bermanfaat langsung bagi rakyat melalui program pemanfaatan nuklir di bidang kesehatan, pertanian, energi dan industri.

Di bidang pertanian, misalnya, Indonesia memanfaatkan kerja sama dengan badan atom ini untuk merekayasa bibit unggul yang tahan hama. Tatkala program lembaga multilateral dapat memberi manfaat langsung bagi petani, pada titik itulah diplomasi multilateral menunjukkan karakter membuminya.

Jika diukur, diplomasi multilateral mengindikasikan manfaat signifikan. Dengan membandingkan nilai kontribusi pada IAEA tahun 2015 (180.000 dollar AS) dan bantuan yang diperoleh dari program badan tersebut (848.818 dollar AS), Indonesia menerima manfaat empat kali lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Dengan demikian, diplomasi membumi pada hakikatnya bisa dilakukan dalam tataran bilateral maupun multilateral. Diplomasi membumi aras bilateral efektif diterapkan dalam bidang ekonomi dan sosial-kemanusiaan. Dalam forum multilateral, prioritas pada pemanfaatan program capacity building dan pembangunan bidang sosial, kesehatan, dan pertanian. ●