Kedaulatan Komunikasi Gun Gun Heryanto  ;   Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta; Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)

                                                  KORAN SINDO, 10 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Perbincangan soal kedaulatan komunikasi dalam konteks dinamika Indonesia menjadi fokus perhatian para ilmuwan dan sarjana Ilmu komunikasi yang menggelar Konferensi Nasional Komunikasi (KNK) di Solo 11-13 Oktober. Perhatian utama Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI) pada isu kedaulatan komunikasi ini sangat relevan dengan konteks dinamis dan strategis Indonesia di tengah beragam persoalan domestik, kawasan, dan global saat ini. Komunikasi menjadi kunci dalam merespons dan mengurai beragam persoalan hulu hingga hilir dalam kinerja sistem politik kita. Tata kelola bidang informasi, pengaturan media massa, problematika dunia siber kerap terhubung dengan ragam persoalan politik, ekonomi, pertahanan, bahkan kewibawaan rezim kekuasaan. Mengelola Informasi Pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan hampir satu tahun. Salah satu kelemahan yang kerap terasa adalah pengelolaan informasi yang kedodoran. Contohnya silang sengketa antarmenteri di Kabinet Kerja, pernyataan yang kerap berbeda antara Jokowi dan Jusuf Kalla, koordinasi dalam implementasi kebijakan, dan beragam pergerakan liar opini publik yang tidak tertangani secara memadai. Hal ini berimplikasi pada lemahnya impresi dan resonansi kepemimpinan Jokowi di fase awal take off Kabinet Kerja. Kasus aktual adalah lemahnya pengelolaan informasi seputar penanganan asap dan pembakaran hutan. Informasi yang mengalir dari Jokowi masih dominan bercita rasa personal, belum ajek secara sistemik dan komprehensif menggerakkan sistem pengelolaan informasi pemerintahan. Tentu tersedia ruang bagi Jokowi-JK untuk memperbaikinya sesegara mungkin. Tak hanya pengelolaan informasi dalam konteks urusan domestik, melainkan juga perhatian untuk memosisikan Indonesia di tengah pola hubungan kawasan dengan bangsa-bangsa lain di kawasan dan dunia internasional. Salah satu yang harus menjadi perhatian utama saat kita memperbincangkan kedaulatan komunikasi adalah persoalan pengamanan informasi bersifat privasi di dunia siber. Secara praktik, privasi dapat dibagi ke dalam tiga tipe. Ada personal privacy yakni privasi yang melibatkan atribut-atribut personal; informational privacy berupa informasi personal, finansial, medis, dan internet; serta institutional privacy atau privasi yang dikehendaki institusi dan organisasi. Tiga privasi ini berlimpah setiap hari dan seringkali tak tertangani dengan baik. Lebih riskan lagi, saat data center informasi justru berpotensi dikendalikan oleh sekelompok orang atau lembaga di luar Indonesia. Contohnya informasi yang setiap saat lalu lintasnya menggunakan teknologi komunikasi. Apakah seluruh provider jasa layanan telekomunikasi benar-benar melindungi informasi privasi yang dimiliki para konsumennya? Pun demikian dengan beragam informasi pemerintahan kita. Kedaulatan komunikasi masih meragukan, saat kita memiliki sejumlah ketergantungan pada teknologi informasi yang dibeli di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan data center dan pengamanan siber. Sudah lama dikhawatirkan ada modus backdoor atau alat sadap yang disusupkan ke dalam setiap peralatan maupun software bila kita membeli dari negara lain. Karena itu, perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk membangun sistem pertahanan siber terutama untuk melindungi kedaulatan komunikasi dari potensi eksploitasi informasi yang bersifat privasi, terutama yang menyangkut informasi pertahanan dan keamanan negara. Ada tantangan nyata di depan mata kita yakni soal zona perang informasi global yang bersifat asimetris (zone of asymmetric warfare). Perang yang tak lagi berbasis gerakan militer sebagaimana kita pahami dalam konsep perang konvensional, melainkan melalui penetrasi informasi. Misalnya di penghujung 2013, SBY dan sejumlah pejabat Indonesia lainnya gusar sekaligus marah saat mengetahui penyadapan yang dilakukan Australia. Ironis memang, karena Australia dan Indonesia merupakan negara bertetangga yang pastinya memiliki banyak persinggungan kepentingan. Laporan yang dipublikasikan harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Kamis (31/10/2013) menyebutkan negara-negara di Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia menjadi objek penyadapan berskala global. Tentunya dunia terperangah! Harian ternama Inggris, The Guardian, juga melaporkan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) telah memantau komunikasi 35 pemimpin negara pada 2006, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Brasil Dilma Rousseff. Bocornya dokumen intelijen dari whistleblower bernama Edward Snowden yang dulu bekerja di NSA ini membuka mata banyak pihak bahwa perang informasi itu kini bersifat asimetris. Belum lagi tantangan perang siber. Fenomena seperti ini dibahas panjang lebar oleh Richard A Clarke dan Robert K Knake dalam bukunya, Cyber War (2010), sebagai serangan kontemporer yang harus diwaspadai bagi keamanan nasional. Metode seperti ini misalnya yang dipilih oleh Wikileaks yang membocorkan dokumen- dokumen rahasia untuk memerangi korupsi dan rezim ketertutupan informasi. Beberapa informasi yang dibocorkan Wikileaks juga pernah menohok kehormatan SBY dan pemerintahan Indonesia. Ke depan harus ada kesiapan pemerintah dalam mengelola komunikasi di tengah zona perang informasi global semacam ini. Kedaulatan Media Hal lain yang harus diperhatikan adalah kedaulatan komunikasi di media massa. Dalam beberapa kesempatan penulis selalu mengingatkan fenomena sebaran informasi yang mengalir dari global ke lokal masing-masing negara. Perang informasi juga kerap mengalir melalui media massa. Strategi pengemasan informasi melalui media massa konvensional seperti televisi, radio, majalah, koran, maupun new media yang bersifat interaktif dan dinamis. Tak dinafikan, praktik politik informasi melalui news framing (pengemasan pesan) kerapkali sukses menonjolkan isu pada khalayak dan isu tersebut menjadi penting sehingga memengaruhi persepsi personal maupun opini publik yang berkembang di masyarakat. Para pemangku kekuasaan di dunia ini tentu sangat sadar jika media merupakan second hand reality atau realitas buatan sehingga sangat mungkin dipengaruhi oleh acuan ideologi dan politik yang dikemas menjadi seolah-olah ”kepribadian” masing-masing media. Fenomena inilah yang oleh C Wright Mills dalam buku The Power Elite (1968) dikategorikan sebagai penyajian dunia ”pulasan”. Banyak media yang ”nyaman” menjadi agen propaganda kekuatan dominan baik di negaranya maupun di dunia. Dalam skala global misalnya, dinamika informasi kerap dikendalikan melalui sindikasi pemberitaan melalui kantor-kantor berita besar yang menjadi penyedia banyak informasi antarnegara. Arus informasi internasional mengalir deras dari negara-negara maju ke negara berkembang. Dengan begitu, muncul ketergantungan media-media massa di negara berkembang seperti Indonesia ke kantor-kantor berita negara maju. Sebanyak 60% hingga 70% berita media di seantero dunia bersumber dari Associated Press (AP), United Press International (UPI), Reuters, dan Agence France Presse (AFP). Kantor berita Amerika (AP dan UPI ) sejak lama beroperasi di 110 dan 114 negara. Reuters milik Inggris beroperasi minimal di 153 negara. Sementara AFP milik Prancis beroperasi di 147 negara. Tentu, salah satu perang informasi asimetris bisa dimulai dari sini. Kerapkali berita yang terdistribusikan bukan ruang hampa dari propaganda. Kedaulatan media sangat penting untuk menghindari watak hegemonik kekuatan-kekuatan dominatif di dunia. Semoga isu-isu soal kedaulatan komunikasi di beragam bidang menjadi bahasan serius para ilmuwan komunikasi di Konferensi Nasional Komunikasi ISKI 2015. Selamat berkonferensi! ●