Peringatan Dini untuk Jokowi-Kalla Amir Sodikin  ;  Wartawan Kompas

                                                       KOMPAS, 20 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Harian Kompas telah dua hari ini menurunkan hasil survei opini publik dan beberapa tulisan tematis terkait satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Satu hal yang pasti langsung bisa diingat dari analisis survei Litbang Kompas adalah terus menurunnya persepsi publik terhadap citra presiden, termasuk menurunnya tingkat kepuasan kinerja pemerintah. Pelan tetapi pasti, tingkat kepuasan terhadap Jokowi-JK terus turun seiring persepsi negatif terhadap beberapa program yang tidak jalan atau bahkan lebih buruk dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, masih ada pelampung penyelamat bagi Jokowi-JK, yaitu dengan adanya harapan publik yang yakin sisa empat tahun pemerintahan akan berjalan lebih baik. Simak saja tulisan Yohan Wahyu dari Litbang Kompas, "Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan", di harian Kompas edisi Selasa (20/10) atau bisa disimak di http://bit.ly/surveikps2. Yohan memaparkan, dari hasil survei periodik yang dilakukan Litbang Kompas selama empat kali pada setiap triwulan pemerintahan, pergerakan apresiasi memang menurun secara konsisten pada satu tahun pertama pemerintahannya. Tingkat kepuasan publik merekam angka kepuasan publik pada kinerja bidang politik sebenarnya tinggi, mencapai 67,9 persen, walaupun jika dibandingkan dengan sembilan bulan lalu turun dari angka 71 persen. Yohan memaparkan, "tertuduh" yang paling nyata menyumbangkan persepsi negatif adalah kerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa. Alasan ini sangat masuk akal, ingat kasus Tolikara dan terakhir Aceh Singkil? Namun, beruntung Jokowi-Kalla memiliki kemampuan menangani dinamika elite politik. Modal pengelolaan konflik di tingkat elite itulah, menurut Yohan, yang mengantarkan apresiasi publik terhadap pemerintah. Indikatornya yaitu semakin cairnya hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang menjadi pendukung pemerintah, dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang memilih berada di luar pemerintahan. Walaupun banyak mengalami penurunan tingkat kepuasan, penolong Jokowi-JK ke depannya adalah separuh responden (62,7 persen) yang meyakini kondisi politik pada empat tahun sisa masa pemerintahan Jokowi-Kalla cenderung akan lebih baik. Tulisan "Pemberantasan Korupsi Jadi Ganjalan" oleh BI Purwantari, Litbang Kompas, harus dimaknai pasangan Jokowi-JK sebagai alarm yang menunjukkan ada sektor penting yang tak terkelola dengan baik. Tulisan bisa dibaca di http://bit.ly/surveikps4. Paparan itu memberi petunjuk gamblang bahwa Jokowi-JK masih mengabaikan sektor pemberantasan korupsi. "Kondisi penegakan hukum hingga setahun pemerintahan belum mendapat penilaian positif dari publik survei. Apresiasi terhadap kinerja pemerintah hanya mencapai 46,5 persen. Lebih dari separuh responden masih tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Kalla," ujar Purwantari. Alarm lain juga disampaikan dalam tulisan "Mencermati Arah Penurunan Apresiasi" di http://bit.ly/surveikps3 yang ditulis Bestian Nainggolan, Litbang Kompas. Disebutkan, bagian terbesar publik (54,2 persen) menganggap kinerja pemerintahan Jokowi positif. Namun, jika dibandingkan dengan apresiasi publik pada bulan-bulan awal ia memerintah (61,7 persen), penurunan yang terjadi cukup signifikan. Setelah ditelisik lebih dalam, proporsi apresiasi publik yang saat ini diraih tak banyak berbeda dengan dukungan yang dimiliki Jokowi saat memenangi Pemilu Presiden 2014 (53,2 persen). "Hal ini membuka kemungkinan bahwa apresiasi terhadap kinerja Presiden pada saat ini hampir mencapai proporsi dukungan para pemilih yang memiliki kedekatan emosional terhadapnya," ujar Bestian. Alarm sudah dipasang dan dihidupkan di mana-mana. Kini, tinggal bagaimana Jokowi-JK mengelola waktu dengan baik. Modal dasar untuk melewati empat tahun tersisa itu jelas ada, tetapi dengan syarat alarm-alarm yang terpasang segera ditindaklanjuti. Kompas juga menurunkan wawancara khusus dengan Presiden Joko Widodo yang bisa dibaca di http://bit.ly/1thjokowijk2 dan juga wawancara Wakil Presiden Jusuf Kalla di http://bit.ly/1thjokowijk3. Dalam wawancara tersebut, kedua pemimpin menjawab berbagai pertanyaan publik yang selama ini berkecamuk, mulai dari soal perpanjangan kontrak Freeport Indonesia, kontroversi impor beras, hingga kontroversi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ulasan satu tahun pemerintahan Jokowi-JK masih akan dilanjutkan Rabu (21/10) besok, di antaranya dengan menampilkan wawancara beberapa pemimpin perusahaan terkemuka di Indonesia. ●