Revitalisasi Peradaban Kepulauan

Laporan Pendidikan dan Kebudayaan Revitalisasi Peradaban Kepulauan

KOMPAS,  17 Desember 2014

                                                                                                                       

PRESIDEN Joko Widodo mencuatkan istilah revolusi mental menyusul kemudian istilah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beragam lapisan masyarakat, beragam golongan, beragam profesi, dan sebagainya, secara gegap gempita menanggapinya, termasuk para budayawan. Mereka menggelar Temu Akbar II Mufakat Budaya Indonesia, di Jakarta, 28-30 November 2014. Temu akbar itu menghasilkan Deklarasi Teluk Jakarta 2014 Mufakat Budaya Indonesia dengan empat rekomendasi. Pada bagian pengantarnya, secara tegas diungkapkan, studi-studi sejarah dan arkeologi memberikan petunjuk bahwa kepulauan Indonesia pernah menjadi salah satu pusat peradaban bahari dunia. Itu untaian kalimat pembuka pertama di dalam deklarasi. Sepertinya, ini merujuk pada salah satu paparan narasumber Sidang Komisi I Temu Akbar II Mufakat Budaya Indonesia tersebut, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Daud Aris Tanudirjo. Temuan sejumlah artefak di pelabuhan purba di India dan Afrika Timur menunjukkan, sejak 5.000 tahun yang lalu sudah terdistribusikan hasil bumi di wilayah Austronesia (Asia Tenggara, termasuk Indonesia) ke India dan Afrika. Artefak pasak kayu jati, misalnya, ditemukan di beberapa pelabuhan purba di India. Dari situlah kemudian Deklarasi Teluk Jakarta 2014 dikembangkan. Indonesia dinilai perlu merevitalisasi peradaban kepulauan sebagai dasar kebudayaan bangsa. Peradaban kepulauan yang mengandung arti kesatuan darat dan laut. Laut dan darat yang tidak dipisahkan. Memadukan budaya laut dan pulau melahirkan budaya Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Daud, peradaban kepulauan memang memiliki fokus memadukan pembangunan di laut dan di darat yang saling mendukung. Ada pola distribusi dendritik melalui poros maritim, yaitu ketika setiap daerah berhasil mengembangkan dan memiliki produk unggulan untuk didistribusikan ke antarpulau. Ada mobilitas tinggi di wilayah kepulauan. Masyarakat pesisir berperan sebagai perantara. Peran mereka menyebabkan pergaulan lebih terbuka, egalitarian, toleran, penuh inisiatif, progresif, dan berjiwa merdeka. Nilai-nilai ini yang ditekankan Daud untuk diraih kembali. Secara kekinian, nilai itulah yang harus diraih melalui revolusi mental Jokowi (Presiden Joko Widodo). Tuntutan perubahan Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna ’berbeda-beda tetapi tetap satu jua’, dikukuhkan menjadi tempat berpijaknya perubahan melalui revitalisasi peradaban kepulauan. Ada tuntutan perubahan nilai-nilai moral menjadi sikap pergaulan lebih terbuka, egalitarian, toleran, penuh inisiatif, progresif, berjiwa merdeka. Pembangunan semestinya memperhatikan keseimbangan laut dan darat. Kebudayaan menjadi strategi untuk menjawab tantangan zaman dengan prasyarat memberikan ruang untuk menumbuhkan kemajemukan, keanekaragaman kebudayaan. yang mempertemukan dan memperlakukan secara setara ratusan suku bangsa, ragam penganut agama, dan kepercayaan. ”Inilah landasan demokrasi kita,” kata Radhar Panca Dahana, penggagas Temu Akbar Mufakat Budaya Indonesia ini. Sebelumnya, pada Temu Budaya I dihasilkan Deklarasi Cikini 2009. Menilik kalimat pembuka Deklarasi Cikini 2009, dinyatakan secara lugas, ”Apa yang terjadi di Indonesia masa kini adalah kebingungan dan kekeliruan yang akut di semua level dan elemen kehidupan kita.” Lebih lanjut, dinyatakan, hal itu diakibatkan peran negara yang terlampau dominan dan menafikan publik dalam semua pengambilan keputusan yang dilandasi pendekatan kebudayaan agraris, orientasi kedaratan atau kontinental. Orientasi dan tradisi ini hasil kolonialisme oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-17 melalui cara mencangkokkan budaya. Tidak mengherankan. Di dalam lima butir rekomendasinya, pada rekomendasi pertama, secara tegas dinyatakan, ”Menolak (dan mendesak dihentikannya) proses-proses berkebudayaan dengan implikasinya dalam kehidupan hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya, yang dilakukan dengan cara mencangkokkan begitu saja sistem nilai asing ke dalam kehidupan rakyat Indonesia di semua dimensinya.” Dilanjutkan, rekomendasi kedua, mengembalikan cara-cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dalamnya tradisi kekuasaan serta praksis politik, pada kearifan bangsa-bangsa di kepulauan ini yang telah berkembang dan teruji lebih dari 5.000 tahun. Deklarasi Teluk Jakarta 2014 memberikan kesinambungan sebuah tuntutan. Kesinambungan yang juga sekaligus jawaban atas pendeklarasian butir-butir pemikiran sebelumnya. Kesinambungan yang bersifat praktis untuk dijalankan. Rekomendasi Simak rekomendasi butir pertama Deklarasi Teluk Jakarta 2014. Kita harus memperjuangkan lahirnya budaya integratif yang bersifat merangkul, setara, menerima perbedaan, untuk memadu kerja sama. Untuk mengatasi agresivitas dan kekerasan, baik struktural maupun kultural, dalam interaksi sosial, perlu mengaktualisasikan kembali peran kearifan lokal sebagai solusi konflik. Dan, seterusnya. Poros maritim dunia Presiden Joko Widodo memaparkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah suatu visi tanpa latar belakang sejarah dan karakter kuat bangsa yang terpendam sekian lama terdampak kolonialisme berorientasi kultur darat. Poros maritim dunia bukanlah fatamorgana, melainkan cakrawala berupa garis akhir sejauh mata memandang dengan perasaan antusiasme dan optimisme. Dalam pidato kenegaraan pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, 13 November 2014, di Myanmar, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, Indonesia menyadari sebuah transformasi besar sedang terjadi pada abad ke-21 ini. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Laut akan semakin penting artinya bagi masa depan kita. Jalur laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadi jalur penting lalu lintas perdagangan dunia. Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan lorong lalu lintas maritim dunia. Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi. Oleh karena itu, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai poros maritim dunia. Pandangan Joko Widodo tidaklah berlebihan. Sebuah dinasti di Trowulan, Jawa Timur, yang berkembang menjadi kerajaan besar Majapahit, tidak luput dari pandangan-pandangan kenegaraan berupa Sumpah Palapa yang berskala luas atau global. Bukan semata kerja keras yang dibutuhkan. Revolusi mental dibutuhkan. Semangat dan kerja keras dengan tujuan pasti adalah manifestasi revolusi mental. Poros maritim dunia adalah cakrawalanya. ●