Minggu, 12 Februari 2017

Pilgub Rasa Pilpres

Pilgub Rasa Pilpres
Budiarto Shambazy ;  Wartawan Senior Kompas
                                                     KOMPAS, 11 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pada 21 September 2016 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ”Ini Pilkada DKI rasa pilpres.” Selang dua hari kemudian, Demokrat bersama tiga partai lainnya mengumumkan pencalonan putra Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon gubernur DKI bersama calon wakil gubernur Sylviana Murni.

Tak mustahil, jika kelak memenangi Pilgub DKI, AHY akan langsung mengikuti Pilpres 2019. Mungkin begitu juga dengan Anies Baswedan yang pernah mengikuti konvensi Partai Demokrat, yang menyeleksi sejumlah capres, yang akhirnya gagal bertarung pada Pilpres 2014.

Cawagub yang mendampingi Anies, Sandiaga Uno, juga tokoh muda yang layak masuk hitungan pada Pilpres 2019. Sandiaga ”businessman-cum-politician” punya modal dana politik yang mencukupi plus partai yang tepat, Gerindra, untuk ikut Pilpres 2019.

Lalu, bagaimana dengan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat? Tidak begitu tercium aroma mereka mengincar jabatan yang lebih tinggi kecuali, sebagai petahana, menyelesaikan pekerjaan untuk memajukan Ibu Kota.

Tidak ada yang keliru dengan narasi ”pilgub rasa pilpres”. Lompatan karier politik ini sudah ada ”cetak biru”-nya tatkala Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ”loncat” menjadi capres pada 2014 dan berhasil mengalahkan Prabowo Subianto di pilpres.

Narasi ”pilgub rasa pilpres” semakin kentara karena keterlibatan dua eks presiden, Megawati Soekarnoputri dan Yudhoyono, plus seorang capres, Prabowo. Megawati mempertaruhkan kebinekaan, Prabowo mempertaruhkan rencana dia kembali berlaga di Pilpres 2019, dan Yudhoyono mempertaruhkan putra mahkotanya.

Adalah wajar jika ”tiga raksasa” politik bertaruh, maka pertarungan jadi sengit. Itu sebabnya kerap terjadi pengusiran pasangan calon yang berkampanye, adu survei yang sahih atau abal-abal, politik uang yang kasatmata, dan perang saling menjatuhkan melalui media sosial.

Ada selentingan yang menyebutkan Presiden Jokowi mendukung Basuki-Djarot. Ini bukan hal yang ganjil dan tidak perlu ada yang malu-malu kucing. Pasalnya, Basuki diusung PDI-P, sementara Jokowi serta Djarot adalah kader PDI-P.

Narasi ”pilgub rasa pilpres” menunjukkan politik memang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Salah satu cara yang amat terasa di kontestasi kali ini adalah mengeksploitasi isu agama untuk menyudutkan Basuki.

Eksploitasi itu sudah berlangsung berbulan-bulan dan berpuncak pada proses pengadilan Basuki yang kini masih berlangsung. Sebelum memasuki ruang pengadilan, tuduhan penodaan agama bahkan sempat memunculkan protes massal pada 4 November dan 2 Desember 2016. Dua acara besar ini yang memunculkan tokoh baru, Rizieq Shihab, yang kini menjadi tersangka penghinaan terhadap Pancasila.

Setelah Rizieq jadi tersangka, situasi kampanye menjadi relatif lebih tenang. Biarkan proses persidangan Basuki berjalan lancar, pengerahan massa tak diperlukan lagi, dan toh sebentar lagi kita memasuki masa tenang mulai 12 Februari sampai hari pencoblosan 15 Februari.

Survei Litbang Kompas beberapa hari lalu menempatkan elektabilitas pasangan calon nomor 2 di atas nomor 1 dan 3. Tetapi, seperti yang terjadi di pilpres di Amerika Serikat, November 2016, hasil survei bisa saja kurang akurat.

Memang seperti yang terjadi pada setiap kontestasi, petahana selalu diunggulkan. Apalagi petahana Basuki-Djarot, yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi-Basuki, telah membuat sejumlah gebrakan dalam kinerjanya.

Selain mencetak prestasi pembangunan berbagai sarana fisik, misalnya proyek MRT dan normalisasi sungai-sungai, kita yang tinggal di Jakarta mulai punya rasa memiliki atas Ibu Kota. Terdapat asumsi di publik bahwa pasangan calon mana pun yang akhirnya terpilih kiranya wajib melanjutkan warisan sukses yang ditinggalkan Jokowi-Basuki/Basuki-Djarot.

Sebagian warga merasa alangkah lebih baik andaikan Pilgub DKI hanya satu putaran. Ini dapat dimaklumi mengingat warga sudah berbulan-bulan hidup lelah dan waswas mengkhawatirkan terjadinya kericuhan lagi seperti pada 4 November 2016 di sekitar Monas, aksi segelintir massa yang merusak di Jelambar, serta ancaman pendudukan massa di Kompleks MPR-DPR yang berlangsung sampai dini hari 5 November 2016.

Kerusuhan massal di Jakarta seperti yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 dan 15 Januari 1974 tidak bisa ditoleransi lagi.

Kalau Pilgub DKI ternyata dua putaran? Ya, kita warga pemilih sabar-sabar sajalah.

Tidak ada jaminan masa tenang sampai hari pencoblosan 15 Februari tidak akan diwarnai operasi ”senyap”, serangan fajar, atau aksi-aksi persuasif yang diam-diam dilakukan semua pasangan calon. Namun, persuasi, intimidasi, ataupun manipulasi sulit berhasil karena pemilih di Jakarta sudah tergolong rasional.

Ingat, kita memilih gubernur, bukan presiden. Nah, selamat memilih!