Selasa, 28 Februari 2017

Blas, Demokrasi Kita Bablas

Blas, Demokrasi Kita Bablas
Radhar Panca Dahana  ;    Budayawan
                                           MEDIA INDONESIA, 24 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

BILA sungguh kita ikhlas untuk bersikap jujur dan berpikir jernih, dengan perangkat common sense (nalar umum) saja, apa yang dapat kita pahami dan terima dari ketentuan (hampir) aksiomatis dalam matematika 'ajaib' seperti: 50+1 = menang? Itulah matematika dasar dalam ritus utama demokrasi bernama pemilihan (umum) atau election. Bagaimana kita menakar dengan seluruh pengetahuan dan kearifan hidup kita, arti 0,5% atau sekadar ratusan atau puluhan suara mampu memaksa seorang (kandidat) lain untuk menerima kalah dalam kompetisi pilkada, seperti yang baru saja berlangsung di ratusan wilayah negeri ini.

Angka sederhana itu bukan saja menafikan perjuangan dan doa, keringat hingga airmata, harta hingga warisan dari sang pecundang, tapi juga membuat 49,5% perolehan suara sang pecundang tak punya makna apa-apa. Dalam demokrasi, jumlah yang bisa dikatakan 'setengah' itu tak memiliki hak apa pun, jangankan untuk jatah kekuasaan dan fasilitas lainnya, tapi juga untuk menetapkan kebenaran, kebaikan, atau kebajikan bagi orang lain, bagi konstituen atau masyarakat pada umumnya.

The winner takes all, dan pecundang pun harus duduk saja di belakang, jadi penumpang ke mana pun kereta negeri dipacu kencang. Apa yang kemudian menjadi ironi ialah, setengah persen atau sekian ratus/ribu suara itu memberi hak penuh pada pemenang untuk merengkuh seluruh kuasa, mengendalikan seluruh permodalan rakyat (anggaran belanja dan sebagainya) dan menentukan bukan hanya cara berdiplomasi atau berhubungan dengan dunia luar, menggunakan senjata, hingga ke mana masa depan seluruh masyarakat diarahkan.

Tak ada tempat untuk kebenaran, kebajikan, atau pertimbangan lain. Cukup setengah persen, atau bahkan satu suara lebih saja. Ironi itu menjadi tragedi ketika peroleh suara lebih itu didapatkan dengan cara yang tidak elegan, bermartabat, bahkan kriminal. Dengan politik uang, sembako, hingga ancaman. Atau seperti yang banyak terjadi, dimenangkan keputusan pengadilan atau hakim mahkamah.

Itulah yang terjadi sekian kali bahkan di negeri yang menjadi acuan demokrasi dunia, Amerika Serikat, dengan popular votes atau perolehan suara terbanyak bisa dipecundangi sistem untuk memenangi pihak yang kalah suara. Itulah demokrasi. Sistem yang ternyata tidak mencegah kekuatan ekstrem meraih kekuasaan atau dominasi politik, seperti Geert Wilders di Belanda, Marine Le Penn di Prancis, dan banyak negara lain di Eropa. Itulah juga sistem yang melegetimasi secara kuat pemimpin-pemimpin negara yang oleh banyak kalangan dianggap 'preman' atau otoriter, seperti terjadi di Turki, Malaysia, Filipina, juga Amerika.

Tragik demokrasi

Akhirnya kita semua menjadi saksi dari munculnya bukti: sistem politik pilihan universal, demokrasi, pada dasarnya tidak mampu memberi garansi akan muncul dan berlakunya tata kemasyarakatan hingga tata negara yang ideal. Setidaknya yang mampu memberi garansi kenyamanan hidup bagi manusia, di tingkat nasional hingga personal, kecuali ia menjadi medium legal untuk ekspresi pikiran dan perasaan, sampai di tingkat di mana ekspresi itu lebih dipengaruhi libido atau syahwat kekuasaan atau kenikmatan yang di luar kontrol; nafsu egoistik, dan selfish yang keluar dari takaran.

Maka tidaklah mengherankan jika praktik demokrasi, di negeri ini misalnya, sebenarnya juga di banyak negeri lainnya, menghasilkan lebih banyak keributan ketimbang kebaikan. Lebih banyak kata-kata ketimbang refleksi, nafsu, dan ambisi ketimbang pengabdian dan kejujuran, dan seterusnya. Terlebih ketika dalam situasi itu lahir produk-produk mutakhir dalam teknologi informasi dan komunikasi, dalam bentuk web dan semua turunannya: dunia virtual yang memberi izin bagi semua bentuk ekspresi imajinatif hingga ilusif.

Demokrasi, dengan seluruh perangkat filosofis hingga praktisnya, tidak mampu mencegah keriuhan bahkan di saat tertentu menjadi kaos virtual karena semua memainkan hak yang justru diciptakan dan dilindungi demokrasi itu sendiri. Bahwa kemudian berseliweran, menjadi hantu yang acap kali dianggap nyata, slogan busuk, janji kosong, berita palsu (hoax), intimidasi, dan pelbagai ekspresi buruk dan jahat lainnya, menjadi konsekuensi tak terelakkan. Dan kita, dipaksa, harus menerimanya.

Karena kita menerima demokrasi. Itulah yang terjadi, di Jerman, Prancis, Italia, atau Amerika juga. Apakah itu berarti kita, juga banyak rakyat di banyak negara, kebablasan dalam menerapkan demokrasi? Atau justru demokrasi itu sendiri adalah sistem yang sudah pada dasarnya kebablasan dalam memahami manusia dan perilakunya? Kebablasan dalam arti demokrasi pada akhirnya sadar bahkan ia tidak mampu mengendalikan dampak buruk atau ekses yang memang sudah menjadi bagian integral dalam keberadaannya. Maka blas, demokrasi memang sudah lahirnya bablas. Bukan cuma angine, tapi juga kemurniannya, kemuliaannya, juga hasil idealnya.

Jawaban itu

Ini bukan pesimisme, mungkin sebuah kritik, sedikit pedas mungkin. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan. Bahkan sejak mula demokrasi tulen diterapkan di Eropa, Jerman dalam hal ini, produknya ialah sebuah tragedi dianggap cacat peradaban di sekujur sejarah manusia, namanya: Adolf Hitler. Maka tidak perlu kita terlalu optimistis pada demokrasi dan merasa banyak pihak mengganggu atau membuatnya kebablasan, karena boleh jadi satu kali nanti, figur semacam Trump, Erdogan, atau Wilders bahkan Hitler pun dapat menang dalam pemilu di negeri ini, entah daerah atau nasional.

Mau omong apa? Demokrasi. Saya kira sudah saatnya kita, juga banyak pihak di atas bumi ini sebenarnya, berpikir ulang tentang implementasi sistemik dari ide yang sebenarnya sudah terbelakang ini. Kita harus berani jujur dan berani mengatakan, dalam praktik atau kenyataannya, demokrasi di banyak bagian bumi ini telah menjadi sumber legitimasi dari kekuasaan dominatif segelintir orang, elite, entah elite politik, modal, agama, akademik, dsb.

Ini perbincangan lama di banyak mimbar akademik dunia. Tapi tak pernah sudah, karena lagi-lagi, elite yang punya kuasa dapat mengendalikan kalau perlu menghabisi pikiran-pikiran miring dan alternatif (di luar demokrasi) itu. Bagi kita, rakyat negeri penuh sejarah yang bisa menjadi sampah ini, saya merasakan urgensi yang mendesak untuk melakukan pemikiran ulang. Sebagian kalangan yang pesimistis atau penuh prasangka, mungkin mencurigainya, karena ia mengancam comfort zone mereka.

Sebagian lain mendapatkan jalan buntu karena mata hati dan pikirannya, yang terdidik secara 'demokratis'-kontinental sejak PAUD hingga S4, tidak bisa melihat 'jalan' lain, alternatif lain. Padahal kita semua tahu, ada satu kekuatan dalam diri kita yang sebenarnya mampu memberi jawaban-jawaban untuk semua persoalan di atas. Kekuatan yang sudah diuji jauh lebih lama dan hebat dari mayoritas bangsa di muka bumi ini.

Kekuatan kebudayaan yang tidak berada di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Tersimpan dalam jejak ribuan tahun, menjadi semacam genetika kultural. Sayangnya, kita lupa. Tidak...kita tidak peduli, mempersetankan, bahkan menghinanya.