Membenahi Komunikasi Publik Pemerintah

Membenahi Komunikasi Publik Pemerintah Harliantara ;  Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya; Doktor Ilmu Komunikasi Unpad; Sebagai Fasilitator Komunikasi Encourage Training Centre Bandung

                                                   JAWA POS, 10 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PRESIDEN Joko Widodo kecewa soal komunikasi publik pemerintah. Hal itu diutarakan dalam sidang kabinet paripurna di istana kepresidenan, Rabu (1/2). Menurut kepala negara, komunikasi publik pemerintah saat ini belum maksimal dan kurang menjangkau masyarakat luas. Presiden kurang puas dengan para pembantunya lantaran sudah berkali-kali memerintahkan agar memperbaiki komunikasi, namun hingga kini hasilnya belum tampak. Jika sistem dan pola komunikasi publik pemerintah tidak segera diperbaiki bisa merugikan dalam menjalankan berbagai program. Hasil pembangunan yang telah diraih tidak diketahui publik secara benar. Bahkan, berita tentang kebijakan pembangunan pemerintah sering tertimbun oleh berita hoax di media sosial. Hal itu akibat aparat pemerintah belum mampu menjelaskan informasi yang berseliweran dari berbagai sumber yang tidak jelas. Mestinya, aparatur memiliki kemampuan untuk menyiarkan berbagai konten pemberitaan pembangunan yang pas dengan kondisi psikologis masyarakat. Perlu reformasi komunikasi publik pemerintah. Yang paling ditekankan adalah kandungan informasi yang diberikan oleh pejabat maupun pihak humas kementerian dan lembaga pemerintah sebaiknya tidak sebatas memperkenalkan wawasan serta pendapat sang menteri dalam framing yang terlalu formal, tetapi harus juga diimbangi dengan framing yang bisa mengurai opini publik. Perlu menjelaskan secara mendalam suatu kebijakan atau peristiwa yang terjadi dan sudah diberitakan kulit-kulitnya oleh media. Kasus kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang sempat menghebohkan publik merupakan salah satu contoh bahwa lembaga terkait lambat memberikan penjelasan yang mendalam. Yang harus digarisbawahi para menteri adalah kemampuan untuk menerjemahkan dan mengelaborasi visi dan gagasan presiden. Mengelaborasi visi, ide, dan kebijakan presiden, kemudian mengomunikasikannya kepada rakyat luas untuk periode saat ini memang sangat pelik. Namun, bisa lebih berbahaya jika para menteri dan aparatur lambat atau tidak mampu melakukan komunikasi yang efektif. Sehingga banyak pihak yang leluasa memelintir pernyataan presiden. Meski begitu, gaya komunikasi para menteri diharapkan tidak bersifat liberal, tetapi harus senantiasa menekankan nilai tradisi keindonesiaan yang telah membumi berabad-abad, yakni menekankan pola komunikasi yang menekankan aspek gotong royong dengan berbagai pemangku kepentingan. Gotong royong melibatkan praktisi komunikasi dan pakar komunikasi terapan dari perguruan tinggi. Pemerintah perlu mencetak aparatur yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, setara dengan penyiar radio atau televisi yang selama ini daya persuasi penyiar itu sudah lengket di telinga dan mata publik. Berita kebohongan yang muncul di tengah-tengah masyarakat harus direspons dengan cepat. Aparat pemerintah harus menyusun strategi komunikasi agar berita bohong bisa direspons cepat tanpa harus menunggu presiden memberikan komentar langsung. Kini hampir tidak ada program komunikasi pembangunan yang mampu menandingi perkembangan isu-isu negatif di masyarakat. Celakanya, media massa komersial juga belum sepenuhnya menjadikan narasumber resmi dari pemerintah agar isu pembangunan yang asli bisa mengangkat nama pemerintah di mata rakyat. Sebenarnya, program-program pemerintah adalah konten yang memiliki nilai berita. Namun, karena kemampuan narasi dan daya siar aparatur yang masih lemah, kondisi di bawah apa pun yang dikerjakan pemerintah, publik menanggapi sinis dan apatis. Saatnya membentuk aparatur pemerintah dari semua lini dan semua tingkat jabatan, termasuk untuk para menteri, agar secepatnya memperbaiki strategi dan metode komunikasi publik. Merupakan keniscayaan pemerintah sangat butuh kepercayaan publik. Tidak pelak lagi perlu platform yang cocok untuk framing atau mengonstruksi opini publik terkait program pembangunan. Pembuatan platform tersebut sebaiknya melalui kerja sama antara kementerian dan lembaga negara serta BUMN dengan praktisi dan pakar komunikasi. Platform tersebut sangat relevan dengan domain teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kini mengemukakan tema integrasi untuk memacu konektivitas berbagai aspek kehidupan. Apalagi, saat ini semua perusahaan TIK kelas dunia berlomba-lomba mengakselerasi warsa integrasi dengan mengedepankan inovasi dan produknya. Pemerintah bersama praktisi komunikasi terapan perlu membuat strategi dan inovasi untuk menghadapi warsa integrasi sehingga bisa melakukan framing berita pembangunan yang efektif. Saatnya memetik manfaat era integrasi berbagai perangkat dan layanan elektronik untuk memperbaiki metode komunikasi publik pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan perangkat elektronik dengan sistem untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet. Tetapi, faktor sosiologi komunikasi dan konten kerakyatan perlu dibuat dan sesuai dinamika sosial yang berkembang. Ilmu komunikasi terapan dan efektivitas media penyiaran juga harus ditata lagi. Sehingga menjadi media rakyat yang terintegrasi. Saatnya pemerintah mendorong dan memberikan insentif terhadap penyiar, terutama penyiar LPP (Lembaga Penyiaran Publik) seperti RRI, TVRI, dan radio komunitas, untuk berkreasi dan berinovasi membuat konten yang segar dan menarik terkait dengan pembangunan dan aspek luasnya. The era of integration harus bisa menjadikan Indonesia semakin terintegrasi dalam berbagai aspek dan untuk mengelola potensi sumber daya serta mengembangkan budaya produktif. Pada era integrasi TIK sekarang ini, program Kelompencapir yang dulu pernah dijalankan pemerintah bisa diterapkan lagi, tetapi harus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Aparatur sipil, militer, dan kepolisisan perlu diberi pelatihan ilmu komunikasi dan TIK terkini sehingga kinerjanya bertambah maksimal dan bisa meningkat. ●