Sabtu, 17 Desember 2016

Menanti Musim Semi di Taman Nasionalisme

Menanti Musim Semi di Taman Nasionalisme
Ikrar Nusa Bhakti  ;   Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta
                                         MEDIA INDONESIA, 17 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

HERBERT Feith dalam buku klasiknya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 1962) menyatakan, "Kampanye pemilihan umum yang panjang pada Pemilu 1955 membawa rakyat Indonesia terpecah antaretnik dan agama." Kini, 61 tahun kemudian, kampanye pilkada yang panjang selama tiga bulan juga menyebabkan sebagian rakyat Indonesia terpecah antaretnik dan agama, terlebih lagi di pilkada Jakarta.

Feith juga menyatakan mengapa demokrasi konstitusional/demokrasi liberal di Indonesia saat itu kurang berjalan dengan baik? Jawabnya ialah: pertama, kurangnya budaya demokrasi (lack of democratic culture); kedua, kurangnya tingkat pendidikan rakyat (lack of education), dan; ketiga, kurangnya basis ekonomi untuk demokrasi (Lack of economic base for democracy).

Apa yang terjadi 61 tahun lalu ternyata masih terjadi pada saat ini. Kurangnya budaya demokrasi, khususnya di kalangan elite politik, menyebabkan demokrasi kita pada tingkat nasional dan daerah kadang masih terseok-seok. Masih ada elite politik, bahkan yang seharusnya sudah menyandang predikat 'negarawan' sekali pun, justru ikut atau bahkan menjadi provokator yang memecah masyarakat menjadi 'kita' dan 'mereka' dari sisi agama. Kurangnya pendidikan rakyat, yang rata-rata orang Indonesia bersekolah 7,8 tahun, menyebabkan rakyat dengan mudah diombang-ambing dalam isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Kurangnya dan tidak meratanya pendapatan per kapita orang Indonesia menyebabkan orang mudah digerakkan atau dimobilisasi melalui isu SARA tersebut.

Kita beruntung masih ada elite-elite politik dan agama yang masih berpikiran jernih dan memberikan pendapat-pendapat yang mendinginkan. Upaya Presiden Joko Widodo untuk turun langsung untuk berdialog dengan tokoh-tokoh agama dan ikut berpartisipasi pada salat Jumat 2 Desember 2016 (212) juga membawa keteduhan politik. Namun, kita juga dikejutkan adanya penangkapan sekelompok orang yang diduga aparat keamanan negara ingin melakukan tindakan makar, atau menggulingkan/mengganti pimpinan nasional dengan cara tidak demokratis.

Tokoh-tokoh seniman, mantan jenderal TNI, dan politisi sipil ini memang belum akan menggulingkan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Namun, rencana kegiatan mereka untuk menggiring massa pada 212 itu untuk bergerak dari Lapangan Monumen Nasional (Monas) ke Gedung DPR/MPR di Senayan pada dasarnya ingin menggiring massa agar tumpah ruah ke dan menduduki gedung DPR/MPR seperti yang terjadi pada 18 Mei 1998, tiga hari sebelum Presiden Soeharto lengser.

Satu sisi yang juga memprihatinkan ialah adanya tokoh-tokoh yang menyatakan mereka ingin agar Arab Spring yang terjadi di Jazirah Arab pada 2010-2012 akan berimbas ke Indonesia. Mereka yang membuat pernyataan seperti ini mungkin tidak menyadari betapa sengsaranya rakyat bila Indonesia mengalami situasi seperti yang terjadi di negara-negara Arab yang hingga kini masih diterjang konflik yang tidak berkesudahan atas nama perbedaan agama, mazhab, atau kepentingan politik. Hingga kini, dari semua negara Arab yang mengalami Arab Spring, dari Tunisia, Mesir, Libia, Irak, dan Yaman, hanya Tunisia yang masih bertahan dengan sistem demokrasi dan satu-satunya negara Arab yang menerapkan demokrasi di dalam sistem politik.

Kita bersyukur di akhir tahun ini ada kebanggaan nasional yang masih menyatukan bangsa kita, yakni lolosnya tim sepak bola Indonesia ke final piala AFF. Menyatunya tim sepak bola nasional PSSI yang terdiri atas berbagai suku, ras dan agama, mengingatkan bangsa kita kembali bahwa Indonesia ialah satu dan kita semua memiliki negeri yang mungkin diciptakan Sang Pencipta ketika Ia sedang tersenyum. Kita juga bangga masih ada putra-putri yang menyebabkan Merah Putih berkibar di arena internasional bulu tangkis, dari tingkat Olimpiade sampai ke tingkat super series bulu tangkis Tiongkok Terbuka.

Namun, kita juga dikejutkan adanya anak-anak bangsa yang masih berpikir dan bertindak sebagai teroris. Ditangkapnya sekelompok jaringan teroris di Bintara, Bekasi, dan Ngawi menunjukkan Indonesia belum terbebas dari aktivitas terorisme. Masih ada sekelompok orang yang masih menyebar ketakutan melalui aktivitas terorisme, sesuatu yang amat kita sayangkan. Ini yang kadang-kadang membuat hati kita miris. Namun, kita juga harus mengakui masih besar jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin di tengah masih tingginya kesenjangan ekonomi dan juga tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak-anak usia muda. Jangan heran jika masih mudahnya sekelompok anak muda ini direkrut untuk menjadi teroris.

Tak selamanya kelam

Apa yang terjadi pada 2016 tidaklah semuanya kelam dan menyedihkan. Kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa pemerintahan Jokowi-JK telah bekerja keras membangun infrastruktur tol, jalan raya nontol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalur kereta api di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta proyek kelistrikan yang begitu banyak hanya dalam waktu dua tahun. Bayangkan jika itu terjadi selama lima tahun atau bahkan 10 tahun, kita akan melihat Indonesia yang berubah ke arah perbaikan yang lebih baik. Kita juga bersyukur hingga saat ini belum ada anggota kabinet yang diduga tersangkut korupsi, walau Jokowi-JK pada kampanye Pemilu Presiden 2014 tidak sesumbar dengan jargon politik 'katakan tidak pada korupsi!'

Tahun 2016 juga menjadi bukti Presiden Jokowi telah mampu melakukan konsolidasi politik di tingkat nasional dan juga melakukan konsolidasi di kabinetnya. Bersedianya Sri Mulyani Indrawati untuk mundur dari jabatan prestisiusnya di Bank Dunia dan bersedia kembali menduduki jabatan yang dulu diembannya sebagai menteri keuangan telah membawa keberhasilan besar pada proyek amnesti pajak dan juga penggunaan anggaran negara secara baik.

Ketegasan Presiden Jokowi yang menyatakan ia panglima tertinggi TNI, Polri, dan juga politik di Indonesia juga telah meningkatkan kepercayaan rakyat kepada gaya kepemimpinannya. Presiden Jokowi kadang dipandang pengamat politik asing sebagai presiden yang memfokuskan perhatiannya pada pembangunan, seperti awal pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, ada perbedaan yang amat besar di antara keduanya. Pemerintahan Presiden Soeharto dikenal, dalam istilah Herbert Feith, disebut sebagai Rezim Developmentalis Represif. Di mata saya, pemerintahan Presiden Jokowi ialah rezim Developmentalis yang populis, pluralis dan demokratis.

Jika pada 2015 ada omongan politik bahwa ada 'perpecahan' antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, khususnya soal perpecahan di Partai Golkar, pada 2016 ini di mata saya ada kesamaan pandangan antara presiden dan wakil presiden mengenai bagaimana menjaga stabilitas politik dan keamanan di negeri ini.

Satu sisi politik yang harus diacungi jempol, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menunjukkan kerja sama dan visi yang sama dalam mengatasi berbagai persoalan politik dan keamanan di Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Menyatunya TNI-Polri dalam Operasi Tinombala di Poso dalam menyelesaikan gerakan radikal/terorisme di Sulawesi Tengah itu, dan saling kerja sama yang apik antara intelijen dan pasukan TNI-Polri di berbagai peristiwa politik, menunjukkan dua aparat pertahanan dan keamanan itu amat solid dan tidak ingin negeri ini tercabik-cabik akibat perbedaan politik, agama atau etnik. Lagi-lagi di sini menunjukkan betapa otoritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih amat kuat.

Saya juga harus memberikan acungan jempol kepada Prabowo Subianto yang amat elegan mengubah persaingan politik dengan Jokowi pada Pilpres 2014 menjadi persahabatan dan kerja sama yang baik demi masa depan Indonesia setelah pilpres, khususnya pada 2015-2016 ini. Prabowo-Jokowi telah membangun suatu budaya politik yang amat baik, yakni lebih mendahulukan masa depan bangsa dan negara ini serta menilai persaingan politik sebagai sesuatu yang wajar tanpa dendam kesumat. Ini amat berbeda dalam hubungan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo yang tidak pernah berada di dalam satu kabinet, tidak pernah bersaing dalam pilpres, tapi seakan berada dalam persaingan politik yang tidak berkesudahan. Mungkin SBY iri mengapa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat membangun infrastruktur begitu banyak dalam dua tahun ini, sesuatu yang mungkin melampaui era pemerintahannya yang 10 tahun.

Tantangan 2017

Kita tentunya berharap Pilkada Februari 2017 ialah sarana rakyat untuk memilih para pemimpin daerahnya tanpa timbulnya situasi yang mencekam. Kita semua tidak ingin Indonesia seperti pada 1965-1966 yang disebut dengan 'The Year of Living Dangerously' alias tahun yang berbahaya bagi kehidupan kita sebagai individu, keluarga, dan bangsa. Kita ingin agar rakyat bersukacita berangkat dari rumah ke tempat-tempat pemungutan suara dan memberikan suara mereka secara bebas tanpa tekanan politik, baik atas dasar apa pun.

Kita ingin melihat anak-anak Indonesia tidak lagi terkotak-kotak antara 'kita' dan 'mereka' dalam situasi apa pun. Persaingan politik dalam pemilu, apakah pemilu legislatif, presiden atau pilkada adalah suatu yang biasa. Itu sarana politik untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional dan daerah, dan bukan yang harus membawa negeri ini tercabik-cabik karena perbedaan pilihan politik, apalagi dibumbui oleh isu-isu SARA.

Kita harus menatap ke masa depan, bonus demografi bagi Indonesia akan datang empat tahun lagi, 2020 sampai 2030. Kita juga akan merayakan 100 Indonesia merdeka pada 17 Agustus 2045. Kita harusnya bahu membahu membangun Indonesia yang adil dan sejahtera dan tak ada lagi segregasi atau perpecahan politik yang tidak berguna akibat SARA. Kita tak ingin Arab Spring menjadi musim gugur di negara-negara Arab dan juga Indonesia. Namun, sebaliknya, kita ingin melihat musim semi yang indah ketika bunga-bunga berwarna-warni dan beragam bentuk bersemi di taman nasionalismenya Indonesia. ●