Kamis, 29 Desember 2016

Proyeksi dan Tantangan Politik di 2017

Proyeksi dan Tantangan Politik di 2017
Arya Fernandes  ;   Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional, CSIS
                                              KORAN SINDO, 28 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla relatif berhasil melalui tahun 2016 dengan baik. Dalam sejumlah sigi lembaga survei, tingkat kepuasan terhadap pemerintah mengalami kenaikan dibandingkan periode pertama.

Survei CSIS pada Agustus 2016 menunjukkan tingkat kepuasan mengalami kenaikan sekitar 15% dari 50,6% pada tahun pertama menjadi 66,5% pada tahun kedua. Tingkat kepercayaan publik terhadap presiden juga mengalami kenaikan dari 79% pada tahun pertama menjadi 87% pada tahun kedua. Survei SMRC menjelaskan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan berada pada angka 67%.

Di tahun pertama tantangan pemerintahan memang tidak mudah. Ekspektasi publik yang cukup tinggi membuat Jokowi harus hati-hati mengambil kebijakan politik. Presiden juga harusmembuat keseimbangan baru di antara partai pendukung pemerintah. Proses penentuan kursi menteri tidak semudah yang diperkirakan.

Jokowi dihadapkan pada kenyataan adanya pengaruh anggota koalisi dari pemilihan calon menteri. Pada saat reshuffle pertama terlihat pengaruh dari anggota koalisi. Di tingkat publik, sisa-sisa kontestasi pilpres masih terasa. Publik ketika itu masih terbelah antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

Di tahun kedua pelan-pelan Jokowi berhasil melaluinya dengan baik. Konsolidasi ke-kuasaan bisa dilakukan dengan efektif. Hubungan Presiden dengan PDIP, sebagai pendukung utama, mulai membaik dibandingkan tahun pertama. Saat reshuffle kabinet kedua, Jokowi sudah menunjukkan power dan pengaruhnya sebagai presiden.

Jokowi benar-benar menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat dan memberhentikan seorang anggota kabinet. Hubungan Jokowi dengan partai pengusung utama, terutamaPDIP, ditahunkeduarelatif tidak ada halangan yang berarti.

Pijakan untuk memperkuat hubungan seperti akomodasi politik dan alokasi kursi di Kabinet Kerja mungkin akan memperkuat hubungan tersebut. Soliditas anggota kabinet diperkirakan akan stabil seperti tahun kedua. Kegaduhan politik antar-menteri yang terjadi pada tahun pertama kecil kemungkinan akan terjadi lagi. Presiden betul-betul memegang penuh kendali pemerintahan.

Tantangan di 2017

Menghadapi tahun 2017 tentu tidak mudah juga bagi Presiden. Setidaknya ada beberapa tantangan politik bagi Jokowipada 2017. Pertama, ujian bagi soliditas anggota koalisi dan ujian bagi hubungan antara Jokowi dan PDIP. Ujian soliditas anggota koalisi tersebut, salah satunya akan terlihat dari bagaimana sikap fraksi-fraksi menanggapi usulan RUU Penyelenggaraan Pemilu dari pemerintah.

Format persyaratan dukungan capres salah satunya akan memengaruhi tingkat loyalitas partai kepada Presiden. Tingkat loyalitas diperkirakan akan melemah bila setiap partai peserta pemilu dapat mengusulkan calon presiden— mengingat pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan serentak.

Namun, bila skenario persyaratan dukungan calon presiden tetap menggunakan syarat lama, yaitu 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah partai politik—skenario koalisi antarpartai akan terjadi. Bila menggunakan skenario ini, loyalitas partai kepada Presiden diperkirakan akan menguat, karena partai politik akan mengambil keuntungan dari dukungan terhadap Jokowi.

Berikutnya hubunganJokowi dan PDIP akan diuji bagaimana Jokowi memosisikan diri di antara PDIP dan Golkar dalam pemerintah, terutama setelah Golkar begitu dekat dengan pemerintahan. Apalagi, Golkar tercatat sebagai partai yang pertama kali menegaskan dukungan terhadap pencalonan kembali Jokowi pada Pemilu Presiden 2019—jauh sebelum PDIP mendeklarasikannya.

Tantangan kedua, meningkatkan kinerja para menteri. Pada tahun kedua kepuasan terhadap kabinet kerja masih belum maksimal. Temuan survei CSIS, pada Agustus 2016 hanya 56% publik yang mengaku puas dengan kinerja Kabinet Kerja secara umum. Tantangan pada 2017 adalah menggenjot kinerja para menteri di bidang ekonomi.

Hal ini memang tidak mudah di tengah perekonomian dunia yang tengah melesu. Meskipun kepuasan terhadap bidang ekonomi mengalami kenaikan 16%, yaitu 30% di tahun pertama menjadi 46% di tahun kedua, kepuasan terhadap ekonomi masih rendah dibanding bidang lain yang sudah di atas angka 50%, bahkan bidang maritim mencapai angka kepuasan 63,9%.

Reshuffle kabinet diperkirakan akan kembali dilakukan pada 2017. Presiden mungkin akan kembali mengevaluasi kinerja Kabinet Kerja pada bidang-bidang yang belum maksimal. Hal tersebut dilakukan agar pada tahun keempat, Presiden dapat bekerja dengan baik dengan performa kabinet yang baik pula.

Tapi, perkiraan reshuffle tidak dilakukan secara besar-besaran. Kenapa reshuffle kembali dilakukan di tahun ketiga pemerintahan? Karena terlalu berbahaya bagi Presiden untuk melakukan reshuffle pada tahun keempat. Selain akan menciptakan guncangan politik, juga akan mengganggu hubungan Presiden dengan anggota koalisi.

Tantangan ketiga, memastikan pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua berjalan secara demokratis dan lancar. Pada pilkada gelombang pertama relatif tidak ada kekisruhan berarti. Pilkada berhasil dilaksanakan damai dan demokratis. Pada 2017 juga akan dilakukan persiapan menghadapi pilkada gelombang ketiga, pada 2018 nanti.

Kinerja DPR

Di tengah dukungan mayoritas fraksi di DPR, yaitu sekitar 68% kepada pemerintahan Jokowi-Kalla, parlemen dikhawatirkan akan mandul. Diperkirakan pengawasan terhadap pemerintah tidak begitu nyaring. Hubungan Jokowi dengan partai oposisi juga relatif membaik. Dalam beberapa kesempatan Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilu presiden lalu.

Hal tersebut memang dilematis. Pada satu sisi kita berharap dukungan terhadap presiden yang kuat. Namun, bila itu terpenuhi, kontrol terhadap pemerintah juga dikhawatirkan akan melemah—karena banyak partai berbondong-bondong masuk Istana.

Pada 2017 juga di DPR ada pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, termasuk revisi UU MD3 yang diperkirakan akan menjadi isu hangat di awal tahun nanti. Keinginan PDIP untuk merevisi undang-undang dengan menambah jumlah kursi pimpinan MPR/DPR diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan berarti.

Ke depan, perlu dipertimbangkan periodisasi jabatan pimpinan DPR/MPR agar memberikan kenyamanan bagi pimpinan untuk bekerja dan tidak diberhentikan di tengah jalan, seperti yang dialami Ade Komaruddin. Akhirnya, bagi Jokowi tahun 2017 penting sebagai jembatan untuk memperoleh dukungan publik dalam pencalonan Presiden 2019.

Bagi partai-partai, tahun ini adalah masa untuk meningkatkan performa politik di tengah publik. Di tengah persaingan politik yang ketat, semoga Presiden dan DPR bekerja dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan kolektif publik.