Rabu, 21 Desember 2016

Menjaga Harapan Jelang 2017

Menjaga Harapan Jelang 2017
Dewi Indriastuti  ;   Wartawan KOMPAS
                                                    KOMPAS, 21 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Menjelang akhir 2016, kondisi perekonomian global masih tak menentu. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut pada 2017. Normal yang baru, yang sejak tahun lalu diperkirakan mulai terbentuk, masih harus berhadapan dan menyesuaikan diri dengan sejumlah faktor.

Faktor itu di antaranya kondisi geopolitik, yang memengaruhi kebijakan suatu negara dan antarnegara. Faktor lain yang muncul belakangan, yang diperkirakan memengaruhi dunia-tak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik-adalah kemenangan Donald Trump pada pemilihan presiden Amerika Serikat. Kemenangan Trump-berikut kebijakannya setelah menjadi presiden AS-akan memengaruhi perekonomian dunia. Sebab, tak bisa dimungkiri, AS masih berperan dalam memengaruhi kondisi perekonomian global karena menguasai sekitar 20 persen ekonomi dunia.

Salah satu contoh, keinginan Trump untuk memproteksi negaranya dalam dunia perdagangan akan berdampak terhadap peta perdagangan dunia. Tak terkecuali Indonesia. Secara langsung, sekitar 12 persen dari total ekspor Indonesia adalah ke AS. Jika AS memproteksi diri, ekspor Indonesia dapat terganggu.

Secara tak langsung Indonesia akan mengalami dampak dari ekspor Tiongkok ke AS yang akan terganggu. Tiongkok akan mengurangi impor sejumlah bahan dari Indonesia karena produksi berkurang. Pengurangan produksi ini akibat pasar AS yang berkurang.

Pilihan lain, Indonesia jadi sasaran Tiongkok memasarkan barang jika pasar di AS berkurang bagi Tiongkok. Jika Indonesia menyerap produksi Tiongkok, konsekuensinya produksi industri barang konsumsi di Tanah Air bisa berkurang. Konsekuensi lain, impor Indonesia dari Tiongkok akan meningkat, yang akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok membesar.

Adapun langkah AS di bawah Trump, yang terkait dengan pasar keuangan, juga bisa berdampak terhadap negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi atau emerging market. Dengan peran dollar AS dalam transaksi perdagangan dan pasar keuangan dunia yang cukup besar serta suku bunga AS yang diperkirakan akan meningkat, ada risiko dana investor masuk ke AS. Sebab, investor memilih pasar keuangan yang menawarkan imbal hasil tinggi dan stabil.

Jika hal ini terjadi, negara-negara yang selama ini menjadi negara tujuan dana investor pasar uang dan pasar saham bisa kehilangan dana tersebut. Namun, kekhawatiran ini bisa ditekan jika investor yang ada merupakan investor jangka panjang, yang cenderung tinggal cukup lama di pasar uang dan pasar saham suatu negara.

Kondisi perekonomian global ini disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Bahkan, Bank Indonesia dalam siaran pers Rapat Dewan Gubernur BI pada 15 Desember 2016 menyebutkan, sejumlah risiko tetap diwaspadai. Risiko ini, disebutkan BI, bersumber dari ketidakpastian ekonomi dan keuangan global. Lebih khusus lagi, hal ini berkaitan dengan arah kebijakan AS dan Tiongkok. Hal ini, tentu saja, tidak menafikan risiko dari dalam negeri.

Jaga stabilitas pertumbuhan

Sepanjang 2016, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas pertumbuhan. Melanjutkan upaya yang dilakukan sejak September 2015, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi, yang hingga kini sudah sebanyak 14 paket. Paket kebijakan itu ada di berbagai sektor dan bidang, yang bertujuan memudahkan sektor dan bidang terkait.

Namun, paket kebijakan itu tidak serta-merta bisa diterapkan. Ada paket kebijakan yang harus ditindaklanjuti lebih dulu dengan aturan lain agar bisa dilaksanakan. Misalnya, aturan tentang harga gas untuk industri, yang ternyata baru bisa diterapkan beberapa waktu lalu. Padahal, paket kebijakan tentang harga gas itu sudah terbit sejak Oktober 2015. Artinya, perlu waktu lebih dari setahun untuk merealisasikan paket kebijakan tentang gas itu di dunia industri.

Akan tetapi, kebijakan lain seperti upaya meningkatkan substitusi impor belum kunjung berhasil. Substitusi impor dimaksudkan untuk menekan impor bahan baku dan bahan penolong, yang selama ini mendominasi impor Indonesia. Setidaknya, 70-75 persen impor Indonesia setiap bulan berupa bahan baku dan bahan penolong.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Indonesia pada Januari-November 2016 sebesar 122,858 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, sebanyak 74,64 persen di antaranya berupa impor bahan baku dan bahan penolong. Sisanya, berupa barang modal (16,37 persen) dan barang konsumsi (8,99 persen).

Berdasarkan data BPS juga, impor Indonesia pada Januari-November 2015 sebesar 130,617 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, porsi impor bahan baku dan bahan penolong sekitar 75,3 persen. Sementara barang modal sekitar 17,22 persen dan barang konsumsi sekitar 7,48 persen.

Penurunan impor bahan baku dan bahan penolong itu diduga bukan akibat substitusi, melainkan akibat industri di dalam negeri yang sedang mengerem kegiatan produksinya. Hal ini antara lain diperkuat kondisi pembiayaan di Indonesia, terutama kredit yang disalurkan perbankan, melambat dibandingkan dengan 2015. Selain itu, impor barang konsumsi juga meningkat. Jika barang konsumsi makin meningkat, diperkirakan akan menekan produksi dalam negeri.

Terkait kebijakan, ada juga yang dilaksanakan dan diterapkan dengan cukup cepat. Misalnya, kebijakan untuk meningkatkan peran pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan peran serta masyarakat. Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan bagi warga dari 169 negara ke Indonesia. Pemerintah juga menetapkan 10 destinasi wisata utama di Indonesia untuk dikembangkan.

Pihak yang berkaitan dengan sektor pariwisata, yakni Kementerian Pariwisata, meyakini bahwa kebijakan bebas visa itu mulai terlihat dampaknya. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Januari-Oktober 2015 yang mencapai 9,4 juta kunjungan. Jumlah ini meningkat 9,54 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015. Diharapankan wisman tak sekadar berkunjung ke Indonesia, tetapi juga tinggal cukup lama dan berbelanja di Indonesia. Sebab, industri pariwisata juga diyakini menjadi pintu masuk devisa di Indonesia. Bahkan, pada 2019, Indonesia menargetkan 20 juta wisman berkunjung ke Indonesia dengan devisa 20 miliar dollar AS.

Memenangi persaingan

Di tengah kondisi perekonomian global yang masih tak menentu, Indonesia harus bisa memenangi persaingan. Persaingan ini tak hanya dalam kualitas produk yang dihasilkan Indonesia, tetapi juga dalam menarik investor untuk datang ke Indonesia.

Dari sisi persaingan dan daya saing ini, beban yang dihadapi Indonesia cukup berat. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global yang diterbitkan World Economic Forum pada 2016, peringkat daya saing Indonesia turun dari peringkat ke-37 pada tahun sebelumnya menjadi ke-41. Dalam catatannya, WEF menyebutkan bahwa sebuah negara tak hanya membutuhkan kebijakan moneter, tetapi juga reformasi untuk mendorong daya saing.

Adapun dari sisi kemudahan berusaha, rilis Bank Dunia menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-91. Peringkat Indonesia berdasarkan daftar yang diterbitkan pada 2016 ini lebih baik daripada tahun lalu, yakni di peringkat ke-106.

Kondisi kemudahan berusaha di Indonesia yang membaik ini dipengaruhi perbaikan di berbagai bidang, yakni kemudahan mendapatkan sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan mengakses pinjaman dana, pembayaran pajak, perdagangan antarnegara atau lintas batas, dan penghargaan serta penegakan kontrak.

Dengan kemampuan yang berdaya saing-meskipun peringkat daya saing turun-sekaligus kemudahan berusaha yang semakin baik, diharapkan semakin banyak industri yang tumbuh di Indonesia. Industri ini bukan hanya industri yang dibawa investor dari luar negeri, melainkan juga industri berupa penanaman modal dalam negeri.

Sebab, industri dinilai masih bisa mendorong berbagai hal yang dibutuhkan Indonesia, di antaranya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja perdagangan. Industri yang bergerak baik akan meningkatkan serapan tenaga kerja. Saat ini, diperkirakan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 200.000-250.000 tenaga kerja. Sementara sekitar 7 juta dari jumlah penduduk usia kerja di Indonesia masih menganggur. Jika tenaga kerja terserap industri, tenaga kerja itu akan memiliki pendapatan yang bisa digunakan untuk berbelanja. Kemampuan berbelanja atau daya beli yang meningkat itu akan mendorong kebutuhan terhadap barang dan jasa, yang kemudian mendorong industri meningkatkan produksinya.

Peningkatan industri juga berdampak pada kebutuhan lokasi dan bangunan untuk kegiatan industri. Sektor konstruksi turut merasakan dampaknya karena berkaitan dengan pembangunan pabrik atau wilayah industri. Sehubungan dengan kebutuhan dana, pembiayaan untuk keperluan industri juga meningkat, yang akan mendorong jasa keuangan mengucurkan kredit dan pembiayaan.

Menjelang akhir tahun, kredit perbankan membaik. Per akhir Oktober 2016, kredit industri perbankan di Indonesia tumbuh 7,5 persen dalam setahun. Jika industri membaik, produksi meningkat, maka investasi dan modal kerja diperlukan sehingga kredit dapat meningkat.

Pada akhirnya, kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah dan BI berupaya mendorong pertumbuhan kredit terus meningkat dan mendorong akses kredit semakin merata.

Oleh karena itu, optimisme dan kepercayaan pasar, investor, masyarakat, dan pelaku industri mesti dijaga, bahkan ditingkatkan. Kepercayaan dan optimisme ini akan meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi, yang pada gilirannya akan menggulirkan roda perekonomian. Dengan begitu, diharapkan kondisi tahun depan akan makin baik dan pertumbuhan ekonomi 2017 juga semakin baik.