Minggu, 25 Desember 2016

Fenomena ”Telolet” dan Demokrasi Kita

Fenomena ”Telolet” dan Demokrasi Kita
M Subhan SD  ;   Wartawan Senior Kompas
                                                    KOMPAS, 24 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dari pinggiran jalan masyarakat pesisir atau agraris di Jawa, ia menyebar ke masyarakat kota-kota megapolis di Amerika Serikat dan Eropa. Perilaku sebagian orang (terkhusus anak-anak) yang berdiri di pinggir jalan meminta sopir bus membunyikan klakson kendaraannya (berbunyi ”telolet, telolet”) benar-benar menghipnotis publik dunia. Fenomena ”om telolet om” menjadi viral di media sosial, termasuk para pesohor dunia, mulai DJ top macam Snake atau Martin Garrix, juga pebalap MotoGP, Marc Marquez, ikut mencuit ”om telolet om”. Bahkan, dikabarkan nyangkut juga di akun Presiden AS Barack Obama dan Donald Trump, presiden terpilih yang akan dilantik pada Januari 2017 itu.

Sepekan ini, publik dunia dilanda demam ”telolet” yang membuat tubuh ”terguncang” terpingkal-pingkal. Bayangkan, walaupun disebut hoax, tetapi sudah kadung tersebar meme cuitan Obama, ”I think ’telolet’ is new weapon from Indonesia”. Substansi telolet tak usah dipikirin seriuslah, tetapi fenomenanya justru seperti oase. Ibarat setetes air di tengah gurun tandus. ”Sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan dari rakyat untuk memperoleh hiburan, saya kira bagus sekali,” kata Presiden Joko Widodo, di Karawang, Jumat (23/12) kemarin. Fenomena ”telolet” memang menjadi ”sepenggal waktu jeda” yang menginterupsi dunia maya yang belakangan ini makin tak karu-karuan.

Setidaknya fenomena ”telolet” berhasil membuat publik (netizen) tersenyum atau terbahak-bahak. Bisa jadi fenomena ”telolet” menjadi semacam katup pengaman (safety valve) kesumpekan komunikasi dalam era demokrasi digital. Selama ini dunia maya menjadi semacam ”lubang pembuangan” di mana ujaran kebencian (hate speech), fitnah, hoax, berita palsu (fake news), agitasi, provokasi, sikap intoleran, nyaris tak lagi terfilter. Terlebih era pasca Orde Baru, demokrasi benar-benar bebas. Perseteruan pro dan kontra sangat sengit.

Polarisasi masyarakat seperti itu sangat jelas di dunia maya (media sosial). Polarisasi itu muncul sejak Pemilihan Presiden 2014 yang menampilkan persaingan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ketika Jokowi-JK menang pilpres, polarisasi itu tak lantas berhenti bahkan sampai sekarang. Beberapa kali Jokowi dan Prabowo makan bareng hingga menunggang kuda bareng juga tak menghentikan polarisasi itu. Para lovers dan haters tetap saja mengeras. Yose Rizal, Direktur Politica Wave, saat diskusi di Kompas, pekan silam, menyatakan, pola diskusi di media sosial hampir tidak ada titik temu. walaupun terjadi komunikasi tetapi pada akhirnya setiap pihak tetap pada pendirian masing-masing. Kebenaran tampaknya sulit ditemukan di media sosial. Sebaliknya, pembenaran terhadap sikap masing-masing terasa sangat kuat.

Karena itu, sampai sekarang Jokowi sering dipersalahkan. Apa-apa semua terjadi gara-gara Jokowi. Aneh! Misalnya, saat ini banyak dijumpai buruh asal Tiongkok langsung dituding akibat proyek Tiongkok-isasi pemerintahan Jokowi. Kebijakan ekonomi Jokowi memang membuka hubungan dengan Tiongkok, antara lain diwujudkan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu pun menjadi pembenaran. Desain uang baru RI saja, yang diterbitkan Bank Indonesia, 19 Desember lalu, memperkuat hal itu. Desain uang baru itu disandingkan dan dimirip-miripkan dengan yuan, mata uang Tiongkok. Meme ”kemiripan” uang itu pun disebar ke mana-mana.

Dunia maya memang tidak berbatas. Sejak lama kebebasan era demokrasi sekarang ini dinilai kebablasan. Memang, demokrasi pasca Orde Baru mendapat tepuk tangan meriah dan diapresiasi publik dunia. Namun, demokrasi yang tumbuh tidak linier dengan hal-hal baik dan positif. Partai politik makin oligarkis, hanya di tangan segelintir orang. Neo-feodalisme tak terbendung. Dinasti-dinasti politik tumbuh subur. Politik uang makin membuat situasi gaduh. Pemimpin bersih bisa dihitung dengan jari, tetapi pemimpin busuk terjerat korupsi terus bermunculan. Demokrasi hanya menguntungkan elite, terutama pemilik modal besar.

Rupanya selama 18 tahun era reformasi ini, mengutip Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, yang juga berbicara dalam diskusi akhir tahun di Kompas, tidak terjadi transformasi demokrasi. Berhenti pada tahap transisi demokrasi. Memang ada ”pergantian”, tetapi belum ada ”perubahan”. Salah satu bukti, sudah begitu banyak aturan baru dibuat, tetapi tidak dibarengi dengan perubahan nilai, pola pikir, dan perilaku. ”Saya melihat masyarakat mulai ada gejala give up (menyerah) dengan demokrasi,” ujar Mu’ti.

Ini peringatan! Dalam rentang hampir dua dekade itu seharusnya sudah sampai demokrasi ideal, yaitu ketika rivalitas dan konfrontasi yang antagonistik menjelma menjadi relasi yang agonistik (Mouffe, 2000). Setiap pihak tidak dipandang sebagai musuh. Karena itu, sesekali perlu keluar dari kesumpekan demokrasi (termasuk demokrasi digital) agar bisa berpikir kontemplatif. Barangkali fenomena ”telolet” perlu untuk mengendurkan urat-urat syarat yang selama ini terlalu tegang.