Kamis, 22 Desember 2016

Robohnya Sawah Kami

Robohnya Sawah Kami
Iqbal Aji Daryono  ;   Praktisi Media Sosial; Kini ia tinggal sementara di Perth, Australia, untuk menemani istri yang menempuh studi doktoralnya
                                                DETIKNEWS, 20 Desember 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Sejak lima hari yang lalu, istri dan anak saya mudik ke Bantul. Pada hari kedua, belum-belum istri saya sudah ngirim satu foto sambil mewek-mewek penuh duka.

Ceritanya, rumah kami di Bantul memang menyenangkan. Di sebelah kiri ada kebun tebu, dan di depan rumah sampai sekitar setengah kilometer ke utara membentang areal sawah luas. Karena bentangan sawah itulah, bila langit cerah, setiap pagi kami bisa memandangi Gunung Merapi yang membiru nun di sana. Benar-benar kemewahan tak terkira.

Malang, semua itu akan segera lenyap. Sebagian sawah di depan rumah kami sedang ditanami fondasi-fondasi bangunan baru, dan pemandangan itulah yang ada di foto sendu kiriman istri saya. Ya, sebuah kompleks perumahan belasan kapling akan segera berdiri. Itu yang membuat istri saya sedih setengah mati. Dia memang selalu sentimentil tiap kali melihat persawahan lenyap, diganti perumahan. Kadang dia berpikir tentang ketahanan pangan masyarakat. Tapi kali ini dia juga memikirkan pemandangan Gunung Merapi yang dirampas tumpukan batu bata.

Tunggu dulu. Dirampas?

"Wis to," saya menenangkan istri saya. "Itu sawah wong ya bukan punya kita. Suka-suka yang punya sawah to. Mereka para petani yang butuh duit dan lelah dengan kehidupan bertani yang tidak menghasilkan apa-apa. Saatnya kita merelakan indie mooi Merapi pagi di atas sawah-sawah petani yang nelangsa. Hehehe."

Jawaban saya terdengar menistakan petani. Tapi sebentar. Kalimat itu juga bukan asal-asalan. Saya coba ceritakan kisah selengkapnnya.

Sejak kecil, saya tinggal di kampung yang dikepung persawahan. Kakek-nenek saya dari jalur ibu adalah para petani tulen. Paman-paman saya dari pihak bapak, meski mereka pada jadi guru, pun nyambi bertani. Tetangga-tetangga saya apalagi, mayoritas mereka petani.

Selepas periode 1990-an, kehidupan bertani di lingkungan kami mulai bergeser. Sawah-sawah mulai dikeringkan. Ada yang dipakai untuk membangun rumah sendiri, namun yang lebih masif lagi adalah pengeringan sawah di sepanjang pinggir jalan besar untuk disewakan.

Daerah kami saat itu memang mulai bangkit jadi daerah wisata dan sentra industri cendera mata rupa-rupa. Maka, para pedagang dari luar berdatangan, dan membutuhkan gerai-gerai. Mereka pun menyewa lahan-lahan di sepanjang pinggir jalan. Walhasil, lenyaplah deretan sawah di sekitar kami, berganti dengan bangunan-bangunan show room pernak-pernik aneka rupa.

Salahkah para pemilik sawah? Apakah artinya mereka abai pada masa depan ketahanan pangan Indonesia? Aih, pertanyaan semacam itu terlalu sekolahan.

Begini. Hidup menjadi petani di Indonesia itu serba mepet. Dukungan negara kepada sektor pertanian juga selalu setengah-setengah. Para orang pinter bilang, negeri kita buru-buru melompat ke tahap industri, sementara tahap pertanian sebagai basis paling dasar kehidupan masyarakat kita belum dikembangkan dengan semestinya. Akibatnya ya pertanian morat-marit, kehidupan para petani kembang kempis. Nggak percaya?

Sekarang coba tebak, untuk hasil panen setelah kerja penggarapan selama empat bulan dengan luas lahan 1000 meter persegi, berapa uang yang didapat? Rp 30 juta? Rp 50 juta? Hehe, bukan. Ini menanam padi, bukan menanam saham.

Lazimnya, para petani di daerah kami menjual padi mereka ke tengkulak. Dari tengkulak, harga padi siap panen rata-rata Rp 20 ribu per 'lobang' atau per 10 meter persegi. (Kalau musim jelek Rp 15 ribu, kalau musim bagus Rp 25 ribu). Artinya, untuk luasan 1000 meter persegi, tengkulak ngasih duit Rp 20 juta. Eh, maaf, salah ketik, yang benar: Rp 2 juta.

Kalau pemilik lahan menggarap sendiri, dia akan dapat angka Rp 2 juta dikurangi ongkos benih, pestisida, dan lain-lain senilai sekitar 500 ribu. Berarti hasil bersih dia Rp 1,5 juta. Itulah hasilnya bekerja berikut hasil investasi lahannya selama empat bulan penuh.

Sebenarnya, petani akan lebih untung kalau bisa menjual dalam bentuk beras dan tidak melalui tengkulak. Hasil penjualan bisa 30% lebih banyak. Masalahnya, tenaga petik (ani-ani) di masa-masa panen susah sekali carinya. Kebanyakan buruh-buruh panen sudah pada ikut jadi tenaganya para tengkulak. Jadilah, padi 'ditebaske' atau dijual saat masih tertanam.

Apa pun itu, dalam setiap masa tanam selama empat bulan, nilai keekonomian lahan 1000 meter persegi hanya berkisar di angka Rp 1,5 hingga Rp 2 juta. Dalam setahun, maksimal petani hanya akan memperoleh Rp 6 juta. Begitulah kehidupan para petani kita.

Dengan kondisi demikian, tak usah heran-heran amat kalau para petani tidak pernah bercita-cita agar anak mereka mengikuti jejak mereka. Rata-rata ya pada berharap keturunan mereka jadi 'pegawai', syukur-syukur jadi polisi atau tentara.

Problemnya, untuk bisa mendudukkan anak mereka ke kursi PNS apalagi TNI, ongkosnya tinggi. Ratusan juta. Itu baru masuknya. Belum lagi untuk 'biaya' penempatannya.

Beruntung jika posisinya seperti tetangga-tetangga saya yang bisa menyewakan lahan mereka kepada toko-toko suvenir. Sekarang mereka kaya-kaya. Lahan seluas 1000 meter bisa dibagi jadi banyak kapling, disewakan sekian tahun, menghasilkan ongkos sewa ratusan juta, dan sertifikat tanah tetap ada di tangan pemiliknya. Lha bagaimana dengan para pemilik sawah di daerah-daerah lain yang tidak kecipratan berkah daerah wisata?

Maka berlakulah pola itu. Berharap mendapatkan uang cepat dari menjual padi tak lebih dari mimpi. Maka sawah-sawah pun dijual. Hasil penjualannya dipakai buat 'ongkos' anak masuk tentara. Harapannya anaknya nanti yang akan merawat orangtuanya.

Lagi-lagi, itu masih bagus. Tak jarang orang terpaksa menjual sawahnya bukan untuk memasukkan anaknya jadi pegawai, melainkan karena sakit berat. Sakit, masuk rumah sakit, sementara rumah sakit tak bedanya 'monster penghisap darah' yang menyedot habis segala kekayaan orang-orang desa yang tak mengenal asuransi kesehatan dan semacamnya.

Nah, di atas sawah-sawah yang terjual itu, berdiri bangunan-bangunan baru. Masih mending kalau yang menempati kapling-kapling itu mereka yang level sosialnya tak jauh-jauh amat dengan para petani. Toh bagaimanapun manusia berkembang biak, dan membutuhkan perumahan. Yang sial, jika bangunan-bangunan itu tidak ditinggali, namun cuma dibeli orang-orang kaya sebagai investasi.

Ini bukan barang asing di Yogyakarta. Di perumahan-perumahan mewah yang dulunya juga sawah, tak ada lagi kapling tersisa. Semua sudah laku terjual. Namun para penghuninya tak banyak yang tampak. Benar, rumah-rumah itu kosong saja. Para pemiliknya tinggal di Jakarta, Balikpapan, Samarinda, dan entah mana pula. Mungkin rumah-rumah itu jadi rumah kesembilan atau ketiga puluh yang mereka miliki. Semakin lama, kepemilikan atas tanah semakin mengumpul di segelintir orang saja.

Memang demikianlah permainannya. Para petani tidak didukung negara untuk mengembangkan kerja pertaniannya. Mereka juga dicekik layanan pendidikan yang mahal, dibelit layanan kesehatan yang tak terjangkau, disandera sistem yang korup dalam penerimaan kerja bagi anak-anak mereka. Akhirnya, mereka terpaksa kehilangan sawah-sawah mereka.

Dari sekian juta orang yang kehilangan lahan, ada sebagian yang kalah sekalah-kalahnya. Sawah tak lagi punya, sumber pangan tiada, anak-anak yang disekolahkan tak juga berhasil sebagaimana diharapkan semula. Lalu orang-orang kalah itu mencari hidup ke tempat di mana uang berada: kota.

Di kota, mereka tinggal di tempat seadanya. Kemudian mereka digusur, sembari para penggusur berkhotbah tentang legalitas. Luar biasa, saya kira. Luar biasa.