Kamis, 17 November 2016

Dia Telah Memilih

Dia Telah Memilih
Kurnia JR ;   Sastrawan
                                                    KOMPAS, 16 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Hampir berulang setiap tahun. Tiap kali ada wacana mengusulkan nama tokoh untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, nama Soeharto muncul seperti pembonceng setia di jok belakang.

Orang-orang pun ribut. Ada yang rikuh, ada yang emosional. Ada pula yang menunggangi situasi demi kepentingan pribadi.

Ini memprihatinkan. Seakan kita sebagai bangsa tidak mampu menghargai jasa pemimpin. Kita pun seperti tak rela membiarkan yang bersangkutan damai di alam sana dengan martabat tersendiri selaku pribadi yang telah rampung masa hayatnya. Kita saksikan sekelompok orang menggotong koper yang diklaim berisi berkas jasa-jasanya bagi negara, sedangkan kelompok lain menyorongkan koper yang disarati berkas kesalahan-kesalahannya.

Dilema yang berulang

Khusus mengenai Soeharto, soal pemberian gelar tersebut bagai tanpa ujung. Setiap presiden baru selalu dihadapkan pada dilema ini. Sejumlah faktor turut merumitkan masalah, terutama faktor politis yang menyangkut kekuasaan, di luar faktor kesejarahan dan hukum yang justru merupakan elemen kunci.

Semasa Soeharto berkuasa, setiap tahun para siswa digiring ke bioskop untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI (1982) yang mengisahkan peran heroik sang jenderal menumpas komplotan pembunuh para perwira Angkatan Darat. Di samping itu, ada film Janur Kuning (1979) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta di bawah pimpinan Komandan Brigade 10 Wehrkreise III Letkol Soeharto.

Kedua film itu mengusung dua tema besar dalam sejarah yang menyediakan posisi bagi klaim kepahlawanan Soeharto, tetapi keduanya memiliki kontroversi hingga saat ini. Bahkan tidak sedikit koreksi sejarah yang mengungkap realitas sebaliknya. Pada aksi Serangan Umum, klaim Soeharto sebagai penggagas serangan dibantah antara lain dalam Memoar Oei Tjoe Tat (1995) dan biografi Sultan Hamengku Buwono IX (1982).

Surut ke era kolonial Jepang, artikel David Jenkins ”Soeharto and the Japanese Occupation” (Indonesia 88, Oktober 2009) terasa sinis atas sejarah hidup Soeharto pada zaman tersebut. Ketika rakyat hidup sangat sengsara, dia justru tak berkekurangan berkat gaji sebagai anggota KNIL pada zaman Belanda dan berkat gaji sebagai polisi dan kemudian sebagai anggota Peta pada zaman Jepang.

Berbeda dengan penggambaran Suprijadi sebagai pemuda eksentrik, pemimpin pemberontakan Peta pada 14 Februari 1945, Jenkins menguliti pengakuan Soeharto yang mengungkap fakta sebaliknya. Mula-mula dia mengutip Soeharto dalam Nihon Keizai Shimbun, 6 Januari 1998, tentang empatinya menyaksikan derita bangsanya: ”My feelings towards the Japanese army were gradually changing. Most of us had welcomed them as our Asian big brothers, who, we thought, would help us attain independence.” Karena itu, Soeharto jadi merasa diawasi dan kurang dipercaya oleh Jepang.

Tapi tentang hal itu, Jenkins mengungkap fakta sebaliknya. Setelah pemberontakan Peta di bawah pimpinan Suprijadi, Soehartolah yang dipercaya melatih kembali pasukan yang memberontak itu di Gunung Wilis.

Ketika Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI, Soeharto tak tahu apa-apa. Pada 19 Agustus, beberapa perwira Jepang datang untuk mengabarkan pembubaran Peta. Gajinya dibayar kontan enam bulan. Pendek kata, kehidupannya relatif terjamin hingga Jepang angkat kaki dari Nusantara.

Hingga hari ini, jabatannya sebagai presiden, yang berawal dari Surat Perintah 11 Maret alias Supersemar, masih kontroversial karena surat itu lenyap. Kendati ia berhasil mengangkat negara dari reruntuk ekonomi, tebusannya luar biasa mahal, yang jadi beban material, moral, kultural, dan spiritual bangsa ini.

Banyak penggambaran karikatural betapa dia, pada langkah pertama, menghidangkan sumber daya alam negeri ini di meja makan untuk disantap berbagai perusahaan multinasional Barat dengan pembagian laba yang tidak menguntungkan kita. Makna kemakmuran dibaca paralel dengan stabilitas politik: artinya suara rakyat harus monolitis. Stabilitas itu berarti kemapanan kekuasaannya dan hegemoni kerabat beserta kroninya atas bangunan politik dan ekonomi.

Jerit ketidakpuasan di berbagai pelosok, bahkan dari petani yang kelaparan, lazim ditanggapi dengan kekerasan. Maka, kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi: tragedi Talangsari, Tanjung Priok, DOM di Aceh, dan lain-lain yang menjadi catatan hitam perjalanan hidup bangsa.

Berbeda dengan Lee Kuan Yew yang membangun Singapura dengan kedisiplinan moral, tak sekadar memberi makan rakyat, rezim Orde Baru mengondisikan kebobrokan moral dengan praktik koruptif di segala lini birokrasi serupa borok yang menggerogoti bangsa hingga kini.

Setelah Orde Baru jatuh pada 21 Mei 1998, Soeharto tak pernah bisa diadili. Hingga ajal datang, praktis Soeharto tidak pernah memanfaatkan sidang pengadilan untuk menyatakan klarifikasi dan bantahan yang dikuatkan bukti-bukti atas berbagai sangkaan itu.

Rongga gelap

Demikianlah, kita dapat menafsirkan bahwa ia telah memilih membiarkan rongga gelap yang penuh sesak dengan dokumen tuduhan dilampiri segunung bukti. Itu semua tanpa sanggahan atau penjelasan apa pun untuk memudahkan bangsanya mendefinisikan sosoknya secara saksama.

Gelar Pahlawan Nasional bukan momen anak memandang ayahnya dengan lagak memaafkan tanpa penjelasan atas kesalahan yang dituduhkan. Terlebih kalau semasa hidupnya sang ayah terlalu koppig buat membicarakan semua masalah antara dia dan anaknya.

Gelar kepahlawanan adalah penghormatan yang agung dari Ibu Pertiwi kepada putra terbaik. Adapun untuk Soeharto, para sejarawan masih harus bekerja keras menelusuri jutaan data dan fakta guna menemukan kebenaran untuk menempatkan dirinya.

Kasus-kasus yang terbengkalai pun tak bisa dilupakan begitu saja. Betapapun sulitnya mengurai benang kusut yang menjerat kaki-kaki kursi kekuasaan, kita tak bisa lari dari tugas dan tanggung jawab ini. Pada saatnya, kita berharap dapat menilai Soeharto secara proporsional.