Kamis, 24 November 2016

Nasionalisme, Trisakti, dan Globalisasi

Nasionalisme, Trisakti, dan Globalisasi
Eko Sulistyo  ;   Deputi Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi
Kantor Staf Presiden
                                              KORAN SINDO, 23 November 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Nasionalisme mempunyai sejarah panjang dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Akar nasionalisme Indonesia lahir sebagai ideologi perlawanan terhadap kolonialisme.

Dengan demikian, sejak kelahiran nasionalisme Indonesia sudah berwatak progresif karena melawan tatanan kolonial yang menindas rakyat dan bangsa Indonesia. Seorang pendiri bangsa yang sepanjang hidupnya tidak kenal lelah menggelorakan nasionalisme adalah Soekarno, presiden pertama RI. Nasionalisme Soekarno bukanlah nasionalisme ala Barat yang dia anggap telah menciptakan imperialisme dan menjajah bangsa lain untuk motif politik dan ekonomi. Nasionalisme bagi Soekarno adalah nasionalisme yang menyelamatkan kemanusiaan, ”Nasionalismeku adalah perikemanusiaan.”

Sebagai antitesis dari nasionalisme Barat yang kolonialis dan imperialistik, Soekarno mengembangkan apa yang ia sebut ”sosio-nasionalisme” dan ”sosio-demokrasi.” Keduanya merupakan paham nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi sekaligus. Sosio-nasionalisme adalah sebuah nasionalisme yang bertujuan memperbaiki situasi dalam masyarakat sehingga tidak ada lagi kaum tertindas seperti yang terjadi dalam kapitalisme.

Sosio-nasionalisme adalah sebuah paham nasionalisme kerakyatan, sebagai antitesis nasionalisme borjuis yang hanya mengabdi pada kepentingan elitis. Jadi, sosio-nasionalisme adalah sebuah bangunan nasionalisme kerakyatan yang tumbuh dan berkembang di luar sistem kapitalisme yang menindas. Sementara sosio-demokrasi menjabarkan bahwa demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Dengan konsep ini, jalan demokrasi bisa dianggap sukses bila demokrasi ekonomi juga dijalankan secara bersamaan. Demokrasi politik akan dianggap gagal bila tetap terjadi kesenjangan sosial, keadilan, dan kemiskinan yang luas. Tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.

Globalisasi Bermuka Dua

Gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi Soekarno masih relevan dalam konteks menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Globalisasi di sini harus dipahami secara kritis karena mempunyai dua muka. Pertama, globalisasi dapat dipahami secara positif sebagai runtuhnya batas-batas negara akibat perkembangan teknologi dan informasi, dan paling maju adalah perkembangan pesat dalam dunia interaksi digital dan internet melalui media sosial.

Informasi dan pengetahuan memiliki dimensi sosial yang kuat karena tidak lagi berwajah tunggal dan dimonopoli, tapi menyebar dan dapat diakses semua orang. Kedua, globalisasi menyembunyikan fakta terjadi tataran ekonomi-politik yang timpang di antara berbagai negara. Sekarang ini negara-negara maju yang disebut dengan ”Kelompok Utara” mendominasi kekuasaan ekonomi dan politik atas apa yang disebut dengan negara-negara ”Kelompok Selatan” di Asia- Afrika dan Amerika Latin.

Akibat itu, slogan globalisasi yang seolah bermakna setara dalam kenyataannya tidak terjadi. Negara- negara utara mengatur negara- negara selatan melalui berbagai institusi keuangan, perdagangan, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Wajah globalisasi yang ”tidak setara dan timpang” ini dikenal juga dengan istilah neoliberalisme, yaitu suatu bentuk imperialisme maju di mana kepentingan modal dan keuntungan berada di atas kepentingan umat manusia.

Perbedaan dengan imperialisme sebelumnya bahwa neoliberalisme sangat progresif menghancurkan semua batas-batas yang mengganggu ekspansi modal dan akumulasi keuntungan. Secara umum ciri-ciri utama dari system neoliberalisme adalah sebagai berikut. Melakukan privatisasiatasseluruhstrukturekonomi, tidak ada lagi ekonomi koperasidannegara, semuadiserahkan pada swasta. Komoditifikasi atas semua barang dan jasa, segala hal adalah komoditas yang dapat diperjualbelikan, tidak ada lagi nilai social dan kultural.

Penghapusan segala macam subsidi oleh negara ini berarti tanggung jawab negara pada hak-hak kebutuhan dasar rakyat harus dicabut. Menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi kepada mekanisme pasar, seolah pasar netral dan mengatur dirinya sendiri, tidak diatur oleh kepentingan korporasi, sehingga ekonomi kerakyatan dan koperasi menjadi haram karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Memperlemah peran negara seminimal mungkin. Negara hanya menyiapkan regulasi dan keamanan lalu lintas modal, sementara fungsi sosial negara dihapuskan.

Semua ciri-ciri dari neoliberalisme ini berujung pada kediktatoran korporasi secara global atas umat manusia dan menghancurkan lingkungan hidup secara masif. Neoliberalisme jelas sangat berseberangan dengan konsepsi Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Neoliberalisme menghancurkan batas-batas nasional demi melicinkan jalan ekspansi korporasi. Neoliberalisme juga sangat bertentangan dengan konsepsi Soekarno tentang Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya.

Karena Trisakti Soekarno adalah antitesis dari neoliberalisme, pencarian ideologi perlawanan atas neoliberalis medapat dikembalikan kepada gagasangagasan dasar dari Trisakti. Sebuah ideologi perlawanan atas neoliberalisme yang diciptakan oleh Soekarno sesuai dengan kondisi historis, sosiologis, dan budaya bangsa Indonesia.

Visi Trisakti Jokowi

Upaya implementasi ideologi perlawananinisekarangmenjadi ideologi pemerintahan Presiden Jokowi. Visi-misi dan program yang didasari pemikiran Trisakti Soekarno kini menjadi landasan penyusunan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Soekarno berakhir pada 1965, Trisakti kembali menjadi landasan kebijakan negara.

Presiden Jokowi menggunakan landasan Trisakti untuk membangun rakyat dan bangsa Indonesia menuju janji kesejahteraan. Gagasan Trisakti diambil dari konsepsi Soekarno yang ingin rakyat dan bangsanya sejahtera dengan cara; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter dalam budaya.

Dalam dokumen kampanye Jokowi-JK ”Jalan Perubahan” dinyatakan bahwa Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerja sama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional. Trisakti juga mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedaulatan dalam politik akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong-royong dan persatuan bangsa. Mandiri dalam ekonomi akan diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.

Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara. Berkarakter dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong- royongan yang berdasar pada realitas kebinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Tentu tidak mudah untuk memperbaiki berbagai kerusakan politik, ekonomi, dan budaya yang sudah terjadi sejak Orde Baru berkuasa. Namun, keberanian harus dilakukan untuk memulainya, sebelum republik yang dibangun para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia ini kehilangan jati diri oleh gempuran neoliberalisme. Akhirnya, kembali kepada Trisakti adalah cara untuk mengembalikan dan membentuk jati diri bangsa di tengah gelombang ekspansi globalisasi yang deras dan tanpa batas.

Bila Trisakti secara konsisten bisa dijalankan dan dipraktikkan oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik, dengan cara itu jati diri bangsa Indonesia akan kembali tegak dan dihargai di tengah percaturan bangsa-bangsa di dunia. Hanya dengan konsisten pada jalan Trisakti, globalisasi bukan lagi menjadi ancaman, tapi menjadi peluang bagi bangsa dan rakyat Indonesia.